Samarinda (ANTARA Kaltim) - Fraksi PPP-Nasdem DPRD Kaltim meminta Pemprov Kaltim serius dan mengajak seluruh komponen di daerah seperti bupati dan walikota, anggota DPR-RI dan DPD-RI dari daerah pemilihan Kaltim serta seluruh stake holder lainnya untuk berjuang bersama mencari keadilan bagi Kaltim ke pusat.
"Ayo, seluruh anggota DPRD Kaltim dan kabupaten/kota se- Kaltim, serta seluruh komponen masyarakat untuk memperjuangkan secara bersama-sama keadilan bagi Kaltim dalam penerimaan dana perimbangan," kata Anggota Fraksi PPP-Nasdem, Ahmad Rosyidi.
Hal itu terkait Nota Penjelasan Keuangan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2016 yang disampaikan Pemprov Kaltim. Bahwa pendapatan daerah tahun 2016 yang direncanakan sebesar Rp 10,296 triliun mengalami penurunan sebesar Rp 2,615 triliun, menjadi Rp 7,680 triliun atau turun 25,41 persen.
Selain itu disampaikan pula terjadi penurunan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2016. Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp 5,089 triliun menjadi sebesar Rp 3,921 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 1,168 triliun atau 22,95 persen.
Kemudian dana perimbangan semula sebesar Rp 5,186 triliun menjadi sebesar Rp 3,731 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 1,455 triliun atau 28,06 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp 20,57 miliar menjadi sebesar Rp 28,18 miliar, mengalami penambahan sebesar Rp 7,61 miliar atau 37,01 persen. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebesar Rp 226,82 miliar.
"Pinjaman sebesar Rp 337 miliar yang rencananya akan dilakukan oleh pemprov untuk menutupi defisit anggaran," sebutnya.
Dari uraian tersebut terlihat komponen PAD menyumbang penurunan sebesar 44,53 persen, sementara dana perimbangan menyumbang penurunan sebesar 55,47 persen.
"Kami juga meminta kepada Pemprov Kaltim lebih jeli menggali potensi pendapatan dari komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lainnya yang juga menyumbang penurunan pendapatan daerah sangat besar," urainya. (Humas DPRD kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Ayo, seluruh anggota DPRD Kaltim dan kabupaten/kota se- Kaltim, serta seluruh komponen masyarakat untuk memperjuangkan secara bersama-sama keadilan bagi Kaltim dalam penerimaan dana perimbangan," kata Anggota Fraksi PPP-Nasdem, Ahmad Rosyidi.
Hal itu terkait Nota Penjelasan Keuangan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2016 yang disampaikan Pemprov Kaltim. Bahwa pendapatan daerah tahun 2016 yang direncanakan sebesar Rp 10,296 triliun mengalami penurunan sebesar Rp 2,615 triliun, menjadi Rp 7,680 triliun atau turun 25,41 persen.
Selain itu disampaikan pula terjadi penurunan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2016. Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp 5,089 triliun menjadi sebesar Rp 3,921 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 1,168 triliun atau 22,95 persen.
Kemudian dana perimbangan semula sebesar Rp 5,186 triliun menjadi sebesar Rp 3,731 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 1,455 triliun atau 28,06 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp 20,57 miliar menjadi sebesar Rp 28,18 miliar, mengalami penambahan sebesar Rp 7,61 miliar atau 37,01 persen. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebesar Rp 226,82 miliar.
"Pinjaman sebesar Rp 337 miliar yang rencananya akan dilakukan oleh pemprov untuk menutupi defisit anggaran," sebutnya.
Dari uraian tersebut terlihat komponen PAD menyumbang penurunan sebesar 44,53 persen, sementara dana perimbangan menyumbang penurunan sebesar 55,47 persen.
"Kami juga meminta kepada Pemprov Kaltim lebih jeli menggali potensi pendapatan dari komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lainnya yang juga menyumbang penurunan pendapatan daerah sangat besar," urainya. (Humas DPRD kaltim/adv)
Editor : Rahmad
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016