Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran senilai Rp8 miliar untuk melakukan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) di beberapa sungai Kota Samarinda, terutama menggeser rumah yang tiangnya di badan sungai.
"Untuk penanganan banjir di Samarinda yakni Rp8 miliar untuk normalisasi sungai, kemudian Rp8 miliar lagi untuk penanganan banjir di wilayah darat," kata Kepala Badan Perancanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim Zairin Zain di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Zairin ketika ditemui sebelum berangkat meninjau lokasi pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Salah satu titik yang ditinjau adalah tol yang mendapat kredit (loan) dari China dengan nilai Rp600 miliar.
Dana sebesar Rp8 miliar untuk wilayah sungai antara lain sebagai normalisasi aliran Sungai Karang Mumus dan Sungai Karang Asam Besar, sehingga arus air yang tersumbat akibat tidak normalnya DAS bisa diperlancar perjalanan airnya guna meminimalisir banjir.
"Banjir di Samarinda itu sulit dihilangkan, tapi kita mencoba untuk meminimalisir genangan air melalui normalisasi sungai dan saluran air di darat seperti parit dan gorong-gorong. Jika saluran normal, pasti air lebih cepat mengalir dan banjirnya bisa lebih kecil," tuturnya.
Anggaran yang disiapkan sebagai normalisasi sungai tersebut, lanjutnya, lebih diutamakan untuk mencabut atau memindahkan tiang rumah yang masih banyak berdiri di badan sungai.
Banyaknya tiang rumah di badan sungai sangat menganggu arus air dan lalu lintas sungai, sehingga melalui dana yang disiapkan sebesar itu akan dibagi-bagi untuk berbagai kegiatan, di antaranya sebagai biaya penggantian mencabut dan memindahkan tiang dari badan sungai ke kawasan darat.
"Kami siapkan anggarannya kepada warga yang tiang rumahnya di badan sungai. Ini merupakan biaya penggantian pemindahan tiang rumah dari badan sungai ke kawasan darat sungai, agar tiang yang ada tidak mengganggu lalu lintas sungai," ujranya.
Sedangkan anggaran sebesar Rp8 miliar lainnya yang untuk penanganan banjir dari kawasan darat, lebih diutamakan pada penanganan drainase dan gorong-gorong karena masih banyak titik drainase yang kecil dan sejumlah sumbatan.
"Untuk penanganan banjir baik di kawasn sungai maupun darat, pekerjaanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kaltim bekerjasama dengan intansi terkait di Pemkot Samarinda. Masing-masing punya tugas dan fungsi dalam menanganinya, jadi pekerjannya dilakukan bersama," kata Zairin.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Untuk penanganan banjir di Samarinda yakni Rp8 miliar untuk normalisasi sungai, kemudian Rp8 miliar lagi untuk penanganan banjir di wilayah darat," kata Kepala Badan Perancanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim Zairin Zain di Samarinda, Selasa.
Hal itu dikatakan Zairin ketika ditemui sebelum berangkat meninjau lokasi pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Salah satu titik yang ditinjau adalah tol yang mendapat kredit (loan) dari China dengan nilai Rp600 miliar.
Dana sebesar Rp8 miliar untuk wilayah sungai antara lain sebagai normalisasi aliran Sungai Karang Mumus dan Sungai Karang Asam Besar, sehingga arus air yang tersumbat akibat tidak normalnya DAS bisa diperlancar perjalanan airnya guna meminimalisir banjir.
"Banjir di Samarinda itu sulit dihilangkan, tapi kita mencoba untuk meminimalisir genangan air melalui normalisasi sungai dan saluran air di darat seperti parit dan gorong-gorong. Jika saluran normal, pasti air lebih cepat mengalir dan banjirnya bisa lebih kecil," tuturnya.
Anggaran yang disiapkan sebagai normalisasi sungai tersebut, lanjutnya, lebih diutamakan untuk mencabut atau memindahkan tiang rumah yang masih banyak berdiri di badan sungai.
Banyaknya tiang rumah di badan sungai sangat menganggu arus air dan lalu lintas sungai, sehingga melalui dana yang disiapkan sebesar itu akan dibagi-bagi untuk berbagai kegiatan, di antaranya sebagai biaya penggantian mencabut dan memindahkan tiang dari badan sungai ke kawasan darat.
"Kami siapkan anggarannya kepada warga yang tiang rumahnya di badan sungai. Ini merupakan biaya penggantian pemindahan tiang rumah dari badan sungai ke kawasan darat sungai, agar tiang yang ada tidak mengganggu lalu lintas sungai," ujranya.
Sedangkan anggaran sebesar Rp8 miliar lainnya yang untuk penanganan banjir dari kawasan darat, lebih diutamakan pada penanganan drainase dan gorong-gorong karena masih banyak titik drainase yang kecil dan sejumlah sumbatan.
"Untuk penanganan banjir baik di kawasn sungai maupun darat, pekerjaanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kaltim bekerjasama dengan intansi terkait di Pemkot Samarinda. Masing-masing punya tugas dan fungsi dalam menanganinya, jadi pekerjannya dilakukan bersama," kata Zairin.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017