Balikpapan (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Mahyudin menyoroti praktik
politik berbiaya tinggi dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun
Pemilihan Kepala Daerah, yang menurut dia membuat korupsi tidak pernah
selesai.
"Ketika Pemilu Legislatif ada calon yang menghabiskan dana Rp14 miliar hingga Rp25 miliar, kalau demokrasi mahal maka korupsi tidak pernah selesai," kata Mahyudin dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR di SMA Negeri 5 Balikpapan, Jumat.
Praktik politik berbiaya tinggi, menurut dia, masih dijalankan karena politisi berusaha mempengaruhi warga yang belum sejahtera dengan tingkat pendidikan kurang memadai menggunakan politik uang.
"Harapan dilaksanakannya pemilu adalah rakyat bisa memilih pemimpin yang bisa perjuangkan cita-cita bangsa namun karena masyarakat belum sejahtera dan pendidikan kurang bagus maka pemilu masih diwarnai politik uang," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu berpendapat kalau politik berbiaya tinggi terjadi dalam tiap pemilu dan pilkada, maka calon legislatif dan kepala daerah terpilih akan berusaha mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkannya.
Mereka akan berpikir mengembalikan dana yang sudah dikeluarkannya untuk politik uang dengan barbagai cara, termasuk dengan korupsi.
"Mereka berpikir bagaimana mengembalikan dana yang dikeluarkannya ketika pemilu sehingga tidak heran banyak kepala daerah, anggota DPR, dan anggota DPRD yang ditangkap KPK," katanya.
Ia mengatakan praktik politik berbiaya tinggi harus segera dihentikan karena tidak baik bagi sistem demokrasi yang sedang dikuatkan.
Selain itu, ia menambahkan, banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi membuat citra lembaga negatif dan berdampak pada anggota lain yang tidak ikut korupsi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Ketika Pemilu Legislatif ada calon yang menghabiskan dana Rp14 miliar hingga Rp25 miliar, kalau demokrasi mahal maka korupsi tidak pernah selesai," kata Mahyudin dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR di SMA Negeri 5 Balikpapan, Jumat.
Praktik politik berbiaya tinggi, menurut dia, masih dijalankan karena politisi berusaha mempengaruhi warga yang belum sejahtera dengan tingkat pendidikan kurang memadai menggunakan politik uang.
"Harapan dilaksanakannya pemilu adalah rakyat bisa memilih pemimpin yang bisa perjuangkan cita-cita bangsa namun karena masyarakat belum sejahtera dan pendidikan kurang bagus maka pemilu masih diwarnai politik uang," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu berpendapat kalau politik berbiaya tinggi terjadi dalam tiap pemilu dan pilkada, maka calon legislatif dan kepala daerah terpilih akan berusaha mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkannya.
Mereka akan berpikir mengembalikan dana yang sudah dikeluarkannya untuk politik uang dengan barbagai cara, termasuk dengan korupsi.
"Mereka berpikir bagaimana mengembalikan dana yang dikeluarkannya ketika pemilu sehingga tidak heran banyak kepala daerah, anggota DPR, dan anggota DPRD yang ditangkap KPK," katanya.
Ia mengatakan praktik politik berbiaya tinggi harus segera dihentikan karena tidak baik bagi sistem demokrasi yang sedang dikuatkan.
Selain itu, ia menambahkan, banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi membuat citra lembaga negatif dan berdampak pada anggota lain yang tidak ikut korupsi. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017