Samarinda (Antaranews Kaltim) - Anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, Hetifah mengingatkan warga di provinsi ini yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilih mereka, baik bagi warga yang telah memiliki KTP-el maupun yang belum memilikinya.
"Sekarang sudah tanggal 23, berarti tinggal empat hari Pilkada serentak serentak berlangsung, maka di tanggal 27 Juni mendatang, mari kita gunakan hak pilih, jangan golput. Pilihan setiap orang sangat menentukan pembangunan Kaltim hingga lima tahun mendatang," ujarnya dihubungi dari Samarinda, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa bagi penduduk yang belum punya KTP-el, tetap bisa menggunakan hak pilihnya jika terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggunakan surat keterangan (Suket) dan formulir Model C6-KWK.
"KPU sudah menerbitkan surat edarannya sehingga dengan Suket diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, namun dengan ketentuan bahwa petugas KPPS memastikan bahwa Suket dan formulir Model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan," tutur Hetifah.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Kaltim memang masih dalam suasana mudik, sehingga hal ini memungkinkan para pemilih masih di kampung halaman atau masih ada warga Kaltim yang masih berlebaran dengan keluarga di luar Kaltim, sehingga ia mengimbau para pemudik tersebut segera kembali ke Kaltim.
Terkait dengan kemungkinan akan ada kecurangan dalam Pilkada ini baik politik uang, saling menyudutkan lawan politik dan lainnya, ia mengimbau semua pihak menghindari hal tersebut, termasuk mengimbau para paslon dan pendukungnya tidak melakukan praktik "serangan fajar".
"Sesuatu yang saya anggap sangat penting adalah jangan kotori Pilkada Kaltim dengan `money politics`. Saya ingatkan hal ini karena pelakunya bisa dipidana, bahkan pasangan calon yang terbukti bisa dibatalkan. Ini kan yang rugi adalah mereka sendiri," tegas Hetifah.
Hetifah yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini meminta pemilih untuk mempelajari track record para calon, karena siapapun yang dipilih akan berdampak terhadap pembangunan selama lima tahun mendatang.
"Silahkan pelajari latar belakang calon agar bisa membuat keputusan yang tepat saat di TPS nanti. Pelajari secara seksama dan yakini pilihan masing-masing, kemudian tetapkan pasangan nomor berapa yang akan dicoblos nanti," katanya menegaskan.
Terkait dengan kabar bohong atau hoaks dan ujaran kebencian bernuansa SARA, hal ini juga menjadi perhatian Hetifah dalam Pilkada 2018.
Bahkan ia mengakui banyak kabar hoaks dan ujaran kebencian yang mudah menyebar melalui media sosial, sehingga Hetifah minta semua warga menghentikan kabar hoaks dan ujaran kebencian karena hal ini bisa mencederai demokrasi dan Pilkada Kaltim. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Sekarang sudah tanggal 23, berarti tinggal empat hari Pilkada serentak serentak berlangsung, maka di tanggal 27 Juni mendatang, mari kita gunakan hak pilih, jangan golput. Pilihan setiap orang sangat menentukan pembangunan Kaltim hingga lima tahun mendatang," ujarnya dihubungi dari Samarinda, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa bagi penduduk yang belum punya KTP-el, tetap bisa menggunakan hak pilihnya jika terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggunakan surat keterangan (Suket) dan formulir Model C6-KWK.
"KPU sudah menerbitkan surat edarannya sehingga dengan Suket diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, namun dengan ketentuan bahwa petugas KPPS memastikan bahwa Suket dan formulir Model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan," tutur Hetifah.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada Kaltim memang masih dalam suasana mudik, sehingga hal ini memungkinkan para pemilih masih di kampung halaman atau masih ada warga Kaltim yang masih berlebaran dengan keluarga di luar Kaltim, sehingga ia mengimbau para pemudik tersebut segera kembali ke Kaltim.
Terkait dengan kemungkinan akan ada kecurangan dalam Pilkada ini baik politik uang, saling menyudutkan lawan politik dan lainnya, ia mengimbau semua pihak menghindari hal tersebut, termasuk mengimbau para paslon dan pendukungnya tidak melakukan praktik "serangan fajar".
"Sesuatu yang saya anggap sangat penting adalah jangan kotori Pilkada Kaltim dengan `money politics`. Saya ingatkan hal ini karena pelakunya bisa dipidana, bahkan pasangan calon yang terbukti bisa dibatalkan. Ini kan yang rugi adalah mereka sendiri," tegas Hetifah.
Hetifah yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini meminta pemilih untuk mempelajari track record para calon, karena siapapun yang dipilih akan berdampak terhadap pembangunan selama lima tahun mendatang.
"Silahkan pelajari latar belakang calon agar bisa membuat keputusan yang tepat saat di TPS nanti. Pelajari secara seksama dan yakini pilihan masing-masing, kemudian tetapkan pasangan nomor berapa yang akan dicoblos nanti," katanya menegaskan.
Terkait dengan kabar bohong atau hoaks dan ujaran kebencian bernuansa SARA, hal ini juga menjadi perhatian Hetifah dalam Pilkada 2018.
Bahkan ia mengakui banyak kabar hoaks dan ujaran kebencian yang mudah menyebar melalui media sosial, sehingga Hetifah minta semua warga menghentikan kabar hoaks dan ujaran kebencian karena hal ini bisa mencederai demokrasi dan Pilkada Kaltim. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018