Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim membatalkan kegiatan yang melibatkan masyarakat desa terkait adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memberlakukan memberlakukan local lockdown.
“Ini sifatnya kebijakan, jadi kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan pimpinan demi kebaikan bersama. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kaltim,” kata Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat menemui peserta pelatihan aparatur desa dan badan pemusyawaratan desa se Kaltim, di Harris Hotel Samarinda, Selasa (17/3).
Ia mengatakan sengaja menemui para peserta pelatihan untuk menyampaikan permohonan maaf dan menginformasikan kepada peserta yang sudah terlanjur datang perihal pembatalan pelaksanaan pelatihan.
Namun dia meminta kepada para peserta tidak panik dan tetap menjaga kesehatan diri beserta keluarga, termasuk mengajak masyarakat di desa masing-masing untuk waspada terhadap penyebaran covid-19 dengan menjaga kebersihan dan stamina tubuh.
Jauhar mengungkapkan selain membatalkan pelatihan yang ada di Samarinda , DPMPD Kaltim juga membatalkan rencana perjalanan darat menuju Kabupaten Berau mempersiapkan pelaksanaan Dialog Interaktif Kiprah Desa di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada 19 Maret 2020.
Dia menyebutkan seharusnya tim berangkat pada siang ini (Selasa/17/3), tapi diputuskan dibatalkan karena kegiatan akan melibatkan banyak orang masyarakat desa setempat. Sementara kebijakan local lockdown terhadap berbagai aktivitas yang melibatkan banyak orang, baik pertemuan dan kegiatan kedinasan, sekolah, perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan.
"Kegiatan Kiprah Desa akan kembali diagendakan setelah kebijakan lockdown dicabut Kepala daerah,"katanya.
Diketahui bahwa Pemprov Kaltim memutuskan memberlakukan local lockdown 17 Maret 2020 selama 14 hari terhadap aktivitas yang melibatkan banyak orang.Hal tersebut merujuk hasil Rakor Covid-19 yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin,16 Maret 2020 .
Meski demikian sifatnya tidak full atau total, seperti dijelaskan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi saat Rakor tersebut bahwa orang masih bisa keluar dan masuk Kaltim namun dengan pangawasan / pemantauan yang ketat.
Oleh karena itu pemerintan dan pihak berwenang meminta masyarakat membatasi bahkan mengurangi semaksimal dan seefektif mungkin aktifitas di luar dan berhubungan banyak orang. Seperti anak-anak sekolah, mahasiswa diliburkan, termasuk kegiatan pegawai di kantor-kantor yang tidak terlalu penting, bisa dilakukan di rumah.
Dalam Rakor itu juga Pemprov Kaltim meminta Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk meliburkan selama 14 hari kedepan, termasuk menunda ujian nasional hingga dalam waktu yang belum ditentukan.
Rakor Covid-19 tersebut di hadiri Gubenur Kaltim Isran Noor, Wagub Hadi Mulyadi, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto dan Kapolda Irjen Pol Muktiono, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Hasanuddin Mas'ud.
Hadir pula Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Walikota Bontang Hj Neni Moerniaeni, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Dinas/OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim, Kepala Bandara dan Kepala pelabuhan se Kaltim, Direktur RSUD AW.Syahranie dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
“Ini sifatnya kebijakan, jadi kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan pimpinan demi kebaikan bersama. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kaltim,” kata Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat menemui peserta pelatihan aparatur desa dan badan pemusyawaratan desa se Kaltim, di Harris Hotel Samarinda, Selasa (17/3).
Ia mengatakan sengaja menemui para peserta pelatihan untuk menyampaikan permohonan maaf dan menginformasikan kepada peserta yang sudah terlanjur datang perihal pembatalan pelaksanaan pelatihan.
Namun dia meminta kepada para peserta tidak panik dan tetap menjaga kesehatan diri beserta keluarga, termasuk mengajak masyarakat di desa masing-masing untuk waspada terhadap penyebaran covid-19 dengan menjaga kebersihan dan stamina tubuh.
Jauhar mengungkapkan selain membatalkan pelatihan yang ada di Samarinda , DPMPD Kaltim juga membatalkan rencana perjalanan darat menuju Kabupaten Berau mempersiapkan pelaksanaan Dialog Interaktif Kiprah Desa di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada 19 Maret 2020.
Dia menyebutkan seharusnya tim berangkat pada siang ini (Selasa/17/3), tapi diputuskan dibatalkan karena kegiatan akan melibatkan banyak orang masyarakat desa setempat. Sementara kebijakan local lockdown terhadap berbagai aktivitas yang melibatkan banyak orang, baik pertemuan dan kegiatan kedinasan, sekolah, perkuliahan maupun kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan.
"Kegiatan Kiprah Desa akan kembali diagendakan setelah kebijakan lockdown dicabut Kepala daerah,"katanya.
Diketahui bahwa Pemprov Kaltim memutuskan memberlakukan local lockdown 17 Maret 2020 selama 14 hari terhadap aktivitas yang melibatkan banyak orang.Hal tersebut merujuk hasil Rakor Covid-19 yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Senin,16 Maret 2020 .
Meski demikian sifatnya tidak full atau total, seperti dijelaskan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi saat Rakor tersebut bahwa orang masih bisa keluar dan masuk Kaltim namun dengan pangawasan / pemantauan yang ketat.
Oleh karena itu pemerintan dan pihak berwenang meminta masyarakat membatasi bahkan mengurangi semaksimal dan seefektif mungkin aktifitas di luar dan berhubungan banyak orang. Seperti anak-anak sekolah, mahasiswa diliburkan, termasuk kegiatan pegawai di kantor-kantor yang tidak terlalu penting, bisa dilakukan di rumah.
Dalam Rakor itu juga Pemprov Kaltim meminta Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk meliburkan selama 14 hari kedepan, termasuk menunda ujian nasional hingga dalam waktu yang belum ditentukan.
Rakor Covid-19 tersebut di hadiri Gubenur Kaltim Isran Noor, Wagub Hadi Mulyadi, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto dan Kapolda Irjen Pol Muktiono, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Hasanuddin Mas'ud.
Hadir pula Walikota Balikpapan Rizal Effendi, Walikota Bontang Hj Neni Moerniaeni, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, Dinas/OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim, Kepala Bandara dan Kepala pelabuhan se Kaltim, Direktur RSUD AW.Syahranie dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020