Penajam, (Antaranews Kaltim) - Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga kini masih meminjam atau menggunakan angka inflasi dari daerah lain, kata Kepala Badan Pusat Stastistik atau BPS setempat Syahruni.
"Kabupaten Penajam Paser Utara sampai saat ini belum mempunyai angka inflasi sendiri," ungkapnya ketika ditemui di Penajam, Senin.
Selama ini, lanjut dia, pada rapat-rapat untuk mengambil kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan angka inflasi daerah lain.
"Kemungkinan untuk mengambil kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan angka inflasi Kota Balikpapan atau rata-rata nilai inflasi Provinsi Kalimantan Timur," ujar Syahruni.
Menurut dia, Pemkab Penajam Paser Utara dapat membahas inflasi kabupaten setempat bersama BPS Provinsi Kalimantan Timur yang telah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID.
"Tergantung dari pemerintah kabupaten, kalau merasa diperlukan atau penting bisa membahas inflasi kabupaten sehingga inflasi tidak meminjam dari daerah lain yang sangat berbeda dengan kondisi di kabupaten setempat," ucap Syahruni.
Kabupaten Penajam Paser Utara jelasnya, belum sama sekali menghitung angka inflasi karena sampai saat ini belum ada melakukan survei biaya hidup, sebagai dasar penghitungan inflasi.
"Kalau Kabupaten Penajam Paser Utara ingin memiliki angka inflasi sendiri, harus melakukan survei biaya hidup sebagai penimbang penghitungan inflasi," kata Syahruni.
Kabupaten Penajam Paser Utara tambahnya, sudah memungkinkan untuk menghitung angka inflasi kebupaten sendiri, karena dari sisi aktifitas perekonomiannya sudah mencerminkan kota.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus melakukan survei biaya hidup, dengan adanya survei biaya hidup tersebut Kabupaten Penajam Paser Utara akan mempunyai angka inflasi sendiri.
"Setelah selesai kegiatan survei biaya hidup selama satu tahun itu dijadikan diagram penimbang untuk penghitungan inflasi, dan angka inflasi bisa menjadi kontrol pemerintah kabupaten," jelas Syahruni.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Kabupaten Penajam Paser Utara sampai saat ini belum mempunyai angka inflasi sendiri," ungkapnya ketika ditemui di Penajam, Senin.
Selama ini, lanjut dia, pada rapat-rapat untuk mengambil kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan angka inflasi daerah lain.
"Kemungkinan untuk mengambil kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara masih menggunakan angka inflasi Kota Balikpapan atau rata-rata nilai inflasi Provinsi Kalimantan Timur," ujar Syahruni.
Menurut dia, Pemkab Penajam Paser Utara dapat membahas inflasi kabupaten setempat bersama BPS Provinsi Kalimantan Timur yang telah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID.
"Tergantung dari pemerintah kabupaten, kalau merasa diperlukan atau penting bisa membahas inflasi kabupaten sehingga inflasi tidak meminjam dari daerah lain yang sangat berbeda dengan kondisi di kabupaten setempat," ucap Syahruni.
Kabupaten Penajam Paser Utara jelasnya, belum sama sekali menghitung angka inflasi karena sampai saat ini belum ada melakukan survei biaya hidup, sebagai dasar penghitungan inflasi.
"Kalau Kabupaten Penajam Paser Utara ingin memiliki angka inflasi sendiri, harus melakukan survei biaya hidup sebagai penimbang penghitungan inflasi," kata Syahruni.
Kabupaten Penajam Paser Utara tambahnya, sudah memungkinkan untuk menghitung angka inflasi kebupaten sendiri, karena dari sisi aktifitas perekonomiannya sudah mencerminkan kota.
Namun, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus melakukan survei biaya hidup, dengan adanya survei biaya hidup tersebut Kabupaten Penajam Paser Utara akan mempunyai angka inflasi sendiri.
"Setelah selesai kegiatan survei biaya hidup selama satu tahun itu dijadikan diagram penimbang untuk penghitungan inflasi, dan angka inflasi bisa menjadi kontrol pemerintah kabupaten," jelas Syahruni.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018