Samarinda (ANTARA Kaltim) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo mengingatkan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dengan cara berunjuk rasa agar dilakukan secara santun.
"Menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat tetapi tentu harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan disampaikan secara santun dengan tidak berbuat anarkhis, jangan menghina lambang-lambang negara, sampaikan apa aspirasinya dan apa tuntutannya dengan baik," kata Tjahjo Kumolo, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu, ketika ditanya terkait rencana unjuk rasa Bela Islam Jilid III.
Menteri Dalam Negeri berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur sejak Sabtu (19/11).
Pada Sabtu malam, Menteri Dalam Negeri menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia (MTQ-Korpri) Tingkat Nasional III tahun 2016.
Kemudian sebelum kembali ke Jakarta, pada Minggu pagi, Mendagri sempat berkunjung ke RSUD AW Syahranie Samarinda, melihat tiga balita korban bom di Gereja Oikumene.
Kalau urusan penistaan agama, jelas polisi sudah memutuskan calon gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka berarti sudah ada bukti awal, bagaimana fatwa MUI, bagaimana keinginan umat Islam sehingga biarlah itu diproses secara hukum. Jadi, kalau mau demo, boleh-boleh saja karena itu sah dan merupakan hak asasi, tetapi sampaikan aspirasi dengan baik dengan santun yang penting kan aspirasinya, dan itu sudah didengarkan oleh Presiden Joko Widodo, ucapnya.
Ia menyatakan, Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi masyarakat, terkait dugaan pensitaan agama yang dilakukan caln Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Pak presiden mendengar aspirasi masyarakat terkait penistaan agama dan sebagai tindak lanjut, Polri telah menetapkannya sebagai tersangka dan tinggal proses hukum yang menentukan nanti melalui persidangan," ujar Tjahjo Kumolo.
Status tersangka Basuki Tjahaja Purnama, menurut Mendagri, tidak serta-merta membatalkan kepesertaanya pada pemilihan kepala daerah.
"Kecuali, sampai ada keputusan hukum tetap dan itu nanti akan diputuskan melalui pengadilan," jelas Tjahjo Kumolo.
Kasus penistaan agama tersebut menurut Tjahjo Kumolo, menjadi pelajaran bagi semua pihak.
"Kalau urusan penistaan agama, itu menjadi pelajaran bagi saya, juga bagi kita semua. Setidaknya, jangan urusi rumah tangga orang lain. Kita sesama muslim bisa berdebat mengenai tafsir, yang agama kristen Katolik juga silahkan berdebat kitab sucinya yang Hindu juga silahkan berdebat dengan kitab sucinya masing-masing dan semua bebas," tutur Tjahjo Kumolo. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Menyampaikan aspirasi merupakan hak masyarakat tetapi tentu harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan disampaikan secara santun dengan tidak berbuat anarkhis, jangan menghina lambang-lambang negara, sampaikan apa aspirasinya dan apa tuntutannya dengan baik," kata Tjahjo Kumolo, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu, ketika ditanya terkait rencana unjuk rasa Bela Islam Jilid III.
Menteri Dalam Negeri berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur sejak Sabtu (19/11).
Pada Sabtu malam, Menteri Dalam Negeri menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Korps Pegawai Republik Indonesia (MTQ-Korpri) Tingkat Nasional III tahun 2016.
Kemudian sebelum kembali ke Jakarta, pada Minggu pagi, Mendagri sempat berkunjung ke RSUD AW Syahranie Samarinda, melihat tiga balita korban bom di Gereja Oikumene.
Kalau urusan penistaan agama, jelas polisi sudah memutuskan calon gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka berarti sudah ada bukti awal, bagaimana fatwa MUI, bagaimana keinginan umat Islam sehingga biarlah itu diproses secara hukum. Jadi, kalau mau demo, boleh-boleh saja karena itu sah dan merupakan hak asasi, tetapi sampaikan aspirasi dengan baik dengan santun yang penting kan aspirasinya, dan itu sudah didengarkan oleh Presiden Joko Widodo, ucapnya.
Ia menyatakan, Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi masyarakat, terkait dugaan pensitaan agama yang dilakukan caln Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Pak presiden mendengar aspirasi masyarakat terkait penistaan agama dan sebagai tindak lanjut, Polri telah menetapkannya sebagai tersangka dan tinggal proses hukum yang menentukan nanti melalui persidangan," ujar Tjahjo Kumolo.
Status tersangka Basuki Tjahaja Purnama, menurut Mendagri, tidak serta-merta membatalkan kepesertaanya pada pemilihan kepala daerah.
"Kecuali, sampai ada keputusan hukum tetap dan itu nanti akan diputuskan melalui pengadilan," jelas Tjahjo Kumolo.
Kasus penistaan agama tersebut menurut Tjahjo Kumolo, menjadi pelajaran bagi semua pihak.
"Kalau urusan penistaan agama, itu menjadi pelajaran bagi saya, juga bagi kita semua. Setidaknya, jangan urusi rumah tangga orang lain. Kita sesama muslim bisa berdebat mengenai tafsir, yang agama kristen Katolik juga silahkan berdebat kitab sucinya yang Hindu juga silahkan berdebat dengan kitab sucinya masing-masing dan semua bebas," tutur Tjahjo Kumolo. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016