Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Novita Bulan meminta masyarakat melaporkan ke dewan atau pihak terkait jika menemukan ada penyelewengan dalam pembangunan di tingkat pemerintahan kampung.
"Saya meminta masyarakat proaktif dan mendukung pembangunan kampung demi kemajuannya. Mendukung pembangunan bukan berarti hanya sebagai menerima manfaat, tapi juga aktif melaporkan jika ada pembangunan yang tidak sesuai," ujar Novita di Ujoh Bilang, Kamis.
Selama ini banyak yang beranggapan bahwa mendukung pembangunan oleh pemerintah kampung hanyalah dengan membantu setiap kegiatan, sementara jika ada pekerjaan yang tiba-tiba muncul tanpa melalui musyawarah, masyarakat tidak mau melaporkan karena takut dianggap tidak mendukung pembangunan.
Padahal, katanya, melaporkan adanya penyelewengan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) juga merupakan salah satu bentuk mendukung pembangunan.
"Karena jika ada penyelewengan atau pengggunaan anggaran yang tidak sesuai namun dibiarkan, kondisi ini jelas tidak bisa memajukan kampung," katanya.
Selama ini, lanjut Novi, masyarakat hanya berteriak ketika ada anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing turun ke kampung baik saat reses atau kegiatan lain, sehingga setiap penggunaan APBKam yang tidak sesuai, menjadi terlambat diketahui oleh anggota dewan.
Ia melanjutkan, jika ada penggunaan APBKam yang tidak melalui proses musyawarah, maka hal ini menyalahi aturan karena penggunaannya rawan diselewengkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kampung. Jadi, masyarakat diminta melaporkan jika ada keganjilan.
Apalagi APBKam yang masuk sangat besar dan pasti bisa digunakan untuk membangun kampung menuju kemajuan, bahkan kemandirian di masa mendatang.
Ia mengatakan pada 2018 total APBKam mencapai Rp159,95 miliar untuk dibagikan kepada 50 kampung yang tersebar pada lima kecamatan.
Anggaran sebesar itu tediri atas Rp88,59 miliar dari APBD Mahakam Ulu melalui pos Alokasi Dana Kampung (ADK), kemudian pos Dana Desa (DD) dari APBN dengan nilai Rp56,36 miliar, dan pos Bantuan Keuangan (Bankeu) yang juga dari APBD Mahulu senilai Rp15 miliar.
"Anggaran ini tentu sangat besar karena jika ditarik rata-rata, maka satu kampung mendapat alokasi Rp3 miliar. Jika anggaran ini digunakan dengan benar, mengarah pada peningkatan ekonomi, dan tidak diselewengkan, bisa dipastikan kampung-kampung akan cepat maju," ucap Novita. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Saya meminta masyarakat proaktif dan mendukung pembangunan kampung demi kemajuannya. Mendukung pembangunan bukan berarti hanya sebagai menerima manfaat, tapi juga aktif melaporkan jika ada pembangunan yang tidak sesuai," ujar Novita di Ujoh Bilang, Kamis.
Selama ini banyak yang beranggapan bahwa mendukung pembangunan oleh pemerintah kampung hanyalah dengan membantu setiap kegiatan, sementara jika ada pekerjaan yang tiba-tiba muncul tanpa melalui musyawarah, masyarakat tidak mau melaporkan karena takut dianggap tidak mendukung pembangunan.
Padahal, katanya, melaporkan adanya penyelewengan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) juga merupakan salah satu bentuk mendukung pembangunan.
"Karena jika ada penyelewengan atau pengggunaan anggaran yang tidak sesuai namun dibiarkan, kondisi ini jelas tidak bisa memajukan kampung," katanya.
Selama ini, lanjut Novi, masyarakat hanya berteriak ketika ada anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing turun ke kampung baik saat reses atau kegiatan lain, sehingga setiap penggunaan APBKam yang tidak sesuai, menjadi terlambat diketahui oleh anggota dewan.
Ia melanjutkan, jika ada penggunaan APBKam yang tidak melalui proses musyawarah, maka hal ini menyalahi aturan karena penggunaannya rawan diselewengkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan kampung. Jadi, masyarakat diminta melaporkan jika ada keganjilan.
Apalagi APBKam yang masuk sangat besar dan pasti bisa digunakan untuk membangun kampung menuju kemajuan, bahkan kemandirian di masa mendatang.
Ia mengatakan pada 2018 total APBKam mencapai Rp159,95 miliar untuk dibagikan kepada 50 kampung yang tersebar pada lima kecamatan.
Anggaran sebesar itu tediri atas Rp88,59 miliar dari APBD Mahakam Ulu melalui pos Alokasi Dana Kampung (ADK), kemudian pos Dana Desa (DD) dari APBN dengan nilai Rp56,36 miliar, dan pos Bantuan Keuangan (Bankeu) yang juga dari APBD Mahulu senilai Rp15 miliar.
"Anggaran ini tentu sangat besar karena jika ditarik rata-rata, maka satu kampung mendapat alokasi Rp3 miliar. Jika anggaran ini digunakan dengan benar, mengarah pada peningkatan ekonomi, dan tidak diselewengkan, bisa dipastikan kampung-kampung akan cepat maju," ucap Novita. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018