Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendorong pembentukan Aliansi Sigap di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), karena aliansi ini bertujuan melindungi wilayah, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan meningkatkan penghasilan warga.
"Aliansi Sigap dirancang sebagai solusi untuk percepatan pembangunan berkelanjutan, menangani dampak perubahan iklim tingkat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat berkelanjutan, dan mengutamakan kemitraan,” ujar Ketua YKAN, Rizal Algamar dihubungi dari Samarinda, Rabu.
Para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai inisiatif untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beberapa tahun terakhir, seperti program Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (Sigap) dari YKAN dan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dari beberapa korporasi.
Sigap, katanya, merupakan strategi yang menggabungkan pendekatan ilmiah dan masyarakat untuk mencapai tujuan menyeluruh selama lima tahun yang berdampak pada skala ekologi seperti pengurangan deforestasi, emisi dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati maupun jasa ekosistem.
Kemudian dampak pada skala sosio-ekonomi berupa pemberdayaan masyarakat dan perbaikan mata pencaharian berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan. Semua ini bisa dicapai melalui kemitraan multi-stakeholders yang dinamakan Aliansi Sigap.
Sementara Arif P Rachmat, Komisaris Utama PT Triputra Agro Persada (TAP) yang juga menjabat Board of Trustee The Nature Conservancy (TNC), mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen perusahaan untuk mencegah munculnya karhutla dan membuat desa di sekitar perusahaan dapat tumbuh makmur.
Pada 2019, pihaknya fokus melakukan pembinaan terhadap 35 desa yang terletak di wilayah konsesi PT TAP, yaitu desa-desa yang tersebar di Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kaltim.
"Melalui Program Sigap dari YKAN, maka akan disempurnakan komponen konservasi pada Program DMPA. Oleh karena itu, kami mendorong terbentuknya Aliansi Sigap di wilayah Kaltim," tuturnya.
Gerakan yang akan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah ini menggunakan Program Pencegahan Karhutla berbasis Klaster yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah agar perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan dan PHTI dapat berperan aktif untuk mengantisipasi karhutla di area sekitar konsesi usaha.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019