Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser I Gusti Putu Suantara menyatakan, realisasi keuangan daerah itu dari APBD 2016 mencapai Rp1,4 triliun.
"Realisasi keuangan Kabupaten Paser pada 2016 mencapai Rp1,4 triliun atau 82,63 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 sebesar Rp 1,8 triliun," kata Putu Suantara pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di hadapan Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi di Tanah Grogot, Rabu.
Realisasi keuangan yang mencapai 82,63 persen, menurut Putu Suantara, cukup signifikan di tengah kondisi ekonomi daerah yang saat itu tengah mengalami defisit.
Namun ada beberapa urusan pemerintah yang belum memenuhi target pencapaian.
"Ada tiga urusan pemerintah yang belum memenuhi target pencapaian hingga 70 persen," tutur Putu Suantara.
Ketiga urusan tersebut, yakni perhubungan, statistik dan pertanahan.
"Urusan perhubungan tidak memenuhi pencapaian karena kegiatannya dihentikan yang disebabkan saat ini urusan tersebut sedang diproses hukum," kata Putu Suantara.
Sedangkan untuk urusan statistik yang tidak tercapai adalah program penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser.
"Penyusunan PDRB Kabupaten Paser dalam angka yang bekerja sama dengan BPS, terhenti karena keterbatasan anggaran," ujar Putu Suantara.
Adapun urusan terakhir yang tidak mencapai target 70 persen, yakni urusan pertanahan tata pemerintahan.
"Untuk ursan ini tidak mencapai target karena keterbatasan waktu yang dimiliki, seperti dalam pemetaan tapal batas," kata Putu Suantara. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Realisasi keuangan Kabupaten Paser pada 2016 mencapai Rp1,4 triliun atau 82,63 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 sebesar Rp 1,8 triliun," kata Putu Suantara pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) di hadapan Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi di Tanah Grogot, Rabu.
Realisasi keuangan yang mencapai 82,63 persen, menurut Putu Suantara, cukup signifikan di tengah kondisi ekonomi daerah yang saat itu tengah mengalami defisit.
Namun ada beberapa urusan pemerintah yang belum memenuhi target pencapaian.
"Ada tiga urusan pemerintah yang belum memenuhi target pencapaian hingga 70 persen," tutur Putu Suantara.
Ketiga urusan tersebut, yakni perhubungan, statistik dan pertanahan.
"Urusan perhubungan tidak memenuhi pencapaian karena kegiatannya dihentikan yang disebabkan saat ini urusan tersebut sedang diproses hukum," kata Putu Suantara.
Sedangkan untuk urusan statistik yang tidak tercapai adalah program penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah daerah dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paser.
"Penyusunan PDRB Kabupaten Paser dalam angka yang bekerja sama dengan BPS, terhenti karena keterbatasan anggaran," ujar Putu Suantara.
Adapun urusan terakhir yang tidak mencapai target 70 persen, yakni urusan pertanahan tata pemerintahan.
"Untuk ursan ini tidak mencapai target karena keterbatasan waktu yang dimiliki, seperti dalam pemetaan tapal batas," kata Putu Suantara. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017