Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Tani Bhakti di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat desa lain di provinsi setempat, khususnya dalam memanfaatkan dana desa, kata pejabat BPMPD Kaltim.
"Presiden merupakan simbol negara, jadi ketika simbol negara masuk ke desa untuk melihat langsung penggunaan dana desa, tentu hal ini menjadi penyamangat tersendiri bagi masyarakat," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim Mohammad Jauhar Efendi di Samarinda, Senin.
Untuk itu, Jauhar mengajak semua kepala desa dan pihak terkait di pemerintah kabupaten segera menuntaskan penggunaan dana desa 2016, baik dana desa tahap pertama yang sebesar 60 persen maupun tahap kedua 40 persen.
Ia menjelaskan dana desa untuk 836 desa di Provinsi Kaltim pada 2016 senilai Rp540,7 miliar.
Dana desa tahap pertama yang sebesar 60 persen sudah ditransfer dari rekening negara ke rekening kabupaten hingga rekening desa, namun belum semunya dimanfaatkan karena berbagai kendala.
"Begitu pula dana desa 2017 untuk Kaltim yang sebesar Rp692,4 miliar bagi 841 desa, juga harus segera digunakan di awal-awal ketika dilakukan transfer dari rekening negara, sehingga penyerapannya lebih cepat dan lebih baik ketimbang 2016 ini," tuturnya.
Jauhar melanjutkan kehadiran Presiden Jokowi ke Kaltim yang sampai ke desa, mengisyaratkan bahwa kepala desa tidak boleh main-main dalam memanfaatkan dana desa, sehingga anggaran dari APBN harus digunakan sesuai prosedur, berdasarkan hasil musyawarah antarwarga, dan mematuhi petunjuk teknis penggunaannya.
"Presiden saja bisa meninjau langsung penggunaan dana desa hingga ke lokasi pekerjaan meski di ujung kampung. Ini menandakan semua kepala desa harus menggunakan anggarannya dengan benar, jangan sampai Presiden mendengar laporan adanya penyelewengan dana desa," katanya.
Berdasarkan hasil pantauannya di lapangan, Jauhar mengakui penggunaan dana desa di Desa Tani Bhakti sudah bagus, terutama untuk pembangunan embung (penampungan air) dan sarana prasarana air bersih berikut pipanisasi ke rumah-rumah warga.
Saat meninjau lokasi pembangunan embung, Presiden Jokowi meminta pembangunannya diteruskan dan diberi plastik pada bagian dasar embung, sehingga selain fungsi utama sebagai pengairan pertanian, juga efektif untuk pengembangan keramba ikan.
Sedangkan dana desa untuk pembangunan air bersih juga dinilai bagus, karena sebelumnya warga membeli air bersih seharga Rp90 ribu per meter kubik, tetapi setelah adanya penampungan air bersih yang dibangun dari dana desa, harganya turun menjadi Rp15 ribu per meter kubik.
"Harga air bersih dengan selisih Rp75 ribu per meter kubik ini tentu sangat luar biasa untuk kesejahteraan warga Desa Tani Bhakti, sehingga selisih harga ini bisa ditabung atau untuk kebutuhan lain yang bermanfaat," ujar Jauhar. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016