Samarinda (ANTARA) - Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor menilai, dampak alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD terhadap peningkatan kualitas sumber daya pendidikan belum terlihat.
"Karena sebagian besar dananya masih untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Pembangunan infrastruktur sekolah itu antara lain membangun gedung sekolah baru dan menambah ruang kelas belajar," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Simposium Pendidikan di Hotel Senyiur Samarinda, Kaltim, Kamis (5/1).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sekolah memang harus didahulukan karena kondisinya memang sebagian besar rusak parah, begitu pula untuk ruang kelas belajar mengajar juga harus ditambah karena jumlah anak usia sekolah terus bertambah.
Menurut Isran yang juga Bupati Kutai Timur ini, dialokasikannya anggaran 20 persen dari APBN dan APBD, adalah untuk pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
Tapi dalam implementasinya sekarang, sebagian besar memang baru untuk pembangunan infrastruktur sekolah.
"Apabila infrastruktur sekolah sudah bagus, tentu alokasi dana 20 persen itu nantinya bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan,? ujarnya.
Isran mengatakan, untuk peningkatan kualitas pendidikan misalnya, masih dialokasikan dari dana yang 20 persen tersebut. Hal ini harap dimaklumi karena anggaran 20 persen itu harus dibagi ke banyak bidang.
Tapi masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghimpun dana bagi peningkatan kualitas pendidik , misalnya minta perusahaan lewat dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), yakni untuk membiayai guru meningkatkan pendidikan ke jenjang S-2 dan S-3.
"Syaratnya tentu saja tidak langsung meminta uang cash, karena perusahaan dimintai uang cash sekarang banyak yang tidak percaya. Tapi kalau kita meminta bantuan program pastilah dibantu," kata Isran.
Sebetulnya, lanjut Isran, pemerintah di daerah bisa menekan perusahaan yang mengelola sumberdaya alam Kaltim membantu program peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sebab perusahaan sudah dapat untung besar.
"Kalau perusahaan tersebut tidak mau membiayai program peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim, lebih baik kita suruh angkat kaki saja dari Kaltim,? kata dia.
Ia mencontohkan, perusahaan asing yang mengelola Migas di Bontang, setahun dapat uang 3,8 miliar US dollar, sehingga keuntungan itu harus dibagi untuk masyarakat di sekitarnya.
Sementara itu, pembicara dalam simposium tersebut, selain Isran Noor ada juga Dekan F-KIP Unmul H Syahril Bardin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Musyahrim yang makalahnya dibawakan Asli Nuryadin, dan Hj Encik Widyani mewakili Ketua DPRD Kaltim.
(T.KR-GFR/B/A041/A041) 06-01-2012 00:40:54
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012
"Karena sebagian besar dananya masih untuk pembangunan infrastruktur sekolah. Pembangunan infrastruktur sekolah itu antara lain membangun gedung sekolah baru dan menambah ruang kelas belajar," ucapnya saat menjadi pembicara dalam Simposium Pendidikan di Hotel Senyiur Samarinda, Kaltim, Kamis (5/1).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sekolah memang harus didahulukan karena kondisinya memang sebagian besar rusak parah, begitu pula untuk ruang kelas belajar mengajar juga harus ditambah karena jumlah anak usia sekolah terus bertambah.
Menurut Isran yang juga Bupati Kutai Timur ini, dialokasikannya anggaran 20 persen dari APBN dan APBD, adalah untuk pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan.
Tapi dalam implementasinya sekarang, sebagian besar memang baru untuk pembangunan infrastruktur sekolah.
"Apabila infrastruktur sekolah sudah bagus, tentu alokasi dana 20 persen itu nantinya bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan,? ujarnya.
Isran mengatakan, untuk peningkatan kualitas pendidikan misalnya, masih dialokasikan dari dana yang 20 persen tersebut. Hal ini harap dimaklumi karena anggaran 20 persen itu harus dibagi ke banyak bidang.
Tapi masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghimpun dana bagi peningkatan kualitas pendidik , misalnya minta perusahaan lewat dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), yakni untuk membiayai guru meningkatkan pendidikan ke jenjang S-2 dan S-3.
"Syaratnya tentu saja tidak langsung meminta uang cash, karena perusahaan dimintai uang cash sekarang banyak yang tidak percaya. Tapi kalau kita meminta bantuan program pastilah dibantu," kata Isran.
Sebetulnya, lanjut Isran, pemerintah di daerah bisa menekan perusahaan yang mengelola sumberdaya alam Kaltim membantu program peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sebab perusahaan sudah dapat untung besar.
"Kalau perusahaan tersebut tidak mau membiayai program peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltim, lebih baik kita suruh angkat kaki saja dari Kaltim,? kata dia.
Ia mencontohkan, perusahaan asing yang mengelola Migas di Bontang, setahun dapat uang 3,8 miliar US dollar, sehingga keuntungan itu harus dibagi untuk masyarakat di sekitarnya.
Sementara itu, pembicara dalam simposium tersebut, selain Isran Noor ada juga Dekan F-KIP Unmul H Syahril Bardin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Musyahrim yang makalahnya dibawakan Asli Nuryadin, dan Hj Encik Widyani mewakili Ketua DPRD Kaltim.
(T.KR-GFR/B/A041/A041) 06-01-2012 00:40:54
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2012