Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kegiatan inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, di Puskesmas Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Jumat, mendapati tempat layanan publik itu ditinggal hampir seluruh pegawainya melakukan kunjungan kerja ke luar kota.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fahclevi, hampir semua pegawai, termasuk petugas medis dan perawat di Puskesmas Sempaja berangkat mengikuti studi banding ke Probolinggo, Jawa Timur.
"Jumlah mereka yang berangkat sebanyak 43 orang, hanya menyisakan satu dokter dan satu staf yang tidak berangkat," jelasnya.
Pelayanan kesehatan di puskesmas itu memang tetap berjalan normal, namun menggunakan sejumlah tenaga medis bayaran yang disewa dari luar.
"Persoalannya, kita tidak tahu persis sertifikasi tenaga medis bayaran tersebut, karena ketika kita tanya mereka tidak bisa menunjukkan bukti. Dalam aturan juga tidak dibenarkan menggunakan tenaga medis bayaran di luar yang telah ditetapkan Dinas kesehatan," kata Reza.
Terkait kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Samarinda akan memanggil kepala Puskesmas Sempaja dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk mengklarifikasi masalah itu, mengingat persoalan pelayanan kesehatan merupakan hal vital dan tidak bisa dimain-mainkan.
"Seandainya terjadi salah penanganan medis, siapa yang bertanggung jawab, sementara pelayan kesehatan ditangani pihak lain," katanya.
Inspektoral Wilayah Kota Samarinda Andi S yang turut dalam sidak tersebut menegaskan, secara aturan tidak dibenarkan ada keberangkatan pegawai dalam jumlah banyak mengikuti studi banding, apalagi puskesmas merupakan lembaga pemerintah yang vital dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kami akan mendalami persoalan ini dan meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda," jelasnya.
Saat sidak Komisi IV DPRD Samarinda berlangsung, sempat ada pasien yang menyampaikan protes kepada perawat jaga, karena obat yang diberikan tidak memberikan efek untuk sakit yang dideritanya.
"Saya sempat protes kepada perawat, kenapa obat yang diberikan kepada anak saya tidak ada pengaruhnya," kata seorang ibu yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, sejumlah perawat dan apoteker sebagai petugas pengganti di Puskesmas Sempaja enggan menyebutkan berapa honor yang diterimanya selama bertugas.
"Kami hanya diminta bertugas di sini selama empat hari dan tidak tahu berapa honornya," kata salah satu petugas bernama Yuni. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fahclevi, hampir semua pegawai, termasuk petugas medis dan perawat di Puskesmas Sempaja berangkat mengikuti studi banding ke Probolinggo, Jawa Timur.
"Jumlah mereka yang berangkat sebanyak 43 orang, hanya menyisakan satu dokter dan satu staf yang tidak berangkat," jelasnya.
Pelayanan kesehatan di puskesmas itu memang tetap berjalan normal, namun menggunakan sejumlah tenaga medis bayaran yang disewa dari luar.
"Persoalannya, kita tidak tahu persis sertifikasi tenaga medis bayaran tersebut, karena ketika kita tanya mereka tidak bisa menunjukkan bukti. Dalam aturan juga tidak dibenarkan menggunakan tenaga medis bayaran di luar yang telah ditetapkan Dinas kesehatan," kata Reza.
Terkait kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Samarinda akan memanggil kepala Puskesmas Sempaja dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk mengklarifikasi masalah itu, mengingat persoalan pelayanan kesehatan merupakan hal vital dan tidak bisa dimain-mainkan.
"Seandainya terjadi salah penanganan medis, siapa yang bertanggung jawab, sementara pelayan kesehatan ditangani pihak lain," katanya.
Inspektoral Wilayah Kota Samarinda Andi S yang turut dalam sidak tersebut menegaskan, secara aturan tidak dibenarkan ada keberangkatan pegawai dalam jumlah banyak mengikuti studi banding, apalagi puskesmas merupakan lembaga pemerintah yang vital dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kami akan mendalami persoalan ini dan meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda," jelasnya.
Saat sidak Komisi IV DPRD Samarinda berlangsung, sempat ada pasien yang menyampaikan protes kepada perawat jaga, karena obat yang diberikan tidak memberikan efek untuk sakit yang dideritanya.
"Saya sempat protes kepada perawat, kenapa obat yang diberikan kepada anak saya tidak ada pengaruhnya," kata seorang ibu yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, sejumlah perawat dan apoteker sebagai petugas pengganti di Puskesmas Sempaja enggan menyebutkan berapa honor yang diterimanya selama bertugas.
"Kami hanya diminta bertugas di sini selama empat hari dan tidak tahu berapa honornya," kata salah satu petugas bernama Yuni. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017