Samarinda, (ANTARA Kaltim) - BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan jumlah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum (prasejahtera) di daerah ini masih tinggi yang mencapai 8,21 persen dari 742.000 keluarga.
"Kalau data BPS menyatakan jumlah penduduk miskin di Kaltim sekitar 6 persen. Ini penduduknya, tetapi kami menyoroti dari sisi ekonomi keluarga," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Sabtu.
Dari 8,21 persen keluarga prasejahtera atau sekitar 52.000 keluarga tersebut, lanjutnya, mereka tersebar di 150 desa yang kebanyakan tinggal di kawasan pinggiran, pedalaman, dan daerah terpencil.
Sedangkan beberapa upaya BKKBN Kaltim untuk mengentaskan mereka dari keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera, antara lain dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bertujuan membuat keluarga bahagia sejahtera.
Kemudian menggalakkan Kampung KB dengan menggandeng perusahaan, karena kebanyakan kelurga parasejahtera tersebut berada di desa yang di sekitarnya terdapat perusahaan baik perusahaan batu bara maupun perusahaan sawit.
"Ke depan, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR akan membina beberapa keluarga prasejahtera yang terdapat di salah satu kampung, dusun atau desa. Keluarga ini akan diberdayakan agar taraf kehidupannya lebih baik dan menjadi sejahtera," ujarnya.
Saat ini jumlah penduduk Kaltim sekitar 4 juta jiwa yang tersebar pada 10 kabupaten/kota. Namun penyebaran penduduk tersebut tidak merata karena masih terkonsentrasi di tiga daerah yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.
Dari sisi luas wilayah, katanya, jumlah penduduk sebanyak itu tentu masih sedikit, tetapi dari sisi penyebaran yang tidak merata, tentu hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi tiga daerah tersebut terutama bagi Samarinda dan Balikpapan.
Persoalan itu antara lain mengenai lapangan kerja yang menyempit karena jumlah penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja, maka akan menimbulkan kemiskinan, tindakan kriminal, dan persoalan sosial lainnya.
"Hal-hal semacam inilah yang harus kita pikirkan bersama. Jadi fungsi BKKBN bukan sekedar bicara alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi, tapi jauh dari itu adalah masalah kependudukan karena kependudukan pasti berdampak pada banyak hal, bahkan hampir di semua sisi kehidupan," ujarnya.
Secara nasional, lanjutnya, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 250 juta jiwa sehingga menempati posisi keempat di seluruh dunia, yakni urutan pertama China, kedua Libya, ketiga Amerika Serikat, dan keempat Indonesia.
"Dari sisi kuantitas, kita menempati urutan keempat, namun dari sisi kualitas, kita menempati urutan ke-108 dari 187 negara sehingga hal ini harus menjadi perhatian semua pihak agar kualitas penduduk atau keluarga Indonesia, termasuk kualitas keluarga Kaltim bisa meningkat," ucap Teguh. *
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017
"Kalau data BPS menyatakan jumlah penduduk miskin di Kaltim sekitar 6 persen. Ini penduduknya, tetapi kami menyoroti dari sisi ekonomi keluarga," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Sabtu.
Dari 8,21 persen keluarga prasejahtera atau sekitar 52.000 keluarga tersebut, lanjutnya, mereka tersebar di 150 desa yang kebanyakan tinggal di kawasan pinggiran, pedalaman, dan daerah terpencil.
Sedangkan beberapa upaya BKKBN Kaltim untuk mengentaskan mereka dari keluarga prasejahtera menjadi keluarga sejahtera, antara lain dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bertujuan membuat keluarga bahagia sejahtera.
Kemudian menggalakkan Kampung KB dengan menggandeng perusahaan, karena kebanyakan kelurga parasejahtera tersebut berada di desa yang di sekitarnya terdapat perusahaan baik perusahaan batu bara maupun perusahaan sawit.
"Ke depan, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR akan membina beberapa keluarga prasejahtera yang terdapat di salah satu kampung, dusun atau desa. Keluarga ini akan diberdayakan agar taraf kehidupannya lebih baik dan menjadi sejahtera," ujarnya.
Saat ini jumlah penduduk Kaltim sekitar 4 juta jiwa yang tersebar pada 10 kabupaten/kota. Namun penyebaran penduduk tersebut tidak merata karena masih terkonsentrasi di tiga daerah yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.
Dari sisi luas wilayah, katanya, jumlah penduduk sebanyak itu tentu masih sedikit, tetapi dari sisi penyebaran yang tidak merata, tentu hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi tiga daerah tersebut terutama bagi Samarinda dan Balikpapan.
Persoalan itu antara lain mengenai lapangan kerja yang menyempit karena jumlah penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja, maka akan menimbulkan kemiskinan, tindakan kriminal, dan persoalan sosial lainnya.
"Hal-hal semacam inilah yang harus kita pikirkan bersama. Jadi fungsi BKKBN bukan sekedar bicara alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi, tapi jauh dari itu adalah masalah kependudukan karena kependudukan pasti berdampak pada banyak hal, bahkan hampir di semua sisi kehidupan," ujarnya.
Secara nasional, lanjutnya, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 250 juta jiwa sehingga menempati posisi keempat di seluruh dunia, yakni urutan pertama China, kedua Libya, ketiga Amerika Serikat, dan keempat Indonesia.
"Dari sisi kuantitas, kita menempati urutan keempat, namun dari sisi kualitas, kita menempati urutan ke-108 dari 187 negara sehingga hal ini harus menjadi perhatian semua pihak agar kualitas penduduk atau keluarga Indonesia, termasuk kualitas keluarga Kaltim bisa meningkat," ucap Teguh. *
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2017