Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, melakukan patroli untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi, terutama disaat masa tenang 14-16 April 2019.
"Kami akan melakukan patroli paengawasan terutama di masa tenang mencegah adanya pelanggaran kampanye serta untuk mencegah terjadinya politik uang," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Edwin Irawan ketika ditemui, Kamis.
Dia berharap patroli memunculkan psikologi publik agar tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih seorang calon karena dampaknya pidana.
"Petugas kami banyak mendengar informasi terkait 'serangan fajar' atau pemberian uang kepada pemilih di lingkungan masyarakat," katanya.
Secara serentak jajaran Bawaslu melakukan patroli, salah satunya fokus menolak dan melawan politik uang yang biasanya dipetakan mempunyai titik rawan tinggi di masa tenang, jelasnya
Selain ancaman pidana lanjut Edwin Irawan, politik uang yang memilki kerawanan tinggi di Tanah Air meracuni kualitas pemilihan umum atau pemilu.
Politik uang termasuk kerawanan tertinggi yang harus diwaspadai, selain kerawanan saat pencoblosan dalam gelaran Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengingatkan kepada semua pihak untuk menolak politik uang, dan Bawaslu siap untuk memproses pelanggaran hingga sanksi pidana terhadap pelaku politik uang pada Pemilu 2019.
"Imbauan menolak politik uang bukan hanya formalitas, para petugas melakukan pengawasan dan Bawaslu akan menindak terhadap pelanggaran politik uang," tegasnya.
Untuk itu ia meminta masyarakat dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya dengan bukti dan saksi kepada petugas Bawaslu di kecamatan dan desa/kelurahan atau ke Bawaslu kabupaten.
"Laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan mengingat jumlah petugas Bawaslu terbatas. Diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan bisa melahirkan pimpinan yang berintegritas dan bermartabat," ucap Edwin Irawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
"Kami akan melakukan patroli paengawasan terutama di masa tenang mencegah adanya pelanggaran kampanye serta untuk mencegah terjadinya politik uang," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara Edwin Irawan ketika ditemui, Kamis.
Dia berharap patroli memunculkan psikologi publik agar tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih seorang calon karena dampaknya pidana.
"Petugas kami banyak mendengar informasi terkait 'serangan fajar' atau pemberian uang kepada pemilih di lingkungan masyarakat," katanya.
Secara serentak jajaran Bawaslu melakukan patroli, salah satunya fokus menolak dan melawan politik uang yang biasanya dipetakan mempunyai titik rawan tinggi di masa tenang, jelasnya
Selain ancaman pidana lanjut Edwin Irawan, politik uang yang memilki kerawanan tinggi di Tanah Air meracuni kualitas pemilihan umum atau pemilu.
Politik uang termasuk kerawanan tertinggi yang harus diwaspadai, selain kerawanan saat pencoblosan dalam gelaran Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.
Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara mengingatkan kepada semua pihak untuk menolak politik uang, dan Bawaslu siap untuk memproses pelanggaran hingga sanksi pidana terhadap pelaku politik uang pada Pemilu 2019.
"Imbauan menolak politik uang bukan hanya formalitas, para petugas melakukan pengawasan dan Bawaslu akan menindak terhadap pelanggaran politik uang," tegasnya.
Untuk itu ia meminta masyarakat dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya dengan bukti dan saksi kepada petugas Bawaslu di kecamatan dan desa/kelurahan atau ke Bawaslu kabupaten.
"Laporan dari masyarakat sangat dibutuhkan mengingat jumlah petugas Bawaslu terbatas. Diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan bisa melahirkan pimpinan yang berintegritas dan bermartabat," ucap Edwin Irawan.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019