Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang berada di kiri kanan poros Balikpapan-Samarinda merupakan ikon nasional dan sudah semestinya dijaga.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan Muhammad Adam Sinte. Ia menuturkan Tahura juga masuk sebagai hutan konservasi sehingga wajib dijaga.
"Artinya dunia mengharapkan Tahura dilestarikan. Tahura bukan saja jadi hutan lindung tetapi juga hutan konservasi sekaligus hutan penelitian. Jadi memang dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan Samarinda-Balikpapan, wajib juga dilakukan pemotongan tehadap pohon-pohon yang sudah rapuh dan membahayakan pengguna jalan,"kata Adam.
Selain itu perlu diperhatikan adanya aturan tentang jarak bahu jalan ke pohon minimal 15 meter. Sehingga wajar saja jika dilakukan penebangan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan terutama musim hujan ini.
"Apalagi kalau ada angin kencang, tak jarang pohon bisa tumbang. Sebaiknya jangan setelah terjadi tragedi musibah akibat pohon tumbang kita baru bertindak. Yang penting pohon yang ditebang hanya pohon yang berpotensi rapuh atau sudah rapuh akarnya," ungkap Adam.
Ke depan yang perlu ditekankan dalam pengelolaan Tahura adalah koordinasi antara dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Dinas Kehutanan.
Sejauh ini Adam menuturkan yang paling sering DPRD sorot adalah persoalan adanya tambang batu bara dalam area Tahura yang semestinya sama sekali tidak diperbolehkan. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan Muhammad Adam Sinte. Ia menuturkan Tahura juga masuk sebagai hutan konservasi sehingga wajib dijaga.
"Artinya dunia mengharapkan Tahura dilestarikan. Tahura bukan saja jadi hutan lindung tetapi juga hutan konservasi sekaligus hutan penelitian. Jadi memang dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan Samarinda-Balikpapan, wajib juga dilakukan pemotongan tehadap pohon-pohon yang sudah rapuh dan membahayakan pengguna jalan,"kata Adam.
Selain itu perlu diperhatikan adanya aturan tentang jarak bahu jalan ke pohon minimal 15 meter. Sehingga wajar saja jika dilakukan penebangan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan terutama musim hujan ini.
"Apalagi kalau ada angin kencang, tak jarang pohon bisa tumbang. Sebaiknya jangan setelah terjadi tragedi musibah akibat pohon tumbang kita baru bertindak. Yang penting pohon yang ditebang hanya pohon yang berpotensi rapuh atau sudah rapuh akarnya," ungkap Adam.
Ke depan yang perlu ditekankan dalam pengelolaan Tahura adalah koordinasi antara dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Dinas Kehutanan.
Sejauh ini Adam menuturkan yang paling sering DPRD sorot adalah persoalan adanya tambang batu bara dalam area Tahura yang semestinya sama sekali tidak diperbolehkan. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016