Samarinda (Antaranews Kaltim)-Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN RI, Sri Rahayu mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di Provinsi Kaltim dan Kaltara untuk memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Sebelumnya DAK yang merupakan anggaran dari APBN diberikan kepada provinsi khusus, daerah yang memiliki kegiatan khusus, pencapaian target KB tidak sama dengan daerah lain,"katanya pemaduan perencanaan program dan anggaran KKBPK tahun 2019 di Balikpapan,Sabtu.
Ia mengatakan sebelumnya Provinsi Kaltim tidak mendapatkan DAK yang dikucurkan sejak tahun 2008, karena Kaltim termasuk kretaria provinsi kaya , perekonomiannya bagus dan pencapaian program KB cukup bagus.
Namun dengan berkembang kebijakan, akhirnya DAK diberikan kepada seluruh daerah dan Provinsi Kaltim mendapatkan sejak tahun 2012.
Sri Rahayu menjelaskan DAK sebagai suplemen Bantuan Operasional KB (BOKB) untuk kegiatan KKBPK yang sudah dianggarkan pada APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota .
"Misalnya disuatu daerah memiliki empat kali kegiatan , namun hanya bisa dibiayai oleh APBD provinsi maupun APBD kabupaten hanya tiga kali dan satu kalinya bisa dibiayai oleh dana DAK,"katanya.
Dikemukakannya bahwa penggunaan dana alokasi khusus dibagi menjadi dua yakni untuk fisik dan non fisik. DAK fisik untuk belanja barang yang mendukung sarana pelayanan KB seperti, alat kontrasepsi, mobil unit pelayanan KB , mobil unit penerangan (Muyan) dan balai penyuluhan KB.
"Sedangkan DAK non fisik digunakan untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana ditingkat desa /kecamatan,"tuturnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli menambahkan alokasi anggaran yang diberikan kepada OPD KB di masing-masing daerah hendaknya dimaksimalkan untuk pencapaian target-target program KKBPK.
Ia mengungkapkan bahwa program KKBPK di Kaltim cukup berhasil mampu menurunkan angka TFR (Total Fertility Rate) kelahiran pe wanita per tahun dari 2,8 persen menjadi 2,7 persen atau terjadi penurunan (0,01) persen, sementara ditingkat nasional 2,4 persen.
Sementara secara nasional pada tahun 2025 ditargetkan TFR 2,1 persen dan hal ini menjadi tantangan bersama untuk menurunkan TFR di Kaltim. Oleh karena itu BKKBN dan OPD KB di kabupaten/kota terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada Pasangan Usia Subur (PUS).
"Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan sinkronisasi program dan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,"ujar Eli Kusnaeli(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
"Sebelumnya DAK yang merupakan anggaran dari APBN diberikan kepada provinsi khusus, daerah yang memiliki kegiatan khusus, pencapaian target KB tidak sama dengan daerah lain,"katanya pemaduan perencanaan program dan anggaran KKBPK tahun 2019 di Balikpapan,Sabtu.
Ia mengatakan sebelumnya Provinsi Kaltim tidak mendapatkan DAK yang dikucurkan sejak tahun 2008, karena Kaltim termasuk kretaria provinsi kaya , perekonomiannya bagus dan pencapaian program KB cukup bagus.
Namun dengan berkembang kebijakan, akhirnya DAK diberikan kepada seluruh daerah dan Provinsi Kaltim mendapatkan sejak tahun 2012.
Sri Rahayu menjelaskan DAK sebagai suplemen Bantuan Operasional KB (BOKB) untuk kegiatan KKBPK yang sudah dianggarkan pada APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota .
"Misalnya disuatu daerah memiliki empat kali kegiatan , namun hanya bisa dibiayai oleh APBD provinsi maupun APBD kabupaten hanya tiga kali dan satu kalinya bisa dibiayai oleh dana DAK,"katanya.
Dikemukakannya bahwa penggunaan dana alokasi khusus dibagi menjadi dua yakni untuk fisik dan non fisik. DAK fisik untuk belanja barang yang mendukung sarana pelayanan KB seperti, alat kontrasepsi, mobil unit pelayanan KB , mobil unit penerangan (Muyan) dan balai penyuluhan KB.
"Sedangkan DAK non fisik digunakan untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana ditingkat desa /kecamatan,"tuturnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli menambahkan alokasi anggaran yang diberikan kepada OPD KB di masing-masing daerah hendaknya dimaksimalkan untuk pencapaian target-target program KKBPK.
Ia mengungkapkan bahwa program KKBPK di Kaltim cukup berhasil mampu menurunkan angka TFR (Total Fertility Rate) kelahiran pe wanita per tahun dari 2,8 persen menjadi 2,7 persen atau terjadi penurunan (0,01) persen, sementara ditingkat nasional 2,4 persen.
Sementara secara nasional pada tahun 2025 ditargetkan TFR 2,1 persen dan hal ini menjadi tantangan bersama untuk menurunkan TFR di Kaltim. Oleh karena itu BKKBN dan OPD KB di kabupaten/kota terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada Pasangan Usia Subur (PUS).
"Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan sinkronisasi program dan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,"ujar Eli Kusnaeli(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018