Samarinda (ANTARA Kaltim) - Dinas Kehuatan Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menggalakkan perhutanan sosial dalam mendukung pelaksanaan "Green Growth Compact" (GGC).
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata di Samarinda, Kamis, menyatakan selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggalakkan perhutanan sosial yang selama ini tidak terlalu dilirik, upaya lain yang dilakukan dalam mendukung GGC tersebut yakni, kegiatan yang sifatnya penghijauan.
"Langkah ini merupakan strategi untuk mengajak masyarakat sekitar hutan agar bisa menikmati dan merasakan langsung pembangunan. Contohnya, selama ini ada jarak antara masyarakat dengan pihak perusahaan, sehingga dengan adanya perhutanan sosial masyarakat di sekitar hutan bisa diberdayakan," jelas Wahyu Widhi Heranata.
Perhutanan sosial yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim lanjut Wahyu Widhi Heranata yakni, melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui keikutsertaan dengan bentuk empat pola yakni, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan pola hutan kemitraan.
"Pola-pola itulah yang menjadi dasar pemerintah mengajak masyarakat dan pihak perusahaan untuk bersama-sama membangun kemitraan, sehingga masyarakat sekitar hutan bisa hidup sejahtera," ucapa.
Menurut dia, pelaksanaan GGC sebagai upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan ramah lingkungan di Kaltim, perlu dukungan lintas sektor.
GGC kata wahyu Widhi Heranata, merupakan sebuah komitmen percepatan pembangunan yang dibentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan yakni, pemerintah, swasta serta masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan hijau guna menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.
"Untuk mendukung dan merealisasikan GGC, perlu dukungan dan keterlibatan lintas sektor, tidak hanya sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, pertanian tetapi juga sektor sosial untuk bersama-sama mewujudkannya," katanya.
GGC menurut ia, tidak hanya melakukan penanaman untuk menghijaukan, tetapi bagaimama prilaku bisa diubah menjadi birokrat ataupun pribadi yang handal, jujur dan cekatan dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Model-model seperti itu yang akan diciptakan untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih," kata Wahyu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata di Samarinda, Kamis, menyatakan selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggalakkan perhutanan sosial yang selama ini tidak terlalu dilirik, upaya lain yang dilakukan dalam mendukung GGC tersebut yakni, kegiatan yang sifatnya penghijauan.
"Langkah ini merupakan strategi untuk mengajak masyarakat sekitar hutan agar bisa menikmati dan merasakan langsung pembangunan. Contohnya, selama ini ada jarak antara masyarakat dengan pihak perusahaan, sehingga dengan adanya perhutanan sosial masyarakat di sekitar hutan bisa diberdayakan," jelas Wahyu Widhi Heranata.
Perhutanan sosial yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim lanjut Wahyu Widhi Heranata yakni, melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui keikutsertaan dengan bentuk empat pola yakni, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan pola hutan kemitraan.
"Pola-pola itulah yang menjadi dasar pemerintah mengajak masyarakat dan pihak perusahaan untuk bersama-sama membangun kemitraan, sehingga masyarakat sekitar hutan bisa hidup sejahtera," ucapa.
Menurut dia, pelaksanaan GGC sebagai upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan ramah lingkungan di Kaltim, perlu dukungan lintas sektor.
GGC kata wahyu Widhi Heranata, merupakan sebuah komitmen percepatan pembangunan yang dibentuk dengan melibatkan pemangku kepentingan yakni, pemerintah, swasta serta masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan hijau guna menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup.
"Untuk mendukung dan merealisasikan GGC, perlu dukungan dan keterlibatan lintas sektor, tidak hanya sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, pertanian tetapi juga sektor sosial untuk bersama-sama mewujudkannya," katanya.
GGC menurut ia, tidak hanya melakukan penanaman untuk menghijaukan, tetapi bagaimama prilaku bisa diubah menjadi birokrat ataupun pribadi yang handal, jujur dan cekatan dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Model-model seperti itu yang akan diciptakan untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih," kata Wahyu. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016