Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Rapat Paripurna DPRD Berau, Senin, menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau 2012 sebesar Rp1,071 triliun.
Dalam pandangan akhir terhadap Raperda 2012 di Gedung DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, fraksi-fraksi sepakat Raperda 2012 itu ditetapkan menjadi Perda 2012.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Ir Hj Elita Herlina didampingi Wakilnya H Sa'ga dan H Muharram S Pd MM, serta dihadiri Bupati Berau Drs H Makmur HAPK MM dan Wakil Bupati Ir H Achmad Rifai MM.
Belanja daerah yang disahkan itu sebesar Rp1,071 triliun yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp1,041 triliun, sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp527 juta. Selain itu, terdapat surplus belanja sebesar Rp497 juta, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2012 menjadi nihil atau Rp0.
Sementara itu fraksi fraksi dalam pandangan akhirnya seperti yang disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang menyebutkan bahwa perencanaan kegiatan fisik yang sudah dan sedang dilaksanakan masih belum akurat, dan banyak yang perlu diperbaiki.
"Karena perencanaan menjadi bagian yang sangat penting dari suatu kegiatan pembangunan. Fraksi PKS menyarankan tahun anggaran yang akan datang, pemerintah merasionalisasi semua perencanaan sehingga akan didapat anggaran yang lebih efisien dan menghindari tingkat pemborosan dan kebocoran," ungkap Ali Yusron, juru bicara Fraksi PKS.
Demikian pula dengan Fraksi Gerindara Bulan Bintang. Melalui jubirnya, Hj Popiyanti, fraksi itu meminta pemerintah daerah agar menginstruksikan kepada Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) khususnya tim asistensi agar lebih teliti dalam mengoreksi apa yang telah dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Andi Erson, menyarankan pihak eksekutif untuk mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan meluaskan sumber-sumber pendapatan. Namun demikian juga diingatkan agar dalam semangat penggalian pendapatan tetap mempertimbangkan aspek lain yakni masyarakat.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengingatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan realisasi pelaksanaan APBD sangat penting.
Sementara Fraksi PPP menyatakan, visi misi pemkab sudah sangat jelas dengan target pasti yakni kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata disemua lini. Karenanya semua perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Fraksi Demokrat menekankan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau untuk lebih maksimal dalam penanganan proyek dengan manajemen yang baik.
Tepat waktu
Usai Rapat Paripurna, Bupati Berau Drs Makmur HAPK MM mengatakan selama 3 tahun berturut-turut penyusunan anggaran Berau selalu tepat waktu. Hal ini menurutnya sebuah prestasi baik.
"Saya melihat memang masih ada kurang, tetapi dari tahun ke tahun keterlambatan bisa diatasi dengan baik, kita akui tidak bisa dengan otomatis, tapi ini tahun terakhir saya minta tahun 2012 kepada SKPD agar semua proyek yang kita siapkan bisa terlaksana dengan baik," ungkapnya.
Efisiensi program dari SKPD juga dengan koreksi Dewan menjadi perhatian Pemkab Berau. Pemkab Berau juga akan kembali melakukan kontrol ulang kebijakan SKPD kendati kebijakan program sudah disahkan.
Bupati juga mengakui melalui penilaiannya ada SKPD yang masih takut, lalai, tidak hati-hati, tidak memperhatikan "time schedule" kegiatannya di lapangan.
Ia menyatakan kegembiraannya bahwa pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Berau berhasil menyelesaikan satu kebijakan besar untuk pembangunan ditahun 2012.
Kendati tujuh frnamun aksi di DPRD menyatakan setuju mengesahkan Raperda tersebut menjadi Perda namun setiap fraksi memberikan catatan penting dan penekanan kepada eksekutif untuk optimalisasi APBD 2012. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
Dalam pandangan akhir terhadap Raperda 2012 di Gedung DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, fraksi-fraksi sepakat Raperda 2012 itu ditetapkan menjadi Perda 2012.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Ir Hj Elita Herlina didampingi Wakilnya H Sa'ga dan H Muharram S Pd MM, serta dihadiri Bupati Berau Drs H Makmur HAPK MM dan Wakil Bupati Ir H Achmad Rifai MM.
Belanja daerah yang disahkan itu sebesar Rp1,071 triliun yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp1,041 triliun, sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp527 juta. Selain itu, terdapat surplus belanja sebesar Rp497 juta, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2012 menjadi nihil atau Rp0.
Sementara itu fraksi fraksi dalam pandangan akhirnya seperti yang disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang menyebutkan bahwa perencanaan kegiatan fisik yang sudah dan sedang dilaksanakan masih belum akurat, dan banyak yang perlu diperbaiki.
"Karena perencanaan menjadi bagian yang sangat penting dari suatu kegiatan pembangunan. Fraksi PKS menyarankan tahun anggaran yang akan datang, pemerintah merasionalisasi semua perencanaan sehingga akan didapat anggaran yang lebih efisien dan menghindari tingkat pemborosan dan kebocoran," ungkap Ali Yusron, juru bicara Fraksi PKS.
Demikian pula dengan Fraksi Gerindara Bulan Bintang. Melalui jubirnya, Hj Popiyanti, fraksi itu meminta pemerintah daerah agar menginstruksikan kepada Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) khususnya tim asistensi agar lebih teliti dalam mengoreksi apa yang telah dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Sedangkan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Andi Erson, menyarankan pihak eksekutif untuk mampu mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan meluaskan sumber-sumber pendapatan. Namun demikian juga diingatkan agar dalam semangat penggalian pendapatan tetap mempertimbangkan aspek lain yakni masyarakat.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengingatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dengan realisasi pelaksanaan APBD sangat penting.
Sementara Fraksi PPP menyatakan, visi misi pemkab sudah sangat jelas dengan target pasti yakni kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata disemua lini. Karenanya semua perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan setiap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Fraksi Demokrat menekankan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau untuk lebih maksimal dalam penanganan proyek dengan manajemen yang baik.
Tepat waktu
Usai Rapat Paripurna, Bupati Berau Drs Makmur HAPK MM mengatakan selama 3 tahun berturut-turut penyusunan anggaran Berau selalu tepat waktu. Hal ini menurutnya sebuah prestasi baik.
"Saya melihat memang masih ada kurang, tetapi dari tahun ke tahun keterlambatan bisa diatasi dengan baik, kita akui tidak bisa dengan otomatis, tapi ini tahun terakhir saya minta tahun 2012 kepada SKPD agar semua proyek yang kita siapkan bisa terlaksana dengan baik," ungkapnya.
Efisiensi program dari SKPD juga dengan koreksi Dewan menjadi perhatian Pemkab Berau. Pemkab Berau juga akan kembali melakukan kontrol ulang kebijakan SKPD kendati kebijakan program sudah disahkan.
Bupati juga mengakui melalui penilaiannya ada SKPD yang masih takut, lalai, tidak hati-hati, tidak memperhatikan "time schedule" kegiatannya di lapangan.
Ia menyatakan kegembiraannya bahwa pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Berau berhasil menyelesaikan satu kebijakan besar untuk pembangunan ditahun 2012.
Kendati tujuh frnamun aksi di DPRD menyatakan setuju mengesahkan Raperda tersebut menjadi Perda namun setiap fraksi memberikan catatan penting dan penekanan kepada eksekutif untuk optimalisasi APBD 2012. (*)
Editor : Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011