Samarinda (ANTARA Kaltim) - Ujian nasional masih diperlukan meskipun hasilnya tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, tetapi berguna untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin.
"Soal nama terserah saja, bisa namanya tetap ujian nasional (UN) atau ujian akhir sekolah, tapi hal yang pasti bahwa ujian tetap diperlukan agar siswa memiliki perhatian terhadap pelajaran sekolah," ujar Asli Nuryadin di Samarinda, Jumat, menanggapi wacana moratorium UN dari Mendikbud.
Menurut Asli, ujian merupakan hal yang lumrah diterapkan dalam setiap lembaga apapun, karena dari hasil ujian dapat menjadi ukuran keberhasilan dari pembelajaran selama penerapannya, termasuk sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan atau kelemahan dari sistem yang diterapkan.
Misalnya, dalam perguruan pencak silat, pasti dilakukan ujian dulu guna menentukan apakah pendekar tersebut layak naik tingkat atau tidak.
Begitu pula dengan berbagai lembaga lain, termasuk di sekolah yang diperlukan untuk mengukur kemampuan daya serap siswa dan kemampuan guru dalam mengajar.
"Ketika isu moratorium UN bergulir, saya menanggapinya biasa saja karena saya meyakini ujian harus tetap dilakukan. Kalau tidak ada ujian, kita tidak akan pernah mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kekurangan kita dalam mendidik siswa," jelasnya.
Ia juga mengatakan jika namanya bukan UN, tapi diubah menjadi UAS atau ujian per provinsi, hal itu bisa saja dilakukan karena untuk tingkat sekolah dasar juga sudah lama diterapkan ujian sekolah yang digelar per provinsi tanpa mengikuti standar nasional.
Akan tetapi, jika untuk SMP dan SMA akan diterapkan ujian per provinsi memang masih bisa berjalan, namun hal ini juga kurang elok karena sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pendidikan nasional, sehingga isi soal harus dibuat secara nasional.
"Kalau sekarang ada yang bilang UN menciptakan kegaduhan, itu kurang tepat. Kalau dulu mungkin benar, karena dulu UN digelar untuk menentukan kelulusan, jadi kegaduhan bisa saja terjadi. Tapi sekarang UN tidak untuk menentukan kelulusan, jadi untuk apa gaduh!," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Soal nama terserah saja, bisa namanya tetap ujian nasional (UN) atau ujian akhir sekolah, tapi hal yang pasti bahwa ujian tetap diperlukan agar siswa memiliki perhatian terhadap pelajaran sekolah," ujar Asli Nuryadin di Samarinda, Jumat, menanggapi wacana moratorium UN dari Mendikbud.
Menurut Asli, ujian merupakan hal yang lumrah diterapkan dalam setiap lembaga apapun, karena dari hasil ujian dapat menjadi ukuran keberhasilan dari pembelajaran selama penerapannya, termasuk sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan atau kelemahan dari sistem yang diterapkan.
Misalnya, dalam perguruan pencak silat, pasti dilakukan ujian dulu guna menentukan apakah pendekar tersebut layak naik tingkat atau tidak.
Begitu pula dengan berbagai lembaga lain, termasuk di sekolah yang diperlukan untuk mengukur kemampuan daya serap siswa dan kemampuan guru dalam mengajar.
"Ketika isu moratorium UN bergulir, saya menanggapinya biasa saja karena saya meyakini ujian harus tetap dilakukan. Kalau tidak ada ujian, kita tidak akan pernah mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kekurangan kita dalam mendidik siswa," jelasnya.
Ia juga mengatakan jika namanya bukan UN, tapi diubah menjadi UAS atau ujian per provinsi, hal itu bisa saja dilakukan karena untuk tingkat sekolah dasar juga sudah lama diterapkan ujian sekolah yang digelar per provinsi tanpa mengikuti standar nasional.
Akan tetapi, jika untuk SMP dan SMA akan diterapkan ujian per provinsi memang masih bisa berjalan, namun hal ini juga kurang elok karena sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pendidikan nasional, sehingga isi soal harus dibuat secara nasional.
"Kalau sekarang ada yang bilang UN menciptakan kegaduhan, itu kurang tepat. Kalau dulu mungkin benar, karena dulu UN digelar untuk menentukan kelulusan, jadi kegaduhan bisa saja terjadi. Tapi sekarang UN tidak untuk menentukan kelulusan, jadi untuk apa gaduh!," ujarnya.(*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016