Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar,
Hetifah Sjaifudian menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah
perbatasan kebutuhan akses komunikasi, sarana transportasi, dan
fasilitas pendamping desa.
"Warga di desa daerah perbatasan sangat membutuhkan akses komunikasi atau internet desa. Selain itu, juga butuh kendaraan sungai karena akses mereka melewati sungai. Para pendamping di sana juga membutuhkan kendaraan untuk mobilitas," kata Hetifah di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan itu, saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Hetifah menyarankan agar Kemendes PDTT yang kini menjadi mitra Komisi II membuat "database" yang menginventarisasi potensi sumber daya desa.
Dia juga mendorong Kemendes untuk menjadi motor pembangunan desa dengan kementerian lain.
"Kemendes harus kementerian sentral untuk membangun desa sehingga harus memaduserasikan program lintas kementerian," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung Layanan Berbasis Komunitas yang merupakan inisiatif perempuan dalam hal pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penanganan korbannya.
Dia menilai, layanan itu perlu didukung pemerintah karena selama ini mereka mandiri dalam hal pendanaan dan pengelolaannya.
"Layanan ini telah tersebar di lebih dari 100 desa di pulau Jawa, Nusa Tenggata Timur, dan kepulauan Sumatera, dan telah berhasil menangani 16.000 kasus," tuturnya.
Selain itu, Hetifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Mendes yang dipaparkan dalam rapat tersebut seperti program prioritas yang didanai oleh anggaran dana desa dan pemetaan keberagaman desa se-Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa tugas Mendes sangat berat karena harus mengatur lebih dari 70 ribu desa. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
"Warga di desa daerah perbatasan sangat membutuhkan akses komunikasi atau internet desa. Selain itu, juga butuh kendaraan sungai karena akses mereka melewati sungai. Para pendamping di sana juga membutuhkan kendaraan untuk mobilitas," kata Hetifah di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan itu, saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Hetifah menyarankan agar Kemendes PDTT yang kini menjadi mitra Komisi II membuat "database" yang menginventarisasi potensi sumber daya desa.
Dia juga mendorong Kemendes untuk menjadi motor pembangunan desa dengan kementerian lain.
"Kemendes harus kementerian sentral untuk membangun desa sehingga harus memaduserasikan program lintas kementerian," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung Layanan Berbasis Komunitas yang merupakan inisiatif perempuan dalam hal pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penanganan korbannya.
Dia menilai, layanan itu perlu didukung pemerintah karena selama ini mereka mandiri dalam hal pendanaan dan pengelolaannya.
"Layanan ini telah tersebar di lebih dari 100 desa di pulau Jawa, Nusa Tenggata Timur, dan kepulauan Sumatera, dan telah berhasil menangani 16.000 kasus," tuturnya.
Selain itu, Hetifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Mendes yang dipaparkan dalam rapat tersebut seperti program prioritas yang didanai oleh anggaran dana desa dan pemetaan keberagaman desa se-Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa tugas Mendes sangat berat karena harus mengatur lebih dari 70 ribu desa. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016