Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kebijakan pemerintah menyetarakan harga bahan bakar minyak di seluruh daerah berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, kata Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.
"Sebagai provinsi yang memiliki wilayah sangat luas dengan kawasan perbatasan dan daerah terpencil, Kaltim juga ingin mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah terkait harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium," kata Awang Faroek di Samarinda, Rabu.
Di Provinsi Kaltim terdapat dua daerah yang masuk wilayah perbatasan, yakni Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu (daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat).
BBM yang dijual melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen penjual minyak dan solar (APMS) di seluruh Kaltim harganya sama sesuai ketetapan pemerintah, namun harga jual di tingkat eceran lebih mahal, terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang akses transportasinya sulit.
Menurut Gubernur, masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan dan daerah terpencil harus mendapat perhatian khusus, apalagi Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia.
"Mereka yang berada di wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian yang istimewa. Hal ini juga sudah saya sampaikan kepada direktur Pertamina agar Kaltim maupun Kaltara khususnya wilayah perbatasan mendapatkan satu harga BBM yang sama. Jangan hanya Papua yang diberikan," tegas Gubernur.
Awang Faroek menambahkan kebijakan satu harga BBM yang sama akan dapat membantu masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan menjalankan usaha tanpa biaya yang tinggi.
"Seharusnya harga premium Rp6.450 dan solar Rp5.150 per liter juga berlaku di wilayah perbatasan, tetapi kenyataannya harga premium eceran di perbatasan dan daerah terpencil Kaltim bisa mencapai kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000. Kondisi ini jelas sangat memberatkan masyarakat," tambahnya.
Mahalnya harga BBM tersebut berdampak pula terhadap tingginya harga kebutuhan pokok, mengingat ongkos angkut yang mahal, bahkan harus melalui jalur sungai.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah menandatangani kontrak dengan anak perusahaan minyak asal Malaysia, Petronas, untuk melakukan barter (swap) bahan bakar minyak di perbatasan Kalimantan sebagai bagian kebijakan BBM satu harga.
Menurut Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang dalam paparan kinerja di Jakarta, Selasa (8/11), metode swap hanya berlaku di wilayah perbatasan seperti Kalimantan yang memang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Ia menambahkan sejumlah wilayah yang pasti segera merasakan BBM satu harga adalah daerah terpencil, terluar, dan terdepan Indonesia.
"Akhir tahun ini Kalimantan sudah bisa, untuk wilayah Papua sekitar awal 2017," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Sebagai provinsi yang memiliki wilayah sangat luas dengan kawasan perbatasan dan daerah terpencil, Kaltim juga ingin mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah terkait harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan premium," kata Awang Faroek di Samarinda, Rabu.
Di Provinsi Kaltim terdapat dua daerah yang masuk wilayah perbatasan, yakni Kabupaten Berau dan Mahakam Ulu (daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat).
BBM yang dijual melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen penjual minyak dan solar (APMS) di seluruh Kaltim harganya sama sesuai ketetapan pemerintah, namun harga jual di tingkat eceran lebih mahal, terutama di daerah terpencil dan perbatasan yang akses transportasinya sulit.
Menurut Gubernur, masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan dan daerah terpencil harus mendapat perhatian khusus, apalagi Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia.
"Mereka yang berada di wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian yang istimewa. Hal ini juga sudah saya sampaikan kepada direktur Pertamina agar Kaltim maupun Kaltara khususnya wilayah perbatasan mendapatkan satu harga BBM yang sama. Jangan hanya Papua yang diberikan," tegas Gubernur.
Awang Faroek menambahkan kebijakan satu harga BBM yang sama akan dapat membantu masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan menjalankan usaha tanpa biaya yang tinggi.
"Seharusnya harga premium Rp6.450 dan solar Rp5.150 per liter juga berlaku di wilayah perbatasan, tetapi kenyataannya harga premium eceran di perbatasan dan daerah terpencil Kaltim bisa mencapai kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000. Kondisi ini jelas sangat memberatkan masyarakat," tambahnya.
Mahalnya harga BBM tersebut berdampak pula terhadap tingginya harga kebutuhan pokok, mengingat ongkos angkut yang mahal, bahkan harus melalui jalur sungai.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) telah menandatangani kontrak dengan anak perusahaan minyak asal Malaysia, Petronas, untuk melakukan barter (swap) bahan bakar minyak di perbatasan Kalimantan sebagai bagian kebijakan BBM satu harga.
Menurut Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang dalam paparan kinerja di Jakarta, Selasa (8/11), metode swap hanya berlaku di wilayah perbatasan seperti Kalimantan yang memang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Ia menambahkan sejumlah wilayah yang pasti segera merasakan BBM satu harga adalah daerah terpencil, terluar, dan terdepan Indonesia.
"Akhir tahun ini Kalimantan sudah bisa, untuk wilayah Papua sekitar awal 2017," ujarnya. (*)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016