Samarinda, (Antaranews Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan Visi dan Misi program perencanaan pembangunan lima tahun ke depan pada rapat Paripurna DPRD Kaltim, di Gedung Utama, DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Di hadapan para wakil rakyat, pria yang akrab disapa Isran ini menyampaikan bahwa provinsi Kaltim masih dihadapkan pada isu strategis pembangunan, diantaranya masih rendahnya daya saing sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis Sumber Daya Alam terbarukan dan tidak terbarukan berjalan dengan lambat, pembangunan infrastruktur yang belum optimal, penurunan kualitas hidup dan pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional.
“Berdasarkan isu- isu tersebut, kami berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui visi -Berani untuk Kalimantan Timur yang berdaulat-, “ jelas Isran Noor, yang juga didampingi oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD KaltimH. Syahrun serta dihadiri Muspimprov Kaltim, anggota DPRD Kaltim dan juga sejumlah kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Kaltim.
Isran mengatakan bahwa penjabaran dari visi tersebut Pemerintahan Kaltim memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonomi dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri dan berdaya saing.
“Jadi maksud dari Kaltim berdaulat bukan ingin Kaltim merdeka, namun lebih difokuskan pada kemajuan sektor ekonomi sehingga masyarakat bisa semakin sejahtera,” jelasnya.
Isran menjelaskan dalam visi Kaltim berdaulat ada lima misi yang harus dilakukan oleh pemerintah yakni pertama berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan pemuda dan penyandang disabilitas.
Misi selanjutnya berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Misi ketiga, berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan. Ke empat berdaulat dalan pengelolaan SDM yang berkelanjutan.
“Misi yang terakhir adalah berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik," kata Isran.
Pada paripurna tersebut, sejumlah anggota DPRD Kaltim memberikan masukan terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim lima tahun kedepan.
Dahri Yasin dari Fraksi Golkar, memberikan masukan terkait dengan pengelolaan sejumlah tambang yang sudah tidak aktif, bisa dikelola oleh pemerintah sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Asli Daerah (PAD).
“Dalam beberapa tahun terakhir, PAD di Kaltim cenderung mengalami penurunan, dan dana bagi hasil juga tidak bisa diharapkan lagi, maka dari itu perlu ada gebrakan baru untuk menambah sektor yang bisa menghasilkan,” jelas Dahri Yasin.
Ketua DPRD Kaltim, H Syahrun mengatakan bahwa penyampaian visi dan misi Gubernur Kaltim tersebut akan ditanggapi oleh DPRD Kaltim pada rapat paripurna selanjutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Di hadapan para wakil rakyat, pria yang akrab disapa Isran ini menyampaikan bahwa provinsi Kaltim masih dihadapkan pada isu strategis pembangunan, diantaranya masih rendahnya daya saing sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis Sumber Daya Alam terbarukan dan tidak terbarukan berjalan dengan lambat, pembangunan infrastruktur yang belum optimal, penurunan kualitas hidup dan pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional.
“Berdasarkan isu- isu tersebut, kami berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui visi -Berani untuk Kalimantan Timur yang berdaulat-, “ jelas Isran Noor, yang juga didampingi oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Pada rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD KaltimH. Syahrun serta dihadiri Muspimprov Kaltim, anggota DPRD Kaltim dan juga sejumlah kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Kaltim.
Isran mengatakan bahwa penjabaran dari visi tersebut Pemerintahan Kaltim memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonomi dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alam untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri dan berdaya saing.
“Jadi maksud dari Kaltim berdaulat bukan ingin Kaltim merdeka, namun lebih difokuskan pada kemajuan sektor ekonomi sehingga masyarakat bisa semakin sejahtera,” jelasnya.
Isran menjelaskan dalam visi Kaltim berdaulat ada lima misi yang harus dilakukan oleh pemerintah yakni pertama berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan pemuda dan penyandang disabilitas.
Misi selanjutnya berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
Misi ketiga, berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan. Ke empat berdaulat dalan pengelolaan SDM yang berkelanjutan.
“Misi yang terakhir adalah berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik," kata Isran.
Pada paripurna tersebut, sejumlah anggota DPRD Kaltim memberikan masukan terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim lima tahun kedepan.
Dahri Yasin dari Fraksi Golkar, memberikan masukan terkait dengan pengelolaan sejumlah tambang yang sudah tidak aktif, bisa dikelola oleh pemerintah sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Asli Daerah (PAD).
“Dalam beberapa tahun terakhir, PAD di Kaltim cenderung mengalami penurunan, dan dana bagi hasil juga tidak bisa diharapkan lagi, maka dari itu perlu ada gebrakan baru untuk menambah sektor yang bisa menghasilkan,” jelas Dahri Yasin.
Ketua DPRD Kaltim, H Syahrun mengatakan bahwa penyampaian visi dan misi Gubernur Kaltim tersebut akan ditanggapi oleh DPRD Kaltim pada rapat paripurna selanjutnya.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018