Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur, minta pemerintah kampung segera mengajukan pencairan bantuan keuangan (bankeu) karena anggarannya sudah siap.
"Bagi pemerintah kampung yang sudah mengajukan pencairan bankeu, beberapa di antaranya sudah disalurkan ke rekening kampung, maka bagi yang belum, segera ajukan agar pekerjaannya cepat terealisasi,"ujar Kepala DPMK Kabupaten Mahulu S Lawing Nilas di Ujoh Bilang, Senin.
Di Mahulu terdapat 50 kampung yang tersebar di lima kecamatan. Dari jumlah itu, sudah ada 19 kampung yang mengajukan pencairan bankeu dan beberapa di antaranya telah tersalurkan, sementara 31 kampung lainnya belum mengajukan pencairan.
Dia mengatakan Bupati Mahulu tahun ini menguurkan anggaran senilai Rp15 miliar untuk 50 kampung, sehingga jika dibagi rata-rata, maka satu kampung akan memperoleh bagian senilai Rp300 juta. Jumlah sebesar ini bukan satu-satunya sumber keuangan yang masuk ke batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam.
Masih ada sumber lain yang nilainya juga besar, seperti Alokasi Dana Kampung (ADK) senilai Rp88,59 miliar yang juga dari APBD Mahulu, kemudian Dana Desa (DD) Rp56,46 miliar dari APBN, sehingga total 50 kampung di Mahulu tahun ini mengelola anggaran Rp159,95 miliar. Bankeu, lanjut Lawing, pemanfaatannya untuk dua hal, yakni untuk memenuhi sarana dan prasarana air bersih dan untuk renovasi rumah tidak layak huni, sehingga secara perlahan rumah di Mahulu ke depan menjadi layak huni dan kebutuhan air bersihnya tercukupi.
Sedangkan terkait anggaran yang masuk ke kampung dengan nilai cukup besar hingga mencapai Rp159,95 miliar atau rata-rata Rp3,1 miliar per kampung, ia menekankan pada pemanfaatannya pada penggalian potensi lokal guna menumbuhkan ekonomi jangka menengah dan panjang.
"Tahun-tahun sebelumnya ADK dan DD banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak pada pengembangan ekonimi, seperti membuat tangga titian, bahkan sekarang tangga titian itu banyak yang rusak akibat arus Mahakam yang sekarang masih terbengkalai,"katanya.
Mulai tahun ini ia menekankan pada pembangunan yang berdampak pada pengembangan ekonomi karena banyak potensi di kampung yang bisa dikembangkan, sehingga fungsi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) perlu dioptimalkan demi penggalian potensi dan meningkatkan ekonomi kampung.
"Banyak unit usaha yang bisa ditangkap oleh BUMKam dalam mengembangkan potensi lokal, misalnya pertanian, sembako, penyewaan peralatan bangunan, dan lainnya, asalkan dalam kampung yang berdekatan tidak membuka usaha sejenis yang berpotensi saling mematikan usaha,"ucap Lawing.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Bagi pemerintah kampung yang sudah mengajukan pencairan bankeu, beberapa di antaranya sudah disalurkan ke rekening kampung, maka bagi yang belum, segera ajukan agar pekerjaannya cepat terealisasi,"ujar Kepala DPMK Kabupaten Mahulu S Lawing Nilas di Ujoh Bilang, Senin.
Di Mahulu terdapat 50 kampung yang tersebar di lima kecamatan. Dari jumlah itu, sudah ada 19 kampung yang mengajukan pencairan bankeu dan beberapa di antaranya telah tersalurkan, sementara 31 kampung lainnya belum mengajukan pencairan.
Dia mengatakan Bupati Mahulu tahun ini menguurkan anggaran senilai Rp15 miliar untuk 50 kampung, sehingga jika dibagi rata-rata, maka satu kampung akan memperoleh bagian senilai Rp300 juta. Jumlah sebesar ini bukan satu-satunya sumber keuangan yang masuk ke batang tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam.
Masih ada sumber lain yang nilainya juga besar, seperti Alokasi Dana Kampung (ADK) senilai Rp88,59 miliar yang juga dari APBD Mahulu, kemudian Dana Desa (DD) Rp56,46 miliar dari APBN, sehingga total 50 kampung di Mahulu tahun ini mengelola anggaran Rp159,95 miliar. Bankeu, lanjut Lawing, pemanfaatannya untuk dua hal, yakni untuk memenuhi sarana dan prasarana air bersih dan untuk renovasi rumah tidak layak huni, sehingga secara perlahan rumah di Mahulu ke depan menjadi layak huni dan kebutuhan air bersihnya tercukupi.
Sedangkan terkait anggaran yang masuk ke kampung dengan nilai cukup besar hingga mencapai Rp159,95 miliar atau rata-rata Rp3,1 miliar per kampung, ia menekankan pada pemanfaatannya pada penggalian potensi lokal guna menumbuhkan ekonomi jangka menengah dan panjang.
"Tahun-tahun sebelumnya ADK dan DD banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak pada pengembangan ekonimi, seperti membuat tangga titian, bahkan sekarang tangga titian itu banyak yang rusak akibat arus Mahakam yang sekarang masih terbengkalai,"katanya.
Mulai tahun ini ia menekankan pada pembangunan yang berdampak pada pengembangan ekonomi karena banyak potensi di kampung yang bisa dikembangkan, sehingga fungsi Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) perlu dioptimalkan demi penggalian potensi dan meningkatkan ekonomi kampung.
"Banyak unit usaha yang bisa ditangkap oleh BUMKam dalam mengembangkan potensi lokal, misalnya pertanian, sembako, penyewaan peralatan bangunan, dan lainnya, asalkan dalam kampung yang berdekatan tidak membuka usaha sejenis yang berpotensi saling mematikan usaha,"ucap Lawing.
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018