Penajam, (Antaranews Kaltim) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memberikan rapor merah kepada Dinas Pertanian karena dinilai berkinerja buruk sepanjang 2018.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Sudirman saat dihubungi di Penajam, Sabtu, menegaskan, pemerintah kabupaten segera melakukan evaluasi terhadap Dinas Pertanian agar dapat meningkatkan kinerja.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menilai kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah kabupaten sepanjang 2018.
"Ada lebih dari tiga dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi sorotan menyangkut kinerja pada 2018," ungkap Sudirman.
Namun menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan tersebut, yang dibahas pertama adalah kinerja Dinas Pertanian sepanjang 2018.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menilai Dinas Pertanian setempat gagal dalam menjalankan program utama sektor pertanian.
Salah satunya lanjut Sudirman, pengadaan pupuk yang tidak dilelang, padahal telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2018.
"Pimpinan SKPD yang tidak berani melelang kegiatan sebaiknya segera diveluasi, sehingga tidak menghambat kinerja pemerintah," tegasnya.
Penanganan gagal panen beberapa tahun terakhir menurut Sudirman, juga dinilai masih belum berhasil dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
Terdata sepanjang 2018 sedikitnya 25 hektare lahan persawahan diserang hama tikus dan 2017 seluas 1.700 hektare padi siap panen juga diserang hama, sehingga mengalami gagal panen.
Daftar SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkinerja buruk sepanjang 2018 jelas Sudirman, akan dipaparkan secara lengkap melalui rapat paripurna DPRD setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Sudirman saat dihubungi di Penajam, Sabtu, menegaskan, pemerintah kabupaten segera melakukan evaluasi terhadap Dinas Pertanian agar dapat meningkatkan kinerja.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menilai kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah kabupaten sepanjang 2018.
"Ada lebih dari tiga dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi sorotan menyangkut kinerja pada 2018," ungkap Sudirman.
Namun menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan tersebut, yang dibahas pertama adalah kinerja Dinas Pertanian sepanjang 2018.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara menilai Dinas Pertanian setempat gagal dalam menjalankan program utama sektor pertanian.
Salah satunya lanjut Sudirman, pengadaan pupuk yang tidak dilelang, padahal telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2018.
"Pimpinan SKPD yang tidak berani melelang kegiatan sebaiknya segera diveluasi, sehingga tidak menghambat kinerja pemerintah," tegasnya.
Penanganan gagal panen beberapa tahun terakhir menurut Sudirman, juga dinilai masih belum berhasil dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
Terdata sepanjang 2018 sedikitnya 25 hektare lahan persawahan diserang hama tikus dan 2017 seluas 1.700 hektare padi siap panen juga diserang hama, sehingga mengalami gagal panen.
Daftar SKPD atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkinerja buruk sepanjang 2018 jelas Sudirman, akan dipaparkan secara lengkap melalui rapat paripurna DPRD setempat.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2019