Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ratusan guru bersama para siswa dan Kepala Sekolah SMA/MA dan SMK swasta dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, menggelar unjuk rasa menuntut segera dicairkannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Aksi yang juga diikuti sejumlah mahasiswa dari FKIP Universitas Mulawarman itu dilakukan di halaman Kantor Gubernur Kaltim sejak Kamis pagi hingga sore.
Selain membentangkan berbagai spanduk tuntutan agar sekolah swasta di seluruh Kaltim diperlakukan sama dengan sekolah negeri, para pengunjuk rasa juga melakukan orasi secara bergantian.
Selain menuntut pencairan Bosda, para guru, kepala sekolah dan siswa SMA/MA dan SMK se-Kaltim itu juga meminta pemerintah memberi perlakuan sama terhadap pemberian insentif kepada guru swasta.
"Kami mendukung tuntutan para siswa sekolah swasta sebab Bosda juga hak mereka. Begitupun pemberian insentif kepada para guru swasta, tidak boleh dibedakan dengan guru sekolah negeri sebab mereka juga mengabdi untuk bangsa dan negara," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Samarinda, Harimurti, saat menyampaikan orasi di hadapan ratusan peserta unjuk rasa.
Tuntutan para siswa dan guru serta kepala sekolah swasta itu menurut Harimurti, sebagai upaya memperjuangkan hak mereka agar tidak ada dikotomi antara sekolah swasta dengan sekolah negeri.
"Apa yang dilakukan para siswa, guru dan kepala sekolah swasta sebagai bentuk perjuangan agar tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dengan swasta. Jika sekolah negeri dapat dana BOS maka sekolah swasta juga harus mendapatkan Bosda sebab itu adalah hak mereka sebagai sama-sama anak negeri. Jika guru negeri mendapatkan insentif maka guru swasta pun harus mendapatkan hak yang sama," kata Harimurti.
Hal senada disampaikan Sekretaris PGRI Kaltim Sutomo yang meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim tidak bersikap diskriminatif pada sekolah swasta.
"Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Pengurus Besar PGRI sebagai gubernur yang peduli pendidikan begipula penghargaan dari PGRI Kaltim. Jangan sampai, karena tidak dianggarkannya Bosda untuk sekolah swasta khususnya tingkat SMA dan SMK akan mencederai penghargaan yang telah diberikan itu," ujar Sutomo.
PGRI Kaltim lanjut Sutomo, beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, DPRD dengan pihak sekolah swasta tetapi tidak menemukan titik temu.
"Kami telah memfasilitasi tetapi karena buntu sehingga teman-teman dari sekolah swasta terpaksa melakukan aksi seperti yang berlangsung hari ini. Jadi, kami berharap Gubernur Kaltim merespons tuntutan mereka," terang Sutomo.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi saat menerima perwakilan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) provinsi dan kabupaten/kota, PGRI Kaltim membahas tuntutan agar pemerintah setempat tidak membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam penyaluran dana BOS menyatakan, mendukung sepenuhnya tuntutan pihak sekolah swasta tersebut.
"Sejak awal, Pemprov Kaltim tidak pernah berhenti memberikan tempat yang istimewa terkait pendidikan. Pemprov Kaltim tidak akan membedakan antara sekolah negeri maupun swasta," kata Rusmadi.
Selain tidak membedakan BOS sekolah negeri dan swasta, Pemprov Kaltim juga tidak membedakan insentif guru antara guru nonPNS di sekolah negeri maupun sekolah swasta, semua sama.
"Keputusan bersama ini nantinya akan disampaikan kepada DPRD Kaltim untuk dijadikan keputusan bersama. Terkait anggarannya, akan diusulkan pada APBD Perubahan. Kami berharap, pihak DPRD setuju untuk mendahului anggaran," kata Rusmadi.
Namun, lanjut Rusmadi, walaupun sudah menjadi keputusan pemerintah, kesepakatan itu tetap harus mendapatkan izin gubernur dan wakil gubernur Kaltim untuk kemudian diteruskan dalam rapat bersama dengan DPRD Kaltim.
"Keputusan hari ini belum final, karena masih ada pembahasan lagi dengan DPRD Kaltim. Walaupun demikian diharapkan dengan kesadaran yang tinggi untuk menempatkan dunia pendidikan sebagai sektor yang sangat penting tentu, DPRD tidak menolaknya," tutur Rusmadi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Aksi yang juga diikuti sejumlah mahasiswa dari FKIP Universitas Mulawarman itu dilakukan di halaman Kantor Gubernur Kaltim sejak Kamis pagi hingga sore.
Selain membentangkan berbagai spanduk tuntutan agar sekolah swasta di seluruh Kaltim diperlakukan sama dengan sekolah negeri, para pengunjuk rasa juga melakukan orasi secara bergantian.
Selain menuntut pencairan Bosda, para guru, kepala sekolah dan siswa SMA/MA dan SMK se-Kaltim itu juga meminta pemerintah memberi perlakuan sama terhadap pemberian insentif kepada guru swasta.
"Kami mendukung tuntutan para siswa sekolah swasta sebab Bosda juga hak mereka. Begitupun pemberian insentif kepada para guru swasta, tidak boleh dibedakan dengan guru sekolah negeri sebab mereka juga mengabdi untuk bangsa dan negara," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Samarinda, Harimurti, saat menyampaikan orasi di hadapan ratusan peserta unjuk rasa.
Tuntutan para siswa dan guru serta kepala sekolah swasta itu menurut Harimurti, sebagai upaya memperjuangkan hak mereka agar tidak ada dikotomi antara sekolah swasta dengan sekolah negeri.
"Apa yang dilakukan para siswa, guru dan kepala sekolah swasta sebagai bentuk perjuangan agar tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dengan swasta. Jika sekolah negeri dapat dana BOS maka sekolah swasta juga harus mendapatkan Bosda sebab itu adalah hak mereka sebagai sama-sama anak negeri. Jika guru negeri mendapatkan insentif maka guru swasta pun harus mendapatkan hak yang sama," kata Harimurti.
Hal senada disampaikan Sekretaris PGRI Kaltim Sutomo yang meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim tidak bersikap diskriminatif pada sekolah swasta.
"Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Pengurus Besar PGRI sebagai gubernur yang peduli pendidikan begipula penghargaan dari PGRI Kaltim. Jangan sampai, karena tidak dianggarkannya Bosda untuk sekolah swasta khususnya tingkat SMA dan SMK akan mencederai penghargaan yang telah diberikan itu," ujar Sutomo.
PGRI Kaltim lanjut Sutomo, beberapa kali memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, DPRD dengan pihak sekolah swasta tetapi tidak menemukan titik temu.
"Kami telah memfasilitasi tetapi karena buntu sehingga teman-teman dari sekolah swasta terpaksa melakukan aksi seperti yang berlangsung hari ini. Jadi, kami berharap Gubernur Kaltim merespons tuntutan mereka," terang Sutomo.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi saat menerima perwakilan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) provinsi dan kabupaten/kota, PGRI Kaltim membahas tuntutan agar pemerintah setempat tidak membedakan sekolah negeri dan sekolah swasta dalam penyaluran dana BOS menyatakan, mendukung sepenuhnya tuntutan pihak sekolah swasta tersebut.
"Sejak awal, Pemprov Kaltim tidak pernah berhenti memberikan tempat yang istimewa terkait pendidikan. Pemprov Kaltim tidak akan membedakan antara sekolah negeri maupun swasta," kata Rusmadi.
Selain tidak membedakan BOS sekolah negeri dan swasta, Pemprov Kaltim juga tidak membedakan insentif guru antara guru nonPNS di sekolah negeri maupun sekolah swasta, semua sama.
"Keputusan bersama ini nantinya akan disampaikan kepada DPRD Kaltim untuk dijadikan keputusan bersama. Terkait anggarannya, akan diusulkan pada APBD Perubahan. Kami berharap, pihak DPRD setuju untuk mendahului anggaran," kata Rusmadi.
Namun, lanjut Rusmadi, walaupun sudah menjadi keputusan pemerintah, kesepakatan itu tetap harus mendapatkan izin gubernur dan wakil gubernur Kaltim untuk kemudian diteruskan dalam rapat bersama dengan DPRD Kaltim.
"Keputusan hari ini belum final, karena masih ada pembahasan lagi dengan DPRD Kaltim. Walaupun demikian diharapkan dengan kesadaran yang tinggi untuk menempatkan dunia pendidikan sebagai sektor yang sangat penting tentu, DPRD tidak menolaknya," tutur Rusmadi. (*)
Editor : Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017