Samarinda (Antaranews Kaltim) - Warga kampung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, menolak kehadiran perusahaan tambang batu bara, PT Kencana Wilsa yang akan beroperasi di wilayah mereka karena khawatir akan merusak alam.
"Kami menilai bahwa industri tambang akan mengancam kelestarian alam, ekosistem, lingkungan, dan budaya adat yang diwariskan nenek moyang kampung kami secara turun-temurun," ujar Petinggi Kampung Ongko Asa, Bagun di Samarinda, Selasa.
Hal ini diungkapkan Bagun saat menggelar konferensi pers yang difasilitasi oleh Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, di Samarinda.
Kehadiran Bagun dalam konferensi pers itu antara lain didampingi oleh Ketua Adat Ongko Asa Rahayu, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Thomasius Misno beserta Wakil Ketua BPK, Tokoh Pemuda Renaldo, dan sejumlah perwakilan warga Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok.
Mereka sepakat menolak kehadiran tambang karena selain akan merusak alam, juga karena 95 persen masyarakat Ongko Asa menggantungkan pada pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan seperti ladang dan kebun karet, sehingga kondisi ini tidak cocok dengan rencana masuknya industri pertambangan.
Belajar dari pengalaman kampung-kampung lain di Kaltim, sambung Misno, Ketua BPK Ongko Asa, kehadiran perusahaan tambang justru akan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau antarwarga terjadi keretakan hanya karena tambang.
"Apabila kegiatan tambang tetap dipaksakan masuk ke kampung kami, tidak menutup kemungkinan konflik akan terjadi karena sekarang saja konflik itu mulai terdengar," katanya.
Ia menyatakan, tidak ingin kehidupan masyarakat adat di Kampung Ongko Asa yang secara turun temurun hidup damai dan berkecukupan, menjadi rusak hanya gara-gara tambang.
Sementara Rahayu, Ketua Adat Ongko Asa, menerangkan bahwa berdasarkan hasil barinuq (musyawarah adat) di Kampung Ongko Asa pada 6 Juni 2018 yang digelar di Balai Kampung, masyarakat menyatakan sepakat menolak kehadiran tambang di kampungnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Kami menilai bahwa industri tambang akan mengancam kelestarian alam, ekosistem, lingkungan, dan budaya adat yang diwariskan nenek moyang kampung kami secara turun-temurun," ujar Petinggi Kampung Ongko Asa, Bagun di Samarinda, Selasa.
Hal ini diungkapkan Bagun saat menggelar konferensi pers yang difasilitasi oleh Pradarma Rupang, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, di Samarinda.
Kehadiran Bagun dalam konferensi pers itu antara lain didampingi oleh Ketua Adat Ongko Asa Rahayu, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Thomasius Misno beserta Wakil Ketua BPK, Tokoh Pemuda Renaldo, dan sejumlah perwakilan warga Ongko Asa, Kecamatan Barong Tongkok.
Mereka sepakat menolak kehadiran tambang karena selain akan merusak alam, juga karena 95 persen masyarakat Ongko Asa menggantungkan pada pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan seperti ladang dan kebun karet, sehingga kondisi ini tidak cocok dengan rencana masuknya industri pertambangan.
Belajar dari pengalaman kampung-kampung lain di Kaltim, sambung Misno, Ketua BPK Ongko Asa, kehadiran perusahaan tambang justru akan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak mau antarwarga terjadi keretakan hanya karena tambang.
"Apabila kegiatan tambang tetap dipaksakan masuk ke kampung kami, tidak menutup kemungkinan konflik akan terjadi karena sekarang saja konflik itu mulai terdengar," katanya.
Ia menyatakan, tidak ingin kehidupan masyarakat adat di Kampung Ongko Asa yang secara turun temurun hidup damai dan berkecukupan, menjadi rusak hanya gara-gara tambang.
Sementara Rahayu, Ketua Adat Ongko Asa, menerangkan bahwa berdasarkan hasil barinuq (musyawarah adat) di Kampung Ongko Asa pada 6 Juni 2018 yang digelar di Balai Kampung, masyarakat menyatakan sepakat menolak kehadiran tambang di kampungnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018