Samarinda (ANTARA Kaltim) - Lembaga Kajian Olahraga Prestasi (LeKOP) Kalimantan Timur berharap Pemerintah Provinsi Kaltim segera menyelesaikan janji pemberian sisa bonus PON 2016 kepada atlet dan pelatih berprestasi.
Ketua LeKOP Kaltim HM Fadli kepada wartawan di Samarinda, Minggu, mengemukakan bahwa semua pihak baik itu atlet, pelatih dan juga pemerintah provinsi perlu duduk bersama untuk mencari solusi agar persoalan bonus tidak sampai berlarut- larut dan mengganggu pembinaan olahraga di daerah setempat.
"Kalau memang persoalannya terkendala peraturan Menpora, maka hendaknya dibicarakan lagi. Saya harap bisa ada solusi, sehingga para pelaku olahraga tidak merasa menjadi korban," katanya.
LeKOP menyuarakan penyelesaian bonus tersebut, menyikapi rencana atlet dan pelatih Kaltim yang akan menggelar demo di DPRD dan Kantor Gubernur guna menuntut kekurangan pembayaran bonus.
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga setempat sebelumnya telah merealisasikan bonus senilai Rp25 miliar kepada para atlet, pelatih dan ofisial yang telah merealisasikan target prestasi lima besar pada PON 2016.
Padahal KONI setempat telah melakukan kalkulasi dengan raihan 25 medali emas, 41 perak dan 72 perunggu diperlukan anggara senilai Rp39 miliar untuk bonus.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kucuran bonus Rp25 miliar tersebut dikarenakan dua hal, yakni pemprov sedang mengalami defisit anggaran dan alasan kedua terkait dengan terbitnya peratuan Menpora yang membatasi jumlah bonus tidak boleh lebih dari bonus atlet SEA Games.
Namun, bonus tersebut dinilai kurang karena atlet peraih medali emas hanya mendapatkan Rp200 juta, dari Rp250 juta yang pernah dijanjikan Pemprov Kaltim.
Menurut perhitungan KONI Kaltim, masih ada kekurangan pembayaran bonus sekitar Rp14 miliar dan menuntut dianggarkan melalui APBD 2018, setelah usulan di APBD Perubahan 2017 gagal direalisasikan.
Fadli menyatakan prihatin dengan kondisi tersebut dan mengatakan bahwa persoalan bonus ini masih saja terus terjadi selama beberapa edisi PON.
"Ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya, jangan-jangan pada PON 2020 nanti muncul persoalan yang sama, katanya.
LeKOP berharap segera ada solusi terkait janji bonus tersebut, mengingat banyak atlet Kaltim berprestasi yang saat ini sedang diincar oleh daerah lain untuk pindah.
"Makanya harus segera ada solusi, supaya Kaltim bisa menatap PON 2020 dengan kekuatan terbaiknya dan kita berharap KONI bisa mempertahankan atlet berprestasi itu," tegasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Ketua LeKOP Kaltim HM Fadli kepada wartawan di Samarinda, Minggu, mengemukakan bahwa semua pihak baik itu atlet, pelatih dan juga pemerintah provinsi perlu duduk bersama untuk mencari solusi agar persoalan bonus tidak sampai berlarut- larut dan mengganggu pembinaan olahraga di daerah setempat.
"Kalau memang persoalannya terkendala peraturan Menpora, maka hendaknya dibicarakan lagi. Saya harap bisa ada solusi, sehingga para pelaku olahraga tidak merasa menjadi korban," katanya.
LeKOP menyuarakan penyelesaian bonus tersebut, menyikapi rencana atlet dan pelatih Kaltim yang akan menggelar demo di DPRD dan Kantor Gubernur guna menuntut kekurangan pembayaran bonus.
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga setempat sebelumnya telah merealisasikan bonus senilai Rp25 miliar kepada para atlet, pelatih dan ofisial yang telah merealisasikan target prestasi lima besar pada PON 2016.
Padahal KONI setempat telah melakukan kalkulasi dengan raihan 25 medali emas, 41 perak dan 72 perunggu diperlukan anggara senilai Rp39 miliar untuk bonus.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kucuran bonus Rp25 miliar tersebut dikarenakan dua hal, yakni pemprov sedang mengalami defisit anggaran dan alasan kedua terkait dengan terbitnya peratuan Menpora yang membatasi jumlah bonus tidak boleh lebih dari bonus atlet SEA Games.
Namun, bonus tersebut dinilai kurang karena atlet peraih medali emas hanya mendapatkan Rp200 juta, dari Rp250 juta yang pernah dijanjikan Pemprov Kaltim.
Menurut perhitungan KONI Kaltim, masih ada kekurangan pembayaran bonus sekitar Rp14 miliar dan menuntut dianggarkan melalui APBD 2018, setelah usulan di APBD Perubahan 2017 gagal direalisasikan.
Fadli menyatakan prihatin dengan kondisi tersebut dan mengatakan bahwa persoalan bonus ini masih saja terus terjadi selama beberapa edisi PON.
"Ini bisa menjadi pelajaran bagi semuanya, jangan-jangan pada PON 2020 nanti muncul persoalan yang sama, katanya.
LeKOP berharap segera ada solusi terkait janji bonus tersebut, mengingat banyak atlet Kaltim berprestasi yang saat ini sedang diincar oleh daerah lain untuk pindah.
"Makanya harus segera ada solusi, supaya Kaltim bisa menatap PON 2020 dengan kekuatan terbaiknya dan kita berharap KONI bisa mempertahankan atlet berprestasi itu," tegasnya.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017