Samarinda (Antaranews Kaltim) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong Provinsi Kalimantan Timur responsif terhadap pembangunan kesetaraan gender, karena Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di provinsi ini masih rendah.
"Peningkatan kualitas SDM dapat diukur melalui tiga indikator, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan IDG," ujar Kabid Kesetaraan Gender dan Politik Kementerian PPPA Rina Nursanti di Samarinda, Rabu.
Rina mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bagi SDM di Provinsi Kaltim di Swiss Belhotel Borneo Samarinda pada 8-9 Mei.
Berdasarkan data, IPM Provinsi Kaltim berada di peringkat tiga nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun untuk IPG dan IDG Kaltim berada di urutan tiga paling bawah, mendekati Provinsi Papua.
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel seperti IPM. Angka IPG juga untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.
Sedangkan IDG untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi maupun politik.
Menurut Rina, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan, yakni kesenjangan penerima manfaat sumber daya pembangunan yang terjadi antara individu dan kelompok pada semua sektor pembangunan.
"Untuk memperkuat dan mempercepat PUG, kemudian Kementerian PPPA melaksanakan kegiatan ini, yakni untuk mendorong tersusunnya rancangan anggaran kerja oleh organisasi perangkat daerah di Kaltim yang responsif gender melalui analisis gender," ucapnya.
Sementara itu, Kabid Kesetaraan Gender Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Marita, mengatakan bahwa isu sosial dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan program.
Hal ini kemudian menyebabkan pembangunan kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan dari segmen-segmen yang berbeda.
Perbedaan itu khususnya terkait kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses peran, termasuk memanfaatkan hasil pembangunan. Pengabaian ini muncul karena adanya kesenjangan gender.
"Isu gender ini kemudian menjadi program prioritas Kementerian PPPA melalui "Three Ends", yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi dan akses perempuan dalam politik," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Peningkatan kualitas SDM dapat diukur melalui tiga indikator, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan IDG," ujar Kabid Kesetaraan Gender dan Politik Kementerian PPPA Rina Nursanti di Samarinda, Rabu.
Rina mengatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bagi SDM di Provinsi Kaltim di Swiss Belhotel Borneo Samarinda pada 8-9 Mei.
Berdasarkan data, IPM Provinsi Kaltim berada di peringkat tiga nasional setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun untuk IPG dan IDG Kaltim berada di urutan tiga paling bawah, mendekati Provinsi Papua.
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel seperti IPM. Angka IPG juga untuk mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.
Sedangkan IDG untuk menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi maupun politik.
Menurut Rina, pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan, yakni kesenjangan penerima manfaat sumber daya pembangunan yang terjadi antara individu dan kelompok pada semua sektor pembangunan.
"Untuk memperkuat dan mempercepat PUG, kemudian Kementerian PPPA melaksanakan kegiatan ini, yakni untuk mendorong tersusunnya rancangan anggaran kerja oleh organisasi perangkat daerah di Kaltim yang responsif gender melalui analisis gender," ucapnya.
Sementara itu, Kabid Kesetaraan Gender Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Marita, mengatakan bahwa isu sosial dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan program.
Hal ini kemudian menyebabkan pembangunan kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan dari segmen-segmen yang berbeda.
Perbedaan itu khususnya terkait kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses peran, termasuk memanfaatkan hasil pembangunan. Pengabaian ini muncul karena adanya kesenjangan gender.
"Isu gender ini kemudian menjadi program prioritas Kementerian PPPA melalui "Three Ends", yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi dan akses perempuan dalam politik," ujarnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018