Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjanji akan melakukan perbaikan jalan negara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang sudah bertahun-tahun kondisinya rusak parah secara bertahap.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi memastikan perbaikan jalan Trans Kalimantan yang melalui wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan dilakukan secara bertahap.
Wagub ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Penajam Paser Utara, dalam kegiatan membahas perkembangan pembangunan Kereta Api Borneo, Rabu (26/6), menyatakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2019 hanya lebih kurang Rp13 triliun yang dibagi untuk program dan kegiatan di kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur.
"Jika anggaran Rp13 triliun itu dibagi untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur, masing-masing hanya dapat Rp3,5 juta," ujar Hadi Mulyadi.
Padahal dengan luas wilayah mencapai 129.067 kilometer persegi, lanjut Wagub, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menentukan program dan kegiatan prioritas sesuai anggaran yang tersedia.
"Program dan kegiatan prioritas itu didiskusikan atau dibahas melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)," ujarnya.
Termasuk perbaikan jalan nasional Trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Sepaku, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya.
"Kami tetap berkomitmen menyelesaikan penanganan jalan rusak itu, karena jalan rusak akan menghambat aktivitas masyarakat," katanya.
Hanya saja masyarakat harus bersabar, karena pelaksanaan perbaikan di lapangan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi anggaran.
Proses penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ujar Hadi Mulyadi, akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi memastikan perbaikan jalan Trans Kalimantan yang melalui wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan dilakukan secara bertahap.
Wagub ketika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Penajam Paser Utara, dalam kegiatan membahas perkembangan pembangunan Kereta Api Borneo, Rabu (26/6), menyatakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2019 hanya lebih kurang Rp13 triliun yang dibagi untuk program dan kegiatan di kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur.
"Jika anggaran Rp13 triliun itu dibagi untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur, masing-masing hanya dapat Rp3,5 juta," ujar Hadi Mulyadi.
Padahal dengan luas wilayah mencapai 129.067 kilometer persegi, lanjut Wagub, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menentukan program dan kegiatan prioritas sesuai anggaran yang tersedia.
"Program dan kegiatan prioritas itu didiskusikan atau dibahas melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)," ujarnya.
Termasuk perbaikan jalan nasional Trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Sepaku, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya.
"Kami tetap berkomitmen menyelesaikan penanganan jalan rusak itu, karena jalan rusak akan menghambat aktivitas masyarakat," katanya.
Hanya saja masyarakat harus bersabar, karena pelaksanaan perbaikan di lapangan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi anggaran.
Proses penanganan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ujar Hadi Mulyadi, akan dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019