Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menyatakan ketertarikannya terhadap aplikasi Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan (Sigap) dalam pengembangan perhutanan sosial dan memberdayakan masyarakat setempat yang diterapkan oleh The Nature Conservancy.
"Sigap mampu meningkatkan semangat warga dalam upaya memperbaiki kehidupan dan kampungnya. Bahkan mampu menumbuhkan semangat warga dalam pembangunan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim M Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.
Dari aplikasi Sigap, lanjutnya, masyarakat memperoleh perhatian khusus karena mereka terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga warga memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam membangun kampungnya dan tidak menunggu luncuran program dari pemerintah.
Perencanaan pembangunan menjadi hal yang wajib dilakukan karena anggaran yang terbatas, sehingga dari daftar perencanaan tersebut dapat disimpulkan tentang pembangunan apa yang menjadi prioritas karena dalam penyusunan tersebut melibatkan banyak pihak.
Terkait dengan ini, kemudian TNC Indonesia mengembangkan pendekatan yang disebut Sigap.
Jauhar menambahkan, aplikasi Sigap untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa/kampung dalam membuat dan melaksanakan?rencana pembangunan, kemudian mengelola sumber daya alam secara terpadu, termasuk di dalamnya pengelolaan perhutanan sosial.
Dalam program perhutanan sosial, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang luasnya hampir 75 persen daratan Indonesia.
Bahkan, pemerintah telah menetapkan target 12,7 juta hektare untuk diberikan pengelolaannya kepada masyarakat. Hasil hutan diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan dan sejalan dengan nilai-nilai konservasi.
Program ini dimunculkan karena melalui keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan tetap menjaga kelestariannya, maka pada akhirnya kesejahteraan warga yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dapat meningkat.
Menurut Jauhar, target pemerintah menyerahkan pengelolaan 12,7 juta hektare kepada masyarakat diharapkan dapat menurunkan konflik sosial yang sering terjadi, karena kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
Dengan adanya akses tersebut, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat.
Salah satu daerah yang cukup maju dalam mendukung program Perhutanan Sosial adalah Kabupaten Berau. Bahkan saat ini Berau telah memiliki lima lokasi Hutan Desa, salah satunya di Kampung Merabu dengan luas 8.245 ha.
"Kampung Merabu bahkan berhasil meraih terbaik kedua nasional dalam penghargaan Wana Lestari yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Sigap mampu meningkatkan semangat warga dalam upaya memperbaiki kehidupan dan kampungnya. Bahkan mampu menumbuhkan semangat warga dalam pembangunan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim M Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.
Dari aplikasi Sigap, lanjutnya, masyarakat memperoleh perhatian khusus karena mereka terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga warga memiliki kesempatan seluas-luasnya dalam membangun kampungnya dan tidak menunggu luncuran program dari pemerintah.
Perencanaan pembangunan menjadi hal yang wajib dilakukan karena anggaran yang terbatas, sehingga dari daftar perencanaan tersebut dapat disimpulkan tentang pembangunan apa yang menjadi prioritas karena dalam penyusunan tersebut melibatkan banyak pihak.
Terkait dengan ini, kemudian TNC Indonesia mengembangkan pendekatan yang disebut Sigap.
Jauhar menambahkan, aplikasi Sigap untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa/kampung dalam membuat dan melaksanakan?rencana pembangunan, kemudian mengelola sumber daya alam secara terpadu, termasuk di dalamnya pengelolaan perhutanan sosial.
Dalam program perhutanan sosial, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang luasnya hampir 75 persen daratan Indonesia.
Bahkan, pemerintah telah menetapkan target 12,7 juta hektare untuk diberikan pengelolaannya kepada masyarakat. Hasil hutan diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan dan sejalan dengan nilai-nilai konservasi.
Program ini dimunculkan karena melalui keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan tetap menjaga kelestariannya, maka pada akhirnya kesejahteraan warga yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dapat meningkat.
Menurut Jauhar, target pemerintah menyerahkan pengelolaan 12,7 juta hektare kepada masyarakat diharapkan dapat menurunkan konflik sosial yang sering terjadi, karena kurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam.
Dengan adanya akses tersebut, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat.
Salah satu daerah yang cukup maju dalam mendukung program Perhutanan Sosial adalah Kabupaten Berau. Bahkan saat ini Berau telah memiliki lima lokasi Hutan Desa, salah satunya di Kampung Merabu dengan luas 8.245 ha.
"Kampung Merabu bahkan berhasil meraih terbaik kedua nasional dalam penghargaan Wana Lestari yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016," ucapnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017