Samarinda (Antaranews Kaltim) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur mendukung kebijakan aparatur desa bersama warga yang menyisihkan sebagian dana desa untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Kaltim Riani Tisnadewi dihubungi di Samarinda, Kamis, mengemukakan, kebijakan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi bertujuan menjadikan desa lebih mandiri.
"Apa yang dilakukan Kampung Sumber Sari bisa menjadi contoh bagi desa lain, baik di Kutai Barat maupun Provinsi Kaltim, karena kegiatannya lebih banyak ke sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun ada pembangunan fisik, namun infrastruktur yang dibangun tetap mengarah pada pengembangan ekonomi," katanya.
Riani mengemukakan hal itu terkait hasil kunjungannya ke Kampung (Desa) Sumber Sari di Kabupaten Kutai Barat untuk melihat langsung pelaksanaan program dana desa.
Pada 2017, Kampung Sumber Sari di Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, menyisihkan anggaran sebesar Rp258,2 juta untuk penyertaan modal menghidupkan BUMKam yang sebelumnya telah dibentuk.
"Tahun lalu kami mendapat kepercayaan mengelola dana desa sebesar Rp782,87 juta. Dari besaran itu, senilai Rp258,2 juta kami sepakati digunakan sebagai penyertaan modal BUMKam untuk pengembangan usaha," jelas Petinggi Kampung Sumber Sari, Mulyadi.
Adapun Unit usaha yang dikembangkan adalah pengelolaan sampah dan peternakan sapi berupa penggemukan. Rinciannya, unit usaha pengelolaan sampah rumah tangga mendapat alokasi modal Rp50 juta dan sisanya Rp208,2 juta untuk pengadaan bibit sapi sebanyak 20 ekor.
Menurut Mulyadi, pemilihan kedua usaha itu berdasarkan kajian sederhana yang dilakukan pengurus BUMKam, karena sangat menguntungkan dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama, bahkan pangsa pasarnya juga jelas.
Selama ini, lanjut Mulyadi, Provinsi Kaltim masih mendatangkan sapi dan daging sapi beku dari luar daerah, sehingga peluang yang dibidik BUMKam Sumber Sari.
"Paling tidak kami dapat memasok kebutuhan sapi untuk pasar lokal, sehingga di tahap berikutnya bisa dikembangkan pola peternakan yang lebih besar," ujarnya.
Mulyadi berharap dana desa yang cukup besar masuk ke kampung atau desa bisa menjadi peluang besar untuk memajukan Indonesia dari wilayah pinggiran, seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Berbagai pembangunan dari program ini diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat agar selain ekonomi kuat, kapasitas masyarakatnya juga meningkat.
"Kami tidak ingin dana desa hanya untuk membangun fisik yang tidak berdampak jangka panjang, makanya semua kegiatan diarahkan untuk hal-hal yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Boleh dibilang sekitar 70 persen dana desa diarahkan pada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan agar dampaknya terasa untuk masyarakat," papar Mulyadi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan DPMPD Kaltim Riani Tisnadewi dihubungi di Samarinda, Kamis, mengemukakan, kebijakan pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi bertujuan menjadikan desa lebih mandiri.
"Apa yang dilakukan Kampung Sumber Sari bisa menjadi contoh bagi desa lain, baik di Kutai Barat maupun Provinsi Kaltim, karena kegiatannya lebih banyak ke sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun ada pembangunan fisik, namun infrastruktur yang dibangun tetap mengarah pada pengembangan ekonomi," katanya.
Riani mengemukakan hal itu terkait hasil kunjungannya ke Kampung (Desa) Sumber Sari di Kabupaten Kutai Barat untuk melihat langsung pelaksanaan program dana desa.
Pada 2017, Kampung Sumber Sari di Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, menyisihkan anggaran sebesar Rp258,2 juta untuk penyertaan modal menghidupkan BUMKam yang sebelumnya telah dibentuk.
"Tahun lalu kami mendapat kepercayaan mengelola dana desa sebesar Rp782,87 juta. Dari besaran itu, senilai Rp258,2 juta kami sepakati digunakan sebagai penyertaan modal BUMKam untuk pengembangan usaha," jelas Petinggi Kampung Sumber Sari, Mulyadi.
Adapun Unit usaha yang dikembangkan adalah pengelolaan sampah dan peternakan sapi berupa penggemukan. Rinciannya, unit usaha pengelolaan sampah rumah tangga mendapat alokasi modal Rp50 juta dan sisanya Rp208,2 juta untuk pengadaan bibit sapi sebanyak 20 ekor.
Menurut Mulyadi, pemilihan kedua usaha itu berdasarkan kajian sederhana yang dilakukan pengurus BUMKam, karena sangat menguntungkan dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama, bahkan pangsa pasarnya juga jelas.
Selama ini, lanjut Mulyadi, Provinsi Kaltim masih mendatangkan sapi dan daging sapi beku dari luar daerah, sehingga peluang yang dibidik BUMKam Sumber Sari.
"Paling tidak kami dapat memasok kebutuhan sapi untuk pasar lokal, sehingga di tahap berikutnya bisa dikembangkan pola peternakan yang lebih besar," ujarnya.
Mulyadi berharap dana desa yang cukup besar masuk ke kampung atau desa bisa menjadi peluang besar untuk memajukan Indonesia dari wilayah pinggiran, seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
Berbagai pembangunan dari program ini diarahkan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat agar selain ekonomi kuat, kapasitas masyarakatnya juga meningkat.
"Kami tidak ingin dana desa hanya untuk membangun fisik yang tidak berdampak jangka panjang, makanya semua kegiatan diarahkan untuk hal-hal yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Boleh dibilang sekitar 70 persen dana desa diarahkan pada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan agar dampaknya terasa untuk masyarakat," papar Mulyadi.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2018