Peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) se Kaltim sepakat kerja keras meningkatkan partisipasi pemilih terkait pengelenggaraan Pilkada serentak 2020.
Hal itu disampaikan Plt Sekprov Kaltim, M Sabani pada Rakor TP3D kapada sejumlah peserta dan pemangku kepentingan yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, Senin (9/3).
"Tugas utama jajaran Kesbangpol di Kaltim adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Sebagai upaya menggugah kesadaran rakyat tentang pentingnya satu suara yang disalurkan pada Pilkada mendatang bagi kelangsungan demokrasi ," katanya selaku pembina TP3D Kaltim.
Lanjut Sabani jika berkaca pada hasil Pemilihan Gubernur pada 27 Juni 2018 lalu, partisipasi pemilih kurang menggembirakan, yakni hanya mencapai 58,16 persen dari target 77,5 persen, sedangkan angka Golput cukup tinggi mencapai 41,48 persen.
Dia mengimbau kepada semua yang hadir untuk mengajak masyarakat bersatu menyukseskan Pilkada serentak 2020 di Kaltim, agar berjalan aman, damai, kondusif dan berkualitas. Patut diwaspadai kondisi terkini, seiring dengan kian panasnya suhu politik, sehingga ada persaingan antara kelompok pendukung.
Menurutnya upaya untuk menonjolkan persaingan kelompok identitas, ditambah lagi dengan penggunaan sarana media sosial yang dimanfaatkan secara negatif. Persaingan politik yang membawa isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) ke arah ekstrim, sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga perlu diwaspadai persaingan politik yang diwarnai dengan upaya-upaya cara-cara curang, yakni politik uang. Selain melanggar hukum, politik uang juga tidak mendidik masyarakat.
"Mari kita berikan pengertian kepada masyarakat Kaltim agar tidak terpancing dengan isu yang menonjolkan kelompok identitas ke arah ekstrim dan tidak menerima pemberian uang yang bersinggungan dengan penyaluran hak pilih," ajaknya.
Selanjutnya yang tidak kalah penting, tentang pemanfaatan media sosial yang tidak bijak. Penyebaran berita bohong atau hoax mewarnai media sosial yang sering berdampak terhadap kegaduhan politik di daerah.
Sabani kembali menegasakan masyarakat harus diberi penyadaran agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tersebar di media sosial. Apalagi sampai ikut-ikutan menyebarkan informasi yang jelas-jelas tidak masuk akal dan hoax.
"Jika informasi yang bertebaran di dunia maya sulit dipercaya kebenarannya. Maka pemerintah harus mengambil peran penting untuk menjamin kebenaran informasi. Dalam hal ini jajaran Kesbangpol harus tampil untuk menangkal sejumlah informasi yang tidak benar," katanya.
Dikemukakannya jika menyimak berbagai fenomena media sosial akhir-akhir ini, untuk itu ia meminta jajaran Kesbangpol Kaltim untuk mengajak masyarakat bijak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga berdampak positif bagi sukses Pilkada serentak 2020.
Dia juga mengingatkan kepada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan tetap bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Perlu ditegaskan agar ASN, jangan iku-ikut politik, karena sanksinya jelas. Yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala hingga pemberhentian secara tidak hormat.
Sebagaimana diketahui bersama, pada 23 September 2020, Bangsa Indonesia kembali akan menggelar Pilkada serentak memilih kepala dan wakil kepala daerah di masing-masing wilayah, tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan menjadi perjalanan sejarah di negeri ini.
Sembilan dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur akan menggelar Pilkada serentak 2020, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Dari 10 Kabupaten/kota di Kaltim hanya Kabupaten Paser Penajam Utara (PPU) tidak menggelar Pilkada karena sudah digelar pada 2018 lalu.
Tahapan Pilkada serentak sudah dimulai sejak awal Oktober 2019 dan pada saat ini sudah memasuki tahapan perekrutan dan pembentukan Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat kelurahan dan desa.
Sementara Ketua Panitia Rakor, Abdul Munif menyebut tujuan kegiatan untuk memastikan komitmen dan dukungan seluruh unsur TP3D dalam rangka menjaga kondusivitas daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Munif menjelaskan Rakor TP3D yang dilaksanakan dalam bentuk rapat pertemuan, pengarahan dan penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dipandu oleh Pimpinan Rapat Plt Asisten I Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi dengan pemateri Ditjen Polpum Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Kewaspadaan, KPU Kaltim, Kepala Biro PPOD Setda Kaltim, serta diskusi dan tanya jawab.
yang dipandu pimpinan rapat.
Adapun peserta terdiri dari seluruh anggota TP3D Prov. Kaltim dan anggota TP3D Kab/Kota se Kaltim terdiri dari Sekretaris Daerah Kab/Kota se Kaltim, Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota, Kepala Dinas Kominfo Kab/Kota, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab/Kota , Kepala Satpol PP Kab/Kota , Kapolres , Dandim , Ketua KPU Kab/Kota , Ketua Bawaslu Kab/Kota , dan Kepala Bidang Poldagri Kab/Kota se Kaltim dengan jumlah peserta sekitar 125 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020
Hal itu disampaikan Plt Sekprov Kaltim, M Sabani pada Rakor TP3D kapada sejumlah peserta dan pemangku kepentingan yang dilaksanakan di Kota Balikpapan, Senin (9/3).
"Tugas utama jajaran Kesbangpol di Kaltim adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Sebagai upaya menggugah kesadaran rakyat tentang pentingnya satu suara yang disalurkan pada Pilkada mendatang bagi kelangsungan demokrasi ," katanya selaku pembina TP3D Kaltim.
Lanjut Sabani jika berkaca pada hasil Pemilihan Gubernur pada 27 Juni 2018 lalu, partisipasi pemilih kurang menggembirakan, yakni hanya mencapai 58,16 persen dari target 77,5 persen, sedangkan angka Golput cukup tinggi mencapai 41,48 persen.
Dia mengimbau kepada semua yang hadir untuk mengajak masyarakat bersatu menyukseskan Pilkada serentak 2020 di Kaltim, agar berjalan aman, damai, kondusif dan berkualitas. Patut diwaspadai kondisi terkini, seiring dengan kian panasnya suhu politik, sehingga ada persaingan antara kelompok pendukung.
Menurutnya upaya untuk menonjolkan persaingan kelompok identitas, ditambah lagi dengan penggunaan sarana media sosial yang dimanfaatkan secara negatif. Persaingan politik yang membawa isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) ke arah ekstrim, sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sehingga perlu diwaspadai persaingan politik yang diwarnai dengan upaya-upaya cara-cara curang, yakni politik uang. Selain melanggar hukum, politik uang juga tidak mendidik masyarakat.
"Mari kita berikan pengertian kepada masyarakat Kaltim agar tidak terpancing dengan isu yang menonjolkan kelompok identitas ke arah ekstrim dan tidak menerima pemberian uang yang bersinggungan dengan penyaluran hak pilih," ajaknya.
Selanjutnya yang tidak kalah penting, tentang pemanfaatan media sosial yang tidak bijak. Penyebaran berita bohong atau hoax mewarnai media sosial yang sering berdampak terhadap kegaduhan politik di daerah.
Sabani kembali menegasakan masyarakat harus diberi penyadaran agar tidak mudah percaya dengan informasi yang tersebar di media sosial. Apalagi sampai ikut-ikutan menyebarkan informasi yang jelas-jelas tidak masuk akal dan hoax.
"Jika informasi yang bertebaran di dunia maya sulit dipercaya kebenarannya. Maka pemerintah harus mengambil peran penting untuk menjamin kebenaran informasi. Dalam hal ini jajaran Kesbangpol harus tampil untuk menangkal sejumlah informasi yang tidak benar," katanya.
Dikemukakannya jika menyimak berbagai fenomena media sosial akhir-akhir ini, untuk itu ia meminta jajaran Kesbangpol Kaltim untuk mengajak masyarakat bijak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, sehingga berdampak positif bagi sukses Pilkada serentak 2020.
Dia juga mengingatkan kepada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas dan tetap bekerja maksimal untuk melayani masyarakat. Perlu ditegaskan agar ASN, jangan iku-ikut politik, karena sanksinya jelas. Yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala hingga pemberhentian secara tidak hormat.
Sebagaimana diketahui bersama, pada 23 September 2020, Bangsa Indonesia kembali akan menggelar Pilkada serentak memilih kepala dan wakil kepala daerah di masing-masing wilayah, tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan menjadi perjalanan sejarah di negeri ini.
Sembilan dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur akan menggelar Pilkada serentak 2020, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Dari 10 Kabupaten/kota di Kaltim hanya Kabupaten Paser Penajam Utara (PPU) tidak menggelar Pilkada karena sudah digelar pada 2018 lalu.
Tahapan Pilkada serentak sudah dimulai sejak awal Oktober 2019 dan pada saat ini sudah memasuki tahapan perekrutan dan pembentukan Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat kelurahan dan desa.
Sementara Ketua Panitia Rakor, Abdul Munif menyebut tujuan kegiatan untuk memastikan komitmen dan dukungan seluruh unsur TP3D dalam rangka menjaga kondusivitas daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Munif menjelaskan Rakor TP3D yang dilaksanakan dalam bentuk rapat pertemuan, pengarahan dan penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dipandu oleh Pimpinan Rapat Plt Asisten I Sekprov Kaltim, Moh Jauhar Efendi dengan pemateri Ditjen Polpum Kemendagri yang diwakili oleh Direktur Kewaspadaan, KPU Kaltim, Kepala Biro PPOD Setda Kaltim, serta diskusi dan tanya jawab.
yang dipandu pimpinan rapat.
Adapun peserta terdiri dari seluruh anggota TP3D Prov. Kaltim dan anggota TP3D Kab/Kota se Kaltim terdiri dari Sekretaris Daerah Kab/Kota se Kaltim, Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota, Kepala Dinas Kominfo Kab/Kota, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab/Kota , Kepala Satpol PP Kab/Kota , Kapolres , Dandim , Ketua KPU Kab/Kota , Ketua Bawaslu Kab/Kota , dan Kepala Bidang Poldagri Kab/Kota se Kaltim dengan jumlah peserta sekitar 125 orang.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2020