Balikpapan (Antaranews Kaltim) - Ekonom senior Institute Economic Development and Finance (Indef) Aviliani menyebutkan pariwisata Kalimantan Timur perlu keterlibatan atau peran yang lebih besar dari pemerintah.
"Pemerintah perlu masuk lebih dalam, mendorong masyarakat dan para pihak untuk lebih kreatif dan menciptakan peluang-peluang," katanya di Balikpapan, Rabu (20/12).
Pengajar pada Institut Perbanas Jakarta itu meneruskan, dengan memberi contoh di Malang, Jawa Timur. Misalnya, pemerintah setempat memberi bantuan renovasi kamar mandi dan toilet di rumah tinggal (homestay) agar bisa memenuhi standar internasional.
Dampak terusannya, dengan toilet berstandar internasional, homestay atau rumah tinggal yang dikomersialkan itu bisa memasarkan diri secara online untuk mendapatkan pasar yang lebih luas.
Tidak hanya itu, dalam pariwisata pemerintah juga bisa menampakkan keberpihakan kepada masyarakat secara umum dan mereka yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah.
"Misalnya seperti tadi, tidak perlu memberikan izin hotel banyak-banyak sehingga homestay bisa tumbuh," kata Aviliani.
Homestay atau penginapan rumahan murah umumnya dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat di dekat tempat wisata. Kadang-kadang malah langsung rumah tinggal yang bersangkutan, dan beberapa kamar disewakan kepada turis.
Dengan demikian, maka masyarakat merasakan langsung kesempatan dan keuntungan yang dibawa pariwisata/wisatawan.
Di Kalimantan Timur campur tangan pemerintah itu bahkan diperlukan sejak dari menentukan jenis pariwisata yang bisa dijual.
"Umumnya pemerintah setempat masih gagap mendefinisikan pariwisata yang dimilikinya," kata pengamat masalah perkotaan dan pengajar pada Fakultas Teknik Arsitektur Universitas 17 Agustus Samarinda, Sunarto Sastrowardoyo, dalam sejumlah kesempatan diskusi.
Karena belum memastikan pariwisata apa yang dimiliki itu, penggarapannya belum maksimal. Bahkan menghilangkan hal-hal berharga yang dimiliki yang bisa dijadikan objek wisata andalan.
Disebutkan Kota Balikpapan misalnya, memiliki potensi wisata sejarah Perang Dunia II, sejarah perminyakan Indonesia dan dunia, namun situs-situs peninggalan perang dan masa awal minyak ditemukan di Balikpapan tidak terpelihara.
"Pengalaman saya di Tanjung Batu, Derawan, sampai Pulau Maratua, para motoris speedboat hampir selalu mengambil kesempatan menawarkan harga transportasi gila-gilaan kepada para turis, terutama turis mancanegara," kata Alexander, pelancong asal Prancis saat singgah di Balikpapan sepulang mengunjungi Kepulauan Derawan di Berau. Harga tarif speedboat yang ada di Dermaga di Tanjung Batu pun lebih kepada patokan saja dan seringkali diterapkan di atas harga yang tertulis.
Menurut Alexander, ketidakpastian harga mengurangi kenyamanan pelancongan.
"Untung saja Derawan dan Maratua benar-benar indah sehingga saya lupakan saja kesusahan saat di jalan," ujar Alex tersenyum. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Pemerintah perlu masuk lebih dalam, mendorong masyarakat dan para pihak untuk lebih kreatif dan menciptakan peluang-peluang," katanya di Balikpapan, Rabu (20/12).
Pengajar pada Institut Perbanas Jakarta itu meneruskan, dengan memberi contoh di Malang, Jawa Timur. Misalnya, pemerintah setempat memberi bantuan renovasi kamar mandi dan toilet di rumah tinggal (homestay) agar bisa memenuhi standar internasional.
Dampak terusannya, dengan toilet berstandar internasional, homestay atau rumah tinggal yang dikomersialkan itu bisa memasarkan diri secara online untuk mendapatkan pasar yang lebih luas.
Tidak hanya itu, dalam pariwisata pemerintah juga bisa menampakkan keberpihakan kepada masyarakat secara umum dan mereka yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah.
"Misalnya seperti tadi, tidak perlu memberikan izin hotel banyak-banyak sehingga homestay bisa tumbuh," kata Aviliani.
Homestay atau penginapan rumahan murah umumnya dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat di dekat tempat wisata. Kadang-kadang malah langsung rumah tinggal yang bersangkutan, dan beberapa kamar disewakan kepada turis.
Dengan demikian, maka masyarakat merasakan langsung kesempatan dan keuntungan yang dibawa pariwisata/wisatawan.
Di Kalimantan Timur campur tangan pemerintah itu bahkan diperlukan sejak dari menentukan jenis pariwisata yang bisa dijual.
"Umumnya pemerintah setempat masih gagap mendefinisikan pariwisata yang dimilikinya," kata pengamat masalah perkotaan dan pengajar pada Fakultas Teknik Arsitektur Universitas 17 Agustus Samarinda, Sunarto Sastrowardoyo, dalam sejumlah kesempatan diskusi.
Karena belum memastikan pariwisata apa yang dimiliki itu, penggarapannya belum maksimal. Bahkan menghilangkan hal-hal berharga yang dimiliki yang bisa dijadikan objek wisata andalan.
Disebutkan Kota Balikpapan misalnya, memiliki potensi wisata sejarah Perang Dunia II, sejarah perminyakan Indonesia dan dunia, namun situs-situs peninggalan perang dan masa awal minyak ditemukan di Balikpapan tidak terpelihara.
"Pengalaman saya di Tanjung Batu, Derawan, sampai Pulau Maratua, para motoris speedboat hampir selalu mengambil kesempatan menawarkan harga transportasi gila-gilaan kepada para turis, terutama turis mancanegara," kata Alexander, pelancong asal Prancis saat singgah di Balikpapan sepulang mengunjungi Kepulauan Derawan di Berau. Harga tarif speedboat yang ada di Dermaga di Tanjung Batu pun lebih kepada patokan saja dan seringkali diterapkan di atas harga yang tertulis.
Menurut Alexander, ketidakpastian harga mengurangi kenyamanan pelancongan.
"Untung saja Derawan dan Maratua benar-benar indah sehingga saya lupakan saja kesusahan saat di jalan," ujar Alex tersenyum. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017