Balikpapan (ANTARA Kaltim) -Â Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan AKBP Fredy Pasaribu menegaskan tidak segan-segan mengambil tindakan tegas hingga rekomendasi pemecatan bagi jajarannya yang memeras dan melakukan pungutan liar kepada masyarakat.
"Terutama mereka yang masih pungli dan berbuat kepada pedagang kaki lima (PKL)," kata Freddy, Rabu.
Menurut Freddy, akibat pungli, moral instansi dan pribadi menjadi rusak. "Pungli dapat mengganggu tugas instansi, proses penetiban akan terhambat jika aksi pungli dibiarkan," tandasnya.
Kasatpol PP mengaku, sejak beberapa waktu silam pihaknya telah melakukan antisipasi bebas pungli di tubuh instansi Satpol PP. Ia menambahkan bahwa selama dirinya bertugas, tidak pernah ada anggota Satpol PP yang terlibat urusan pungli.
"Walau tidak mudah menghadapi kondisi masyarakat yang bermacam-macam," tegas Freddy. Terlebih lagi dalam menghadapi persoalan yang berpotensi terjadi konflik.
Setahun terakhir, hanya satu personel Satpol PP yang dipecat Wali Kota Rizal Effendi. Itu pun sebab kasus indisipliner.
"Yang bersangkutan sering tidak masuk kantor. Sesuai prosedur, ia diperingatkan dengan dikirimi surat peringatan (SP), tetapi tidak diperhatikan. Nah melalui SK Wali Kota yang bersangkutan diberhentikan," tutur Freddy.
Di Balikpapan tugas Satpol PP tak jauh berbeda dengan di kota-kota lain. Mereka menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar yang menjadi hak pejalan kaki, menurunkan papan reklame yang izinnya kedaluwarsa atau bahkan tidak memiliki izin. Satpol PP juga membongkar bangunan yang dibangun tanpa memiliki izin membangun bangunan (IMB) atau menyalahi IMB-nya.
"Hal-hal yang menyalahi ketertiban umum, tidak sesuai dengan perda, itu yang kami tertibkan," kata Freddy. Saat melakukan penertiban itulah anggota Satpol PP biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat curang, dengan menerima sejumlah uang agar hal yang menyalahi aturan tadi tidak diganggu gugat.
"Pokoknya bila ada yang demikian, laporkan pada saya dan kami akan tindak," tegas Freddy.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Terutama mereka yang masih pungli dan berbuat kepada pedagang kaki lima (PKL)," kata Freddy, Rabu.
Menurut Freddy, akibat pungli, moral instansi dan pribadi menjadi rusak. "Pungli dapat mengganggu tugas instansi, proses penetiban akan terhambat jika aksi pungli dibiarkan," tandasnya.
Kasatpol PP mengaku, sejak beberapa waktu silam pihaknya telah melakukan antisipasi bebas pungli di tubuh instansi Satpol PP. Ia menambahkan bahwa selama dirinya bertugas, tidak pernah ada anggota Satpol PP yang terlibat urusan pungli.
"Walau tidak mudah menghadapi kondisi masyarakat yang bermacam-macam," tegas Freddy. Terlebih lagi dalam menghadapi persoalan yang berpotensi terjadi konflik.
Setahun terakhir, hanya satu personel Satpol PP yang dipecat Wali Kota Rizal Effendi. Itu pun sebab kasus indisipliner.
"Yang bersangkutan sering tidak masuk kantor. Sesuai prosedur, ia diperingatkan dengan dikirimi surat peringatan (SP), tetapi tidak diperhatikan. Nah melalui SK Wali Kota yang bersangkutan diberhentikan," tutur Freddy.
Di Balikpapan tugas Satpol PP tak jauh berbeda dengan di kota-kota lain. Mereka menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar yang menjadi hak pejalan kaki, menurunkan papan reklame yang izinnya kedaluwarsa atau bahkan tidak memiliki izin. Satpol PP juga membongkar bangunan yang dibangun tanpa memiliki izin membangun bangunan (IMB) atau menyalahi IMB-nya.
"Hal-hal yang menyalahi ketertiban umum, tidak sesuai dengan perda, itu yang kami tertibkan," kata Freddy. Saat melakukan penertiban itulah anggota Satpol PP biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat curang, dengan menerima sejumlah uang agar hal yang menyalahi aturan tadi tidak diganggu gugat.
"Pokoknya bila ada yang demikian, laporkan pada saya dan kami akan tindak," tegas Freddy.(*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016