Samarinda (ANTARA Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meresmikan Geospatial Support Command Center (GSCC) untuk mewujudkan kebijakan satu peta atau "one data one map" di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim di Samarinda, Kamis.
"Dengan one data one map ini saya mengharapkan tidak terjadi tumpang tindih perizinan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan dengan tata ruang kita," kata Awang Faroek Usai peresmian.
Selain itu bisa dilakukan penertiban perizinan yang keluar dan akan bisa dipertanggungjawabkan secara akurat.
Peresmian GSCC ini dirangkai dengan teleconference antara Gubernur Kaltim dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Disampaikan Awang kepada Menteri, bahwa beberapa kasus tumpang tindih izin terjadi di Kaltim, yaitu izin pertambangan batu bara di sekitar areal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kartanegara dan areal transmigrasi.
"Pemerintah provinsi sangat terbantu dengan ada GSCC yang hampir sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) di pemerintah pusat," kata Awang.
Ia mengimbau instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga Perguruan Tinggi bisa mengadopsi teknologi GSCC guna mendapatkan pendataan yang akurat.
"Kami yakin penataan ruang di Kaltim akan lebih baik, mengingat Kaltim sudah punya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bertanggung jawab dalam masalah pemanfaatan ruang," tegasnya.
Awang menjelaskan Pemerintah Provinsi juga sudah memiliki Tim Pembenahan penataan perizinan yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Salah satu alat digunakan Sekda membenahi perizinan adalah GSCC.
"Bila ada perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah pusat mengaku sudah beres di atas kertas, itu belum tentu karena, kalau di sini terjadi tumpang tindih, kami tidak bisa memberikan perpanjangan izin dan atau sebagainya," kata Awang.
Bahkan, menurut Awang, Pemerintah Provinsi bisa hentikan kegiatan pertambangan dan perkebunan yang ada di Kaltim bila GSCC menunjukkan terjadi tumpang tindih lahan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain mengatakan pembangunan GSCC ini berkat bantuan pemerintahan pusat Badan Informasi Geospatial (BIG).
"Tadi disampaikan Bapak dan Ibu Menteri bahwa data kita berhamburan tidak satu bahasa satu data. Pertambangan lain, kehutanan lain, perkebunan lain dan tidak sinkron. Dan, Geospatial ini dalam rangka menghimpun data," tegasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Dengan one data one map ini saya mengharapkan tidak terjadi tumpang tindih perizinan perkebunan, pertambangan, dan kehutanan dengan tata ruang kita," kata Awang Faroek Usai peresmian.
Selain itu bisa dilakukan penertiban perizinan yang keluar dan akan bisa dipertanggungjawabkan secara akurat.
Peresmian GSCC ini dirangkai dengan teleconference antara Gubernur Kaltim dengan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.
Disampaikan Awang kepada Menteri, bahwa beberapa kasus tumpang tindih izin terjadi di Kaltim, yaitu izin pertambangan batu bara di sekitar areal Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kartanegara dan areal transmigrasi.
"Pemerintah provinsi sangat terbantu dengan ada GSCC yang hampir sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) di pemerintah pusat," kata Awang.
Ia mengimbau instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga Perguruan Tinggi bisa mengadopsi teknologi GSCC guna mendapatkan pendataan yang akurat.
"Kami yakin penataan ruang di Kaltim akan lebih baik, mengingat Kaltim sudah punya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bertanggung jawab dalam masalah pemanfaatan ruang," tegasnya.
Awang menjelaskan Pemerintah Provinsi juga sudah memiliki Tim Pembenahan penataan perizinan yang langsung dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Salah satu alat digunakan Sekda membenahi perizinan adalah GSCC.
"Bila ada perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah pusat mengaku sudah beres di atas kertas, itu belum tentu karena, kalau di sini terjadi tumpang tindih, kami tidak bisa memberikan perpanjangan izin dan atau sebagainya," kata Awang.
Bahkan, menurut Awang, Pemerintah Provinsi bisa hentikan kegiatan pertambangan dan perkebunan yang ada di Kaltim bila GSCC menunjukkan terjadi tumpang tindih lahan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Zairin Zain mengatakan pembangunan GSCC ini berkat bantuan pemerintahan pusat Badan Informasi Geospatial (BIG).
"Tadi disampaikan Bapak dan Ibu Menteri bahwa data kita berhamburan tidak satu bahasa satu data. Pertambangan lain, kehutanan lain, perkebunan lain dan tidak sinkron. Dan, Geospatial ini dalam rangka menghimpun data," tegasnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017