Bontang (ANTARA Mews Kaltim) - Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Kalimantan Timur menjalin kerja sama dengan provinsi lain untuk memulangkan korban perdagangan manusia atau "trafficking" di daerah itu.
"Sekarang untuk pemulangan korban perdagangan manusia, Kaltim telah memiliki kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah," kata Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak BPPKB Kaltim, Hardiyana Muryani di Bontang, Rabu.
Muryani yang merupakan pembicara dalam pembekalan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bontang, menuturkan bahwa pada saat ada korban perdagangan manusia yang melapor, maka BPPKB Kaltim tinggal kontak daerah asal.
Pemda daerah asal, baik Jawa Barat atau Jawa Tengah selanjutnya menindaklanjuti dengan mengirim tim untuk melakukan penjemputan hingga pemulangan ke alamat asal.
Menurut Muryani, adanya jejaring kerja sama memudahkan proses pemulangan korban, menghemat biaya yang diperlukan untuk penanganan para korban. Seperti biaya selama menampung korban, terkait makan minum, penginapan dan berita acara pemeriksaan (BAP) polisi.
"Contoh pada Sabtu (5/11) lalu, ada empat orang korban perdagangan manusia, lalu kami koordinasi via telepon dan dalam waktu dua hari ada tim yang dikirim untuk melakukan penjemputan," katanya.
Jejaring kerja sama ini dilatarbelakangi maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur sebagai daerah yang sedang berkembang dengan berbagai industri dan jasa serta sebagai daerah yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011
"Sekarang untuk pemulangan korban perdagangan manusia, Kaltim telah memiliki kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah," kata Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak BPPKB Kaltim, Hardiyana Muryani di Bontang, Rabu.
Muryani yang merupakan pembicara dalam pembekalan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bontang, menuturkan bahwa pada saat ada korban perdagangan manusia yang melapor, maka BPPKB Kaltim tinggal kontak daerah asal.
Pemda daerah asal, baik Jawa Barat atau Jawa Tengah selanjutnya menindaklanjuti dengan mengirim tim untuk melakukan penjemputan hingga pemulangan ke alamat asal.
Menurut Muryani, adanya jejaring kerja sama memudahkan proses pemulangan korban, menghemat biaya yang diperlukan untuk penanganan para korban. Seperti biaya selama menampung korban, terkait makan minum, penginapan dan berita acara pemeriksaan (BAP) polisi.
"Contoh pada Sabtu (5/11) lalu, ada empat orang korban perdagangan manusia, lalu kami koordinasi via telepon dan dalam waktu dua hari ada tim yang dikirim untuk melakukan penjemputan," katanya.
Jejaring kerja sama ini dilatarbelakangi maraknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur sebagai daerah yang sedang berkembang dengan berbagai industri dan jasa serta sebagai daerah yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2011