Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Balikpapan, Kalimantan Timur, minilai sekolah adalah salah satu tempat rawan terjadinya pungutan liar.
Menurut Ketua Tim Saber Pungli Balikpapan Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Balikpapan Komisaris Polisi (Kompol) Yolanda E Sebayang, di Balikpapan, Selasa, oknum di sekolah dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dan membuat alasan pungutan, seperti uang pembelian buku, pengadaan meja kursi belajar, pelajaran dan jam belajar tambahan, hingga untuk mendapatkan tempat saat penerimaan siswa baru.
"Agar tidak menjadi pungli, sekolah harus bersepakat dulu dengan orangtua atau wali siswa," kata Kompol Yolanda di depan sejumlah kepala TK, SD, SMA Negeri dan Swasta di Kota Balikpapan.
Pertemuan dengan para wali siswa atau wali murid itu biasanya lebih mudah sebelum awal tahun ajaran baru atau sebelum pelajaran dimulai.
Kesepakatan juga harus memberi ruang bagi berbagai tingkatan kemampuan ekonomi orangtua atau wali siswa.
Tim Saber Pungli memang berfokus pada dua hal dalam mengawasi kemungkinan terjadinya praktik pungli, yaitu pada sektor pendidikan dan perizinan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Muhaimin menjelaskan bahwa ada 58 item yang berpotensi menjadi pungli di sekolah.
Hal itu antara lain pungutan atas pemberian jam belajar tambahan untuk sejumlah siswa secara bersama-sama sekaligus sebab bisa lebih murah dibandingkan siswa mendapatkannya secara perorangan, atau bahkan di lembaga pendidikan di luar sekolah.
"Tapi bila hal seperti ini sudah disepakati sebelumnya dengan orangtua siswa, tentu tidak masalah lagi," kata Muhaimin.
Ia menambahkan, bahwa saat ini tidak semua kegiatan siswa dan sekolah bisa dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBD melalui Dinas P dan K.
Untuk itu, ia menegaskan, sekolah perlu menyusun rencana kegiatan dan anggaran, kemudian dibawa kepada rapat bersama orang tua dan wali siswa. "Sehingga jelas bagi semua, dimana saja yang dibiayai dengan BOS, di bagian apa yang dimintakan partisipasi orang tua wali," kata Muhaimin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
Menurut Ketua Tim Saber Pungli Balikpapan Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Balikpapan Komisaris Polisi (Kompol) Yolanda E Sebayang, di Balikpapan, Selasa, oknum di sekolah dapat dengan mudah memanfaatkan situasi dan membuat alasan pungutan, seperti uang pembelian buku, pengadaan meja kursi belajar, pelajaran dan jam belajar tambahan, hingga untuk mendapatkan tempat saat penerimaan siswa baru.
"Agar tidak menjadi pungli, sekolah harus bersepakat dulu dengan orangtua atau wali siswa," kata Kompol Yolanda di depan sejumlah kepala TK, SD, SMA Negeri dan Swasta di Kota Balikpapan.
Pertemuan dengan para wali siswa atau wali murid itu biasanya lebih mudah sebelum awal tahun ajaran baru atau sebelum pelajaran dimulai.
Kesepakatan juga harus memberi ruang bagi berbagai tingkatan kemampuan ekonomi orangtua atau wali siswa.
Tim Saber Pungli memang berfokus pada dua hal dalam mengawasi kemungkinan terjadinya praktik pungli, yaitu pada sektor pendidikan dan perizinan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Muhaimin menjelaskan bahwa ada 58 item yang berpotensi menjadi pungli di sekolah.
Hal itu antara lain pungutan atas pemberian jam belajar tambahan untuk sejumlah siswa secara bersama-sama sekaligus sebab bisa lebih murah dibandingkan siswa mendapatkannya secara perorangan, atau bahkan di lembaga pendidikan di luar sekolah.
"Tapi bila hal seperti ini sudah disepakati sebelumnya dengan orangtua siswa, tentu tidak masalah lagi," kata Muhaimin.
Ia menambahkan, bahwa saat ini tidak semua kegiatan siswa dan sekolah bisa dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBD melalui Dinas P dan K.
Untuk itu, ia menegaskan, sekolah perlu menyusun rencana kegiatan dan anggaran, kemudian dibawa kepada rapat bersama orang tua dan wali siswa. "Sehingga jelas bagi semua, dimana saja yang dibiayai dengan BOS, di bagian apa yang dimintakan partisipasi orang tua wali," kata Muhaimin. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017