Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan defisit jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta sekitar 10.000 orang per Juni 2016 akibat menurunnya kinerja sektor perkebunan karet dan sawit.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Arif Budiarto di Palembang, Kamis, mengatakan angka defisit itu terjadi karena jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebagai peserta lebih sedikit dibandingkan pekerja yang menjadi peserta.
"Ini terjadi karena adanya kasus-kasus PHK (pemutusan hubungan kerja) di perusahaan perkebunan,” kata Arif yang dijumpai setelah acara engagement serikat buruh, serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah daerah.
Arif menjelaskan kondisi usaha perkebunan memang berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumbagsel.
Seperti diketahui sektor perkebunan sawit, karet maupun tebu banyak berada di Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.
Menurutnya, pelemahan sektor perkebunan tak hanya berpengaruh terhadap merosotnya jumlah kepesertaan pekerja, melainkan pula kelancaran iuran yang dibayar peserta perusahaan.
Seringkali, perusahaan perkebunan memiliki piutang iuran karena arus keuangan perusahaan tersebut tidak lancar.
Menghadapi tantangan tersebut, Arif mengemukakan, BPJS TK menjalankan sejumlah strategi untuk menggaet kepesertaan di Sumbagsel.
“Sekarang kami ubah strateginya dari sektor formal ke informal, contohnya kami dekati asosiasi ojek online dan pedagang pasar tradisional supaya mau mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.
Arif menyebut sektor informal perlu digarap serius karena memiliki potensi yang cukup tinggi untuk kepesertaan.
BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel mematok target sebanyak 2,1 juta pekerja untuk menjadi peserta. Adapun realisasi capaian kepesertaan saat ini sekitar 1,7 juta tenaga kerja.
Targetnya masih didominasi pekerja penerima upah (formal) yakni sebanyak 1,2 juta tenaga kerja. Sementara untuk pekerja bukan penerima upah (informal) kami targetkan 250.000 dengan realisasi baru 74.000 pekerja, kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Koimuddin, mengatakan pemda berkomitmen mendukung BPJS Ketenagakerjaan untuk menggaet kepesertaan.
“Kami mendorong setiap pekerja yang ada di perusahaan untuk mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.
Menurut dia, sebetulnya tingkat kepatuhan perusahaan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 70 persen.
Koimuddin menilai perusahaan yang tidak patuh berasal dari skala usaha menengah bukan perusahaan skala besar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Arif Budiarto di Palembang, Kamis, mengatakan angka defisit itu terjadi karena jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebagai peserta lebih sedikit dibandingkan pekerja yang menjadi peserta.
"Ini terjadi karena adanya kasus-kasus PHK (pemutusan hubungan kerja) di perusahaan perkebunan,” kata Arif yang dijumpai setelah acara engagement serikat buruh, serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah daerah.
Arif menjelaskan kondisi usaha perkebunan memang berpengaruh signifikan terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumbagsel.
Seperti diketahui sektor perkebunan sawit, karet maupun tebu banyak berada di Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.
Menurutnya, pelemahan sektor perkebunan tak hanya berpengaruh terhadap merosotnya jumlah kepesertaan pekerja, melainkan pula kelancaran iuran yang dibayar peserta perusahaan.
Seringkali, perusahaan perkebunan memiliki piutang iuran karena arus keuangan perusahaan tersebut tidak lancar.
Menghadapi tantangan tersebut, Arif mengemukakan, BPJS TK menjalankan sejumlah strategi untuk menggaet kepesertaan di Sumbagsel.
“Sekarang kami ubah strateginya dari sektor formal ke informal, contohnya kami dekati asosiasi ojek online dan pedagang pasar tradisional supaya mau mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.
Arif menyebut sektor informal perlu digarap serius karena memiliki potensi yang cukup tinggi untuk kepesertaan.
BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel mematok target sebanyak 2,1 juta pekerja untuk menjadi peserta. Adapun realisasi capaian kepesertaan saat ini sekitar 1,7 juta tenaga kerja.
Targetnya masih didominasi pekerja penerima upah (formal) yakni sebanyak 1,2 juta tenaga kerja. Sementara untuk pekerja bukan penerima upah (informal) kami targetkan 250.000 dengan realisasi baru 74.000 pekerja, kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Koimuddin, mengatakan pemda berkomitmen mendukung BPJS Ketenagakerjaan untuk menggaet kepesertaan.
“Kami mendorong setiap pekerja yang ada di perusahaan untuk mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia.
Menurut dia, sebetulnya tingkat kepatuhan perusahaan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 70 persen.
Koimuddin menilai perusahaan yang tidak patuh berasal dari skala usaha menengah bukan perusahaan skala besar.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019