Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak memimpin rapat koordinasi dengan aparat keamanan dan perangkat pemilihan umum terkait persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2018 di Markas Komando Daerah Militer VI Mulawarman di Balikpapan, Senin.
Rakor itu dihadiri Sekretaris Provinsi Rusmadi Wongso, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Sonhadji, Wakil Kepala Polda Kaltim Brigjen Pol M Noufal, Kepala Kejaksaan Tinggi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, para bupati dan wali kota, kapolres dan komandan Kodim hingga seluruh camat.
Rakor yang juga sekaligus rapat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) itu membahas hal-hal berkenaan dengan penyelenggaran Pemilihan Gubernur Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2018.
"Kami mulai dengan memantapkan komunikasi dan kerja sama antara unsur Forkompinda, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga di tingkat kecamatan," kata gubernur.
Dalam paparannya, Awang Faroek mengatakan bahwa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, salah satu tugasnya adalah memberikan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018.
"Salah satu bentuk dukungan Pemprov Kaltim dalam pilkada adalah penyediaan dana, peningkatan partisipasi pemilih hingga penyiapan daftar penduduk potensial pemilih," jelas Gubernur.
Awang juga menyampaikan agar pada ajang Pilkada Kaltim 2018 nanti, koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan harus tetap terjaga.
"Untuk itu peranan Babinsa dan Bhabinkantibmas di seluruh kelurahan yang ada di Kaltim dimohon untuk lebih ditingkatkan lagi selama proses pilkada berlangsung," tegasnya.
Pada kesempatan ini pula, Gubernur Awang Farouk berpesan kepada seluruh perangkat daerah, mulai dari wali kota dan bupati hingga lurah agar menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara.
"Saya sangat berharap kepada seluruh perangkat daerah agar berhati-hati saat proses pilkada sedang berlangsung. Jaga netralitas sebagai ASN, jangan sampai ada PNS yang terlibat karena konsekuensinya sangat berat," kata gubernur mengingatkan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Rakor itu dihadiri Sekretaris Provinsi Rusmadi Wongso, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Sonhadji, Wakil Kepala Polda Kaltim Brigjen Pol M Noufal, Kepala Kejaksaan Tinggi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, para bupati dan wali kota, kapolres dan komandan Kodim hingga seluruh camat.
Rakor yang juga sekaligus rapat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) itu membahas hal-hal berkenaan dengan penyelenggaran Pemilihan Gubernur Kaltim yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2018.
"Kami mulai dengan memantapkan komunikasi dan kerja sama antara unsur Forkompinda, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga di tingkat kecamatan," kata gubernur.
Dalam paparannya, Awang Faroek mengatakan bahwa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, salah satu tugasnya adalah memberikan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018.
"Salah satu bentuk dukungan Pemprov Kaltim dalam pilkada adalah penyediaan dana, peningkatan partisipasi pemilih hingga penyiapan daftar penduduk potensial pemilih," jelas Gubernur.
Awang juga menyampaikan agar pada ajang Pilkada Kaltim 2018 nanti, koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan harus tetap terjaga.
"Untuk itu peranan Babinsa dan Bhabinkantibmas di seluruh kelurahan yang ada di Kaltim dimohon untuk lebih ditingkatkan lagi selama proses pilkada berlangsung," tegasnya.
Pada kesempatan ini pula, Gubernur Awang Farouk berpesan kepada seluruh perangkat daerah, mulai dari wali kota dan bupati hingga lurah agar menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara.
"Saya sangat berharap kepada seluruh perangkat daerah agar berhati-hati saat proses pilkada sedang berlangsung. Jaga netralitas sebagai ASN, jangan sampai ada PNS yang terlibat karena konsekuensinya sangat berat," kata gubernur mengingatkan. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017