Samarinda (ANTARA Kaltim) - Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 diperkirakan masih dalam target nasional pada kisaran 4+1 persen (yoy), sementara inflasi triwulan II diperkirakan lebih tinggi ketimbang triwulan sebelumnya yang sebesar 4,78 persen (yoy).
"Risiko terjadinya inflasi pada 2017 ada beberapa hal, diantaranya akibat pengaruh pada kelompok administered prices (komoditas yang harganya ditentukan oleh pemerintah)," kata Kepala Bank Indonesia KPw Provinsi Kaltim Muhammad Nur di Samarinda, Kamis.
Berdasarkan realisasi Januari 2017, komoditas penyumbang inflasi utama adalah kenaikan tarif listrik dan penyesuaian tarif Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Kemudian PT PLN (Persero) melakukan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan 900 VA bertahap setiap dua bulan sekali, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan pada 1 Mei 2017.
Kenaikan tarif listrik bertahap sejalan langkah PLN agar subsidi lebih tetap sasaran. Besaran kenaikan tarif mulai 1 Maret dari Rp774 per kwh menjadi Rp1.023 per kwh atau naik 32 persen.
Pencabutan subsidi listrik atas pelanggan 900 VA pada tahap pertama 1 Januari, pemerintah hanya mencabut subsidi 1/3 dari 18,8 juta atau 6,24 juta, sehingga pelanggan harus membayar kenaikan ongkos listrik 32 persen.
Risiko lainnya yang diprediksi mempengaruhi inflasi 2017 adalah kenaikan harga minyak dunia pasca pemotongan produksi yang dilakukan oleh negara-negara produsen minyak, karena kondisi ini bisa menjadi risiko bagi harga energi domestik 2017.
Sebelumnya, kata Nur, perkembangan inflasi Kaltim stabil pada triwulan IV 2016, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2016, inflasi Kaltim sebesar 3,39 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,69 persen.
Penurunan inflasi Kaltim triwulan IV 2016 sejalan dengan pergerakan inflasi nasional yang turun dari 3,07 persen pada triwulan III 2016 menjadi 3,02 persen pada triwulan IV 2016.
"Secara kumulatif tahunan, inflasi Kaltim 2016 tercatat lebih rendah dibandingkandingkan inflasi tahun 2015 yang mencapai 4,89 persen (yoy)," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Risiko terjadinya inflasi pada 2017 ada beberapa hal, diantaranya akibat pengaruh pada kelompok administered prices (komoditas yang harganya ditentukan oleh pemerintah)," kata Kepala Bank Indonesia KPw Provinsi Kaltim Muhammad Nur di Samarinda, Kamis.
Berdasarkan realisasi Januari 2017, komoditas penyumbang inflasi utama adalah kenaikan tarif listrik dan penyesuaian tarif Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Kemudian PT PLN (Persero) melakukan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan 900 VA bertahap setiap dua bulan sekali, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan pada 1 Mei 2017.
Kenaikan tarif listrik bertahap sejalan langkah PLN agar subsidi lebih tetap sasaran. Besaran kenaikan tarif mulai 1 Maret dari Rp774 per kwh menjadi Rp1.023 per kwh atau naik 32 persen.
Pencabutan subsidi listrik atas pelanggan 900 VA pada tahap pertama 1 Januari, pemerintah hanya mencabut subsidi 1/3 dari 18,8 juta atau 6,24 juta, sehingga pelanggan harus membayar kenaikan ongkos listrik 32 persen.
Risiko lainnya yang diprediksi mempengaruhi inflasi 2017 adalah kenaikan harga minyak dunia pasca pemotongan produksi yang dilakukan oleh negara-negara produsen minyak, karena kondisi ini bisa menjadi risiko bagi harga energi domestik 2017.
Sebelumnya, kata Nur, perkembangan inflasi Kaltim stabil pada triwulan IV 2016, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2016, inflasi Kaltim sebesar 3,39 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,69 persen.
Penurunan inflasi Kaltim triwulan IV 2016 sejalan dengan pergerakan inflasi nasional yang turun dari 3,07 persen pada triwulan III 2016 menjadi 3,02 persen pada triwulan IV 2016.
"Secara kumulatif tahunan, inflasi Kaltim 2016 tercatat lebih rendah dibandingkandingkan inflasi tahun 2015 yang mencapai 4,89 persen (yoy)," katanya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017