Tana Paser (Antaranews) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser I Gusti Putu Suantara mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, realisasi anggaran Pemkab Paser pada Juni 2018 mengalami perbaikan dari bulan sebelumnya.
Meski masih ada lima organisasi perangkat daerah yang belum sesuai target yang direncanakan, hal itu disebabkan karena keterlambatan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"Dari hasil rapat evaluasi realisasi anggaran, ada perbaikan. Meski ada lima OPD yang belum sesuai target di bulan Juni, tapi itu karena ada keterlambatan dana transfer," kata Putu di Tanah Grogot, Jumat.
Kelima OPD yang belum sesuai target di bulan Juni yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Dinas Perikanan, dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
"Selain terlambat dana transfer, juga dikarenakan persoalan dana aspirasi bantuan keuangan, di mana keinginan bankeu dengan dinas terkatit berbeda," kata Putu.
Sehingga, lanjut Putu, dinas terkait harus menginventaris ulang penerima bantuan keuangan itu dan menyebabkan perangkat daerah harus menambah waktu untuk pendataan penerima bantuan.
"Seperti di Dinas Perikanan masalah dana aspirasi bankeu, antara keinginan bankeu dengan dinas berbeda. Ada kelompok tani penerima baru. Jadi harus diverifikasi dulu penerima bantuan. Itu yang membuat lambat," kata Putu.
Putu berharap perangkat daerah lebih cepat menyerap anggaran dan mempercepat proses lelang sehingga kegiatan bisa segera dilaksanakan.
Hingga periode Juni 2018, dari total APBD Kabupaten Paser senilai Rp1,9 triliun, tercatat sudah terserap Rp651 miliar lebih atau 33,40 persen.
"Di antaranya belanja tidak langsung dari total Rp870 miliar, sudah terserap Rp348 miliar. Belanja langsung dari total Rp1 triliun, sudah terserap Rp302 miliar atau 28 persen," pungkas Putu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Meski masih ada lima organisasi perangkat daerah yang belum sesuai target yang direncanakan, hal itu disebabkan karena keterlambatan dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"Dari hasil rapat evaluasi realisasi anggaran, ada perbaikan. Meski ada lima OPD yang belum sesuai target di bulan Juni, tapi itu karena ada keterlambatan dana transfer," kata Putu di Tanah Grogot, Jumat.
Kelima OPD yang belum sesuai target di bulan Juni yakni Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Dinas Perikanan, dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
"Selain terlambat dana transfer, juga dikarenakan persoalan dana aspirasi bantuan keuangan, di mana keinginan bankeu dengan dinas terkatit berbeda," kata Putu.
Sehingga, lanjut Putu, dinas terkait harus menginventaris ulang penerima bantuan keuangan itu dan menyebabkan perangkat daerah harus menambah waktu untuk pendataan penerima bantuan.
"Seperti di Dinas Perikanan masalah dana aspirasi bankeu, antara keinginan bankeu dengan dinas berbeda. Ada kelompok tani penerima baru. Jadi harus diverifikasi dulu penerima bantuan. Itu yang membuat lambat," kata Putu.
Putu berharap perangkat daerah lebih cepat menyerap anggaran dan mempercepat proses lelang sehingga kegiatan bisa segera dilaksanakan.
Hingga periode Juni 2018, dari total APBD Kabupaten Paser senilai Rp1,9 triliun, tercatat sudah terserap Rp651 miliar lebih atau 33,40 persen.
"Di antaranya belanja tidak langsung dari total Rp870 miliar, sudah terserap Rp348 miliar. Belanja langsung dari total Rp1 triliun, sudah terserap Rp302 miliar atau 28 persen," pungkas Putu. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018