Nunukan (ANTARA News Kaltim) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sangat membantu TKI yang mengalami masalah di negara tempatnya bekerja.
"KTKLN merupakan kartu identitas yang harus dimiliki oleh setiap TKI. KTKLN dapat membantu mereka apabila di tempat kerja di luar negeri mengalami masalah baik dengan majikan maupun dengan pihak lain," kata Direktur Pelayanan Dokumen BNP2TKI, Agastya Hary Marsono, di Nunukan, Selasa.
KTKLN, katanya, berupa kartu identitas semacam KTP bagi TKI yang bermanfaat untuk melindungi TKI dari setiap masalah yang dihadapinya di tempat kerja atau lain-lainnya.
Namun, katanya, untuk mendapatkan KTKLN harus melalui prosedur yang telah ditetapkan seperti para TKI sudah melalui pelatihan kerja di BLK (balai Latihan Kerja), sehat menurut pemeriksaan dokter, tempat dan majikan yang akan mempekerjakan jelas dan memiliki paspor.
Penerbitan KTKLN bagi TKI, lanjut Agastya, bukan kebijakan pemerintah tetapi merupakan kebijakan internal BNP2TKI atau BP3TKI.
Dengan adanya KTKLN yang dipegang oleh TKI, katanya, pihak BNP2TKI ataupun BP3TKI dapat memantau dan mengetahui keberadaan para TKI.
Kewajiban TKI memiliki KTKLN, Agastya mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2006 tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di dalam UU ini menjelaskan pentingnya TKI memiliki kartu tersebut.
Kepala BP3TKI Nunukan, Drs Muhammad Syafrie, menegaskan, TKI yang melalui Kabupaten Nunukan untuk bekerja di Negeri Sabah dan Serawak Malaysia masih banyak yang tidak menggunakan KTKLN.
Sehingga, katanya, apabila mengalami masalah di tempat kerja, BP3TKI tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tidak terdata di dalam data base BP3TKI Nunukan.
"Kalau tidak memiliki KTKLN, kita tidak bisa memberikan pertolongan karena tidak terdaftar di data base BP3TKI. Berarti berangkat ke Malaysia secara illegal alias tidak memiliki majikan yang jelas," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"KTKLN merupakan kartu identitas yang harus dimiliki oleh setiap TKI. KTKLN dapat membantu mereka apabila di tempat kerja di luar negeri mengalami masalah baik dengan majikan maupun dengan pihak lain," kata Direktur Pelayanan Dokumen BNP2TKI, Agastya Hary Marsono, di Nunukan, Selasa.
KTKLN, katanya, berupa kartu identitas semacam KTP bagi TKI yang bermanfaat untuk melindungi TKI dari setiap masalah yang dihadapinya di tempat kerja atau lain-lainnya.
Namun, katanya, untuk mendapatkan KTKLN harus melalui prosedur yang telah ditetapkan seperti para TKI sudah melalui pelatihan kerja di BLK (balai Latihan Kerja), sehat menurut pemeriksaan dokter, tempat dan majikan yang akan mempekerjakan jelas dan memiliki paspor.
Penerbitan KTKLN bagi TKI, lanjut Agastya, bukan kebijakan pemerintah tetapi merupakan kebijakan internal BNP2TKI atau BP3TKI.
Dengan adanya KTKLN yang dipegang oleh TKI, katanya, pihak BNP2TKI ataupun BP3TKI dapat memantau dan mengetahui keberadaan para TKI.
Kewajiban TKI memiliki KTKLN, Agastya mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2006 tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di dalam UU ini menjelaskan pentingnya TKI memiliki kartu tersebut.
Kepala BP3TKI Nunukan, Drs Muhammad Syafrie, menegaskan, TKI yang melalui Kabupaten Nunukan untuk bekerja di Negeri Sabah dan Serawak Malaysia masih banyak yang tidak menggunakan KTKLN.
Sehingga, katanya, apabila mengalami masalah di tempat kerja, BP3TKI tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tidak terdata di dalam data base BP3TKI Nunukan.
"Kalau tidak memiliki KTKLN, kita tidak bisa memberikan pertolongan karena tidak terdaftar di data base BP3TKI. Berarti berangkat ke Malaysia secara illegal alias tidak memiliki majikan yang jelas," katanya. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012