Samarinda (ANTARA Kaltim) - Lembaga Swadaya Masyarakat Pokja 30 mengritisi kegiatan politik yang dilakukan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2018.
Koordinator Pokja 30 Carolus Tuah kepada wartawan di Samarinda, Senin, mengatakan bahwa Kapolda Kaltim terbukti telah berpolitik secara formal, padahal posisinya masih aktif menjabat.
Pernyataan Carolus Tuah itu menanggapi beredarnya video Irjen Pol Safaruddin di sejumlah jejaring sosial, yang secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai bakal calon Gubernur Kaltim berpasangan dengan Syaharie Jaang (Wali Kota Samarinda) sebagai bacagub.
"Selain itu, Kapolda Kaltim juga telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur ke PDI Perjuangan dan ada banyak baliho gambar kapolda dimana-mana," kata Tuah.
Dalam video berdurasi 34 detik itu, terlihat Irjen Pol Safaruddin mengenakan kopiah putih sedang memberi sambutan dalam suatu acara.
Safaruddin yang dalam video itu masih berseragam Polri mengatakan, "ini Rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Pasangannya Bapak Syaharie Jaang. Beliau wakil gubernur dan saya gubernurnya".
Terkait kejadian tersebut, Tuah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memeriksa seluruh kapolres dan kapolsek di Kaltim terkait dugaan adanya intervensi untuk memasang alat peraga sosialisasi bacagub kapolda.
"Kapolri juga harus bersikap, karena sekarang tidak cukup hanya mengimbau agar anggota Polri harus mundur bila terlibat politik praktis," jelasnya.
Selain itu, Pokja 30 juga meminta Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan agar Polri menjaga netralitas di daerah menjelang pilkada.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan bahwa pernyataan Kapolda Kaltim merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan.
"Semua akan kami serahkan kepada partai, waktunya masih panjang, masih dua bulan lagi. Tanggal 8 Januari 2018, baru ada dokumen tertulisnya," kata Jaang.
Ia juga memberikan klarifikasi soal beredar foto dirinya bersama Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di media sosial sebagai kegiatan silaturahmi biasa, tidak ada kaitan politik pilkada.
"Bagi saya silaturahmi itu penting. Jangankan dengan Wakapolri, saya berhubungan baik dengan Partai Perindo dan Partai Idaman," tegas Jaang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Koordinator Pokja 30 Carolus Tuah kepada wartawan di Samarinda, Senin, mengatakan bahwa Kapolda Kaltim terbukti telah berpolitik secara formal, padahal posisinya masih aktif menjabat.
Pernyataan Carolus Tuah itu menanggapi beredarnya video Irjen Pol Safaruddin di sejumlah jejaring sosial, yang secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai bakal calon Gubernur Kaltim berpasangan dengan Syaharie Jaang (Wali Kota Samarinda) sebagai bacagub.
"Selain itu, Kapolda Kaltim juga telah mendaftar sebagai bakal calon gubernur ke PDI Perjuangan dan ada banyak baliho gambar kapolda dimana-mana," kata Tuah.
Dalam video berdurasi 34 detik itu, terlihat Irjen Pol Safaruddin mengenakan kopiah putih sedang memberi sambutan dalam suatu acara.
Safaruddin yang dalam video itu masih berseragam Polri mengatakan, "ini Rahasia ya, jangan bilang siapa-siapa. Pasangannya Bapak Syaharie Jaang. Beliau wakil gubernur dan saya gubernurnya".
Terkait kejadian tersebut, Tuah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memeriksa seluruh kapolres dan kapolsek di Kaltim terkait dugaan adanya intervensi untuk memasang alat peraga sosialisasi bacagub kapolda.
"Kapolri juga harus bersikap, karena sekarang tidak cukup hanya mengimbau agar anggota Polri harus mundur bila terlibat politik praktis," jelasnya.
Selain itu, Pokja 30 juga meminta Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan agar Polri menjaga netralitas di daerah menjelang pilkada.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang mengatakan bahwa pernyataan Kapolda Kaltim merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan.
"Semua akan kami serahkan kepada partai, waktunya masih panjang, masih dua bulan lagi. Tanggal 8 Januari 2018, baru ada dokumen tertulisnya," kata Jaang.
Ia juga memberikan klarifikasi soal beredar foto dirinya bersama Wakapolri Komjen Pol Syafruddin di media sosial sebagai kegiatan silaturahmi biasa, tidak ada kaitan politik pilkada.
"Bagi saya silaturahmi itu penting. Jangankan dengan Wakapolri, saya berhubungan baik dengan Partai Perindo dan Partai Idaman," tegas Jaang. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017