Konsultan Independen asal Inggris yakni The Asia Foundation mengunjungi instansi Pemprov Kaltim untuk melakukan penelitian terkait kinerja organisasi nonprofit nongovernmental organization (NGO) yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Chris Walter selaku konsultan independen mengunjungi beberapa OPD Kaltim diantaranya DPMPD Kaltim, Jumat (13/9) siang.
Konsultan asal Inggri tersebut didampingi dua orang tenaga teknis dan penterjemah Bahasa untuk memudahkan komunikasi dalam menghimpun data dan informasi.
Menurut Chris Walter, kunjungan dalam rangka evaluasi sejauh mana kiprah mereka melaksanakan misi organisasi. Termasuk dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah.
“Kita ingin melihat secara langsung sampai sejauh mana sih dan apa saja yang sudah dilakukan NGO dengan pembiayaan yang diberikan,” kata Chris Walter.
Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi didampingi Sekretaris DPMPD Kaltim, Surono, dan dua Kepala Seksi lingkup DPMPD Kaltim, Nazly dan Kasmawati.
Saat menjawab rentetan pertanyaan yang disampaikan konsultan indenpenden tersebut, Jauhar menyebut semua NGO punya potensi masing-masing. Pemerintah berperan mengelaborasi dan berkolaborasi mencapai tujuan bersama dan tujuan organisasi.
“Hadirnya NGO seperti The Nature Concervation (TNC) menjadi penyemangat. Kita bermitra mewujudkan percepatan pembangunan desa mengembangkan Aplikasi Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP) dengan pendekatan pembangunan mengidentifikasi potensi sebagai modal membangun meninggalkan identifikasi masalah sebagai pendekatan pembangunan desa,” sebutnya.
Dia mengaku bersedia jika suatu saat diundang ke Inggris untuk belajar secara mendalam kerjasama dengan NGO dan tatakelola pemerintah, lingkungan, dan berbgai hal lain.
Sedangkan soal komitmen menjaga kualitas lingkungan. Tidak ada kerja sama LSM dan NGO sekalipun pemprov sudah menjaga kualitas lingkungan.
Dibuktikan sejak awal pelaksanaan RPJMD 2009-2013 pemprov mencanangkan program Kaltim Green atau Kaltim Hijau dengan aksi One Man Five Trees (OMFit) dalam pengertian Mewajibkan setiap orang menanam 5 pohon setiap tahunnya.
Program tersebut dilanjutkan dengan menerapkan kebijakan moratorium penerbitan izin baru untuk pertambangan dan perkebunan bahkan pencabutan izin bagi yang tidak taat menjaga lingkungan.
“Kerja-kerja itu diakui dunia sehingga menjadi dasar saat ini Kaltim ditetapkan sebagai satu-satunya pelaksana program pengurangan emisi berbayar Forest Carbon Partnership Fasility (FCPF) Carbon Fund 2020-2024,” beber Jauhar.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019