Bontang (ANTARA News Kaltim) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang menumbuhkan dan membina 15 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) untuk tahun anggaran 2012.
"WKSBM merupakan induk organisasi dikelurahan yang akan bersinergi dengan kelembagaan lokal yang formal (berbadan hukum) maupun tidak formal (belum berbadan hukum)," ujar Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dissosnaker, Nasution, di Bontang, Jumat.
Menurut dia, WKSBM secara umum merupakan sistem kerjasama antara keperangkatan pelayanan sosial (KPS) di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
"WKSBM ini sangat penting karena mensinergikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kelurahan, wadah kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial (KPS) dalam menjangkau sasaran sehingga tidak tumpang tindih," ujarnya.
Sesuai jadwal dan tahapan kegiatan, ujarnya, sosialisasi bagi tenaga kesejahteraan sosial pemerintah atau kasi pemberdayaan dan kesejahteraan sosial (PMKS) telah berlangsung pada 24 Mei 2012 lalu, dan dilanjutkan sosialisasi ke kelurahan secara bertahap.
Untuk tingkat Kota Bontang, dia mengatakan, akan diberikan sosialisasi bagi seluruh calon pengurus WKSBM masing-masing lima orang juga Kasi PMKS juga lurah, camat. Dengan pembekalan teknis serta dilanjutkan pengukuhan.
"Pada 14-15 Juni dengan mendatangkan tiga narasumber langsung dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin akan diberikan sosialisasi dan pembekalan teknis yang diakhiri dengan pengukuhan," katanya.
Menurut Nasution, WKSBM merupakan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai janji pemerintah yang harus dilaksanakan.
Sasaran WKSBM meliputi 22 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran, penderita HIV/AIDS, dan keluarga rentan.
Juga wujud pemberdayaan pranata sosial untuk memperkuat ketahanan sosial, dan mencegah serta menghindari konflik kepentingan antar KPS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Maksud ditumbuhkannya WKSBM adalah dalam menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial dapat berlangsung secara sinergis dilingkungan masyarakat sesuai namanya berbasis masyarakat," kata Nasution.
Dengan terbentuknya WKSBM selain terlaksananya UKS yang sinergis di tingkat lokal, juga akan terpelihara nilai-nilai lokal yang mendukung semangat kebersamaan antar lembaga komunitas lokal.
"Terpenting lagi adalah terwujudnya kepedulian masyarakat sebagai salah satu modal sosial menuju ketahanan sosial masyarakat," pungkasnya sembari menyimpulkan rata-rata dalam sosialisasi calon pengurus WKSBM antusias menyambut rencana penumbuhan kelembagaan yang menyatukan kelembagaan lokal setiap kelurahan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"WKSBM merupakan induk organisasi dikelurahan yang akan bersinergi dengan kelembagaan lokal yang formal (berbadan hukum) maupun tidak formal (belum berbadan hukum)," ujar Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dissosnaker, Nasution, di Bontang, Jumat.
Menurut dia, WKSBM secara umum merupakan sistem kerjasama antara keperangkatan pelayanan sosial (KPS) di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
"WKSBM ini sangat penting karena mensinergikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kelurahan, wadah kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial (KPS) dalam menjangkau sasaran sehingga tidak tumpang tindih," ujarnya.
Sesuai jadwal dan tahapan kegiatan, ujarnya, sosialisasi bagi tenaga kesejahteraan sosial pemerintah atau kasi pemberdayaan dan kesejahteraan sosial (PMKS) telah berlangsung pada 24 Mei 2012 lalu, dan dilanjutkan sosialisasi ke kelurahan secara bertahap.
Untuk tingkat Kota Bontang, dia mengatakan, akan diberikan sosialisasi bagi seluruh calon pengurus WKSBM masing-masing lima orang juga Kasi PMKS juga lurah, camat. Dengan pembekalan teknis serta dilanjutkan pengukuhan.
"Pada 14-15 Juni dengan mendatangkan tiga narasumber langsung dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin akan diberikan sosialisasi dan pembekalan teknis yang diakhiri dengan pengukuhan," katanya.
Menurut Nasution, WKSBM merupakan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai janji pemerintah yang harus dilaksanakan.
Sasaran WKSBM meliputi 22 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA), keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran, penderita HIV/AIDS, dan keluarga rentan.
Juga wujud pemberdayaan pranata sosial untuk memperkuat ketahanan sosial, dan mencegah serta menghindari konflik kepentingan antar KPS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Maksud ditumbuhkannya WKSBM adalah dalam menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial dapat berlangsung secara sinergis dilingkungan masyarakat sesuai namanya berbasis masyarakat," kata Nasution.
Dengan terbentuknya WKSBM selain terlaksananya UKS yang sinergis di tingkat lokal, juga akan terpelihara nilai-nilai lokal yang mendukung semangat kebersamaan antar lembaga komunitas lokal.
"Terpenting lagi adalah terwujudnya kepedulian masyarakat sebagai salah satu modal sosial menuju ketahanan sosial masyarakat," pungkasnya sembari menyimpulkan rata-rata dalam sosialisasi calon pengurus WKSBM antusias menyambut rencana penumbuhan kelembagaan yang menyatukan kelembagaan lokal setiap kelurahan. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012