Desa/Kampung sasaran Program Kampung Iklim (Proklim) atau program pengurangan emisi karbon berbayar Forest Carbon Partnership Fasility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024 disarankan mulai menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa/Kampung.
Salah satunya Kampung Tanjung Soke dan Kampung Grunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat yang menjadi target kunjungan jurnalistik sosialisasi Proklim + keempat.
"Kalau bisa mulai sekarang RTRWKamnya jadi jika berhasil akan menjadi kebanggaan. Hutannya bagus, masyarakatnya sejahtera, disusun agar jelas tata ruangnya. Mana untuk hutan lindung, mana pemukiman, serta mana kawasan untuk berladang masyarakat," ujar Konsultan Sosial FCPF Carbon Fund, Akhmad Wijaya, Rabu (27/11) malam.
Kalau sudah jelas, bisa menjadi acuan pemangku kebijakan dan kepentingan terkait membuat program sesuai RTRWKam yang ditetapkan. Harapannya setiap kegiatan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.
Karenanya, kata dia, perangkat kampung jangan berfikir status lahan kampungnya yang misalnya berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan dan sebagainya.
Terpenting kampung harus ada acuan penataan ruang jangka panjang. Dengan demikian kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung untuk mendukung Proklim + misalnya, dapat dijaga bersama.
"Kalau peruntukan ruangnya belum jelas malah bahaya. Makanya segera susun. Diawali Kampung Tanjung Soke dan Kamoung Grunggung dan diharap diikuti 150 desa/kampung saasaran Proklim +," serunya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Salah satunya Kampung Tanjung Soke dan Kampung Grunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat yang menjadi target kunjungan jurnalistik sosialisasi Proklim + keempat.
"Kalau bisa mulai sekarang RTRWKamnya jadi jika berhasil akan menjadi kebanggaan. Hutannya bagus, masyarakatnya sejahtera, disusun agar jelas tata ruangnya. Mana untuk hutan lindung, mana pemukiman, serta mana kawasan untuk berladang masyarakat," ujar Konsultan Sosial FCPF Carbon Fund, Akhmad Wijaya, Rabu (27/11) malam.
Kalau sudah jelas, bisa menjadi acuan pemangku kebijakan dan kepentingan terkait membuat program sesuai RTRWKam yang ditetapkan. Harapannya setiap kegiatan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.
Karenanya, kata dia, perangkat kampung jangan berfikir status lahan kampungnya yang misalnya berstatus Kawasan Budidaya Kehutanan dan sebagainya.
Terpenting kampung harus ada acuan penataan ruang jangka panjang. Dengan demikian kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung untuk mendukung Proklim + misalnya, dapat dijaga bersama.
"Kalau peruntukan ruangnya belum jelas malah bahaya. Makanya segera susun. Diawali Kampung Tanjung Soke dan Kamoung Grunggung dan diharap diikuti 150 desa/kampung saasaran Proklim +," serunya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019