Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Semua warga di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, ditargerkan menjadi peserta BPJS Kesehatan pada 2019, sehingga sampai saat ini pihak terkait terus mendatangi titk-titik terpencil dan terisolasi guna memberikan pelayanan.
"Setelah pencanangan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) pada 2015 lalu, kini Mahulu sudah UHC karena jumlah warga yang terdaftar di BPJS Kesehatan lebih 95 persen," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mahulu Agustinus Teguh Santoso di Ujoh Bilang, Jumat.
Ia optimistis target tersebut akan tercapai karena melalui Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas) yang terus didengungkan oleh pemerintah kabupaten, maka mampu melecut pihaknya dalam mengambil berbagai langkah strategis dalam mencapainya.
Di antara langkah yang ditempuh pihaknya adalah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), karena masih ada beberapa warga di lokasi terpencil, terekstrem, dan terisolir yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Padahal, lanjut Teguh, syarat untuk bisa terdaftar di Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonsia Sehat (JKN-KIS) atau BPJS Kesehatan, adalah penduduk tersebut harus memiliki KK dan KTP.
"Apalagi Kabupaten Mahulu ini kan daerah perbatasan, jika ada yang mengaku warga Mahulu tapi tidak memiliki bukti domisili, tentu masih kita pertanyakan. Jangan-jangan ini adalah warga dari negeri tetangga, dari Malaysia," ucap Teguh.
Baca juga: Pemkab Mahakam Ulu alokasikan Rp5 miliar untuk BPJS Kesehatan
Untuk itu, pihaknya sudah bersinergi dengan Disdukcapil, yakni sama-sama turun ke kampung-kampung dalam rangka percepatan pembuatan KTP, setelah KTP jadi kemudian dinkes langsung komunukasi dengan penduduk untuk pembuatan kartu BPJS.
Tim kesehatan, katanya, ketika memberikan layanan ke kampung-kampung, bukan hanya untuk melayani kesehatan, tapi juga mendata kepesertaan BPJS, sehingga jika ditemukan ada warga yang belum terdaftar karena belum memiliki KTP, maka hal ini kemudian diteruskan ke Disdukcapil.
Ia mengaku bahwa selama ini banyak warga yang mendatangi pihaknya guna mengucapkan rasa terima kasih karena mendapat pelayanan gratis baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap, setelah mereka mengantongi kartu BPJS Kesehatan.
"Masyarakat sangat terbantu melalui program ini. Kalau dulu, ketika ada yang sakit ringan, mereka masih menahan-nahan tidak berobat karena terbentur biaya. Namun sejak mereka memiliki kartu BPJS, langsung berobat begitu terasa sakit sehingga sakitnya tidak bertambah parah," ucap Teguh. (*)
Baca juga: Kabupaten Mahakam Ulu dapat keistimewaan BPJS kesehatan
Baca juga: BPJS Kesehatan Samarinda gandeng empat rumah sakit layani disabilitas
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Setelah pencanangan Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) pada 2015 lalu, kini Mahulu sudah UHC karena jumlah warga yang terdaftar di BPJS Kesehatan lebih 95 persen," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mahulu Agustinus Teguh Santoso di Ujoh Bilang, Jumat.
Ia optimistis target tersebut akan tercapai karena melalui Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Adil dan Sejahtera (Gerbangmas) yang terus didengungkan oleh pemerintah kabupaten, maka mampu melecut pihaknya dalam mengambil berbagai langkah strategis dalam mencapainya.
Di antara langkah yang ditempuh pihaknya adalah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), karena masih ada beberapa warga di lokasi terpencil, terekstrem, dan terisolir yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Padahal, lanjut Teguh, syarat untuk bisa terdaftar di Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonsia Sehat (JKN-KIS) atau BPJS Kesehatan, adalah penduduk tersebut harus memiliki KK dan KTP.
"Apalagi Kabupaten Mahulu ini kan daerah perbatasan, jika ada yang mengaku warga Mahulu tapi tidak memiliki bukti domisili, tentu masih kita pertanyakan. Jangan-jangan ini adalah warga dari negeri tetangga, dari Malaysia," ucap Teguh.
Baca juga: Pemkab Mahakam Ulu alokasikan Rp5 miliar untuk BPJS Kesehatan
Untuk itu, pihaknya sudah bersinergi dengan Disdukcapil, yakni sama-sama turun ke kampung-kampung dalam rangka percepatan pembuatan KTP, setelah KTP jadi kemudian dinkes langsung komunukasi dengan penduduk untuk pembuatan kartu BPJS.
Tim kesehatan, katanya, ketika memberikan layanan ke kampung-kampung, bukan hanya untuk melayani kesehatan, tapi juga mendata kepesertaan BPJS, sehingga jika ditemukan ada warga yang belum terdaftar karena belum memiliki KTP, maka hal ini kemudian diteruskan ke Disdukcapil.
Ia mengaku bahwa selama ini banyak warga yang mendatangi pihaknya guna mengucapkan rasa terima kasih karena mendapat pelayanan gratis baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap, setelah mereka mengantongi kartu BPJS Kesehatan.
"Masyarakat sangat terbantu melalui program ini. Kalau dulu, ketika ada yang sakit ringan, mereka masih menahan-nahan tidak berobat karena terbentur biaya. Namun sejak mereka memiliki kartu BPJS, langsung berobat begitu terasa sakit sehingga sakitnya tidak bertambah parah," ucap Teguh. (*)
Baca juga: Kabupaten Mahakam Ulu dapat keistimewaan BPJS kesehatan
Baca juga: BPJS Kesehatan Samarinda gandeng empat rumah sakit layani disabilitas
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018