![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kaltim.antaranews.com/berita/39632/pemkab-penajam-hentikan-proyek-multiyears-pada-2018&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/09/20160927Yusran_Aspar_Bupati_Penajam_Gambar_Samping.jpg&description=Pemkab Penajam Hentikan Proyek "Multiyears" pada 2018 ){kind=link}
Penajam (ANTARA Kaltim) -Â Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menghentikan kelanjutan sejumlah proyek yang dibiayai melalui skema anggaran tahun jamak atau "multiyears" mulai 2018 sebagai upaya penghematan kas daerah.
Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar ketika ditemui di Penajam, Selasa, membenarkan adanya rencana memutuskan kontrak sejumlah proyek yang dibiayai secara tahun jamak, karena APBD 2018 mengalami penurunan.
"Tidak ada proyek baru pembangunan infrastruktur dan sejumlah proyek multiyeras yang sedang berjalan juga akan diputus kontraknya pada 2018," jelasnya.
Menurut bupati, pemkab perlu melakukan penyesuaian pada APBD 2018, karena pendapatan dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi serta sektor lainnya dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Namun, Yusran menyatakan bahwa sejumlah proyek multiyears yang sudah bisa dioperasionalkan, karena sudah hampir rampung tetap dilanjutkan penyelesaiannya, yakni proyek jalan jalur Sotek-Mariangau, bendungan Lawe-Lawe, dan pengalihan trase atau sumbu jalan nasional di kilometer sembilan.
Pada 2016, dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar Rp900 miliar, kemudian pada 2017 turun menjadi sekitar Rp600 miliar.
Sebelum menerima keputusan Menteri Keuangan menyangkut kebijakan fiskal, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mematok sementara besaran dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi pada 2018 sebesar Rp600 miliar.
Yusran menambahkan, APBD 2018 masih perlu dimatangkan kembali karena masih ada salah hitung dan prediksi terkait pendapatan, khususnya dari Bea Perolehan Hak aras Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Informasi yang diperoleh menyebutkan, dalam Kebijakan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tercatat APBD 2018 sekitar Rp869 miliar, jauh di bawah APBD 2017 yang mencapai Rp1,14 triliun.
Anggaran tersebut untuk belanja rutin termasuk gaji pegawai sekitar Rp500 miliar dan sisa anggaran lebih kurang Rp369 miliar untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan.
Sementara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih memiliki utang pembayaran 25 proyek yang telah terkontrak sekitar Rp422 miliar.(Kominfo PPU)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar ketika ditemui di Penajam, Selasa, membenarkan adanya rencana memutuskan kontrak sejumlah proyek yang dibiayai secara tahun jamak, karena APBD 2018 mengalami penurunan.
"Tidak ada proyek baru pembangunan infrastruktur dan sejumlah proyek multiyeras yang sedang berjalan juga akan diputus kontraknya pada 2018," jelasnya.
Menurut bupati, pemkab perlu melakukan penyesuaian pada APBD 2018, karena pendapatan dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi serta sektor lainnya dari pemerintah pusat mengalami penurunan.
Namun, Yusran menyatakan bahwa sejumlah proyek multiyears yang sudah bisa dioperasionalkan, karena sudah hampir rampung tetap dilanjutkan penyelesaiannya, yakni proyek jalan jalur Sotek-Mariangau, bendungan Lawe-Lawe, dan pengalihan trase atau sumbu jalan nasional di kilometer sembilan.
Pada 2016, dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi yang diterima Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar Rp900 miliar, kemudian pada 2017 turun menjadi sekitar Rp600 miliar.
Sebelum menerima keputusan Menteri Keuangan menyangkut kebijakan fiskal, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mematok sementara besaran dana bagi hasil sektor minyak dan gas bumi pada 2018 sebesar Rp600 miliar.
Yusran menambahkan, APBD 2018 masih perlu dimatangkan kembali karena masih ada salah hitung dan prediksi terkait pendapatan, khususnya dari Bea Perolehan Hak aras Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Informasi yang diperoleh menyebutkan, dalam Kebijakan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tercatat APBD 2018 sekitar Rp869 miliar, jauh di bawah APBD 2017 yang mencapai Rp1,14 triliun.
Anggaran tersebut untuk belanja rutin termasuk gaji pegawai sekitar Rp500 miliar dan sisa anggaran lebih kurang Rp369 miliar untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan.
Sementara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara masih memiliki utang pembayaran 25 proyek yang telah terkontrak sekitar Rp422 miliar.(Kominfo PPU)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017