Samarinda (ANTARA Kaltim) - Keterbatasan sektor permodalan untuk pengembangan unit usaha terasa belum optimal operasionalnya. Padahal secara kelembagaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sudah terbentuk di sebagian desa di Kaltim.
Namun, dana desa masih terfokus untuk pembangunan bidang infrastruktur pedesaan. Karena itu, pemerintah provinsi mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi pemberian bantuan permodalan untuk desa.
Hal tersebut mengemuka saat Komisi I DPRD Kaltim rapat dengar pendapat bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim belum lama ini.
"Dengan kondisi defisit keterbatasan anggaran, seharusnya kita dapat lebih berpikir lebih untuk melakukan berbagai inovasi kreatif sebagai upaya pengembangan desa. Komisi I meminta BPMPD Kaltim memberikan data mengenai permasalahan terkait desa," kata Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Siti Qomariah.
Kepala BPMPD Kaltim Jauhar Efendi menjelaskan masih terdapat sebagian pasar desa yang masih kumuh, tidak teratur dan kurang perawatan dalam pengelolaannya. Dengan kondisi ini tentunya BPMPD perlu mendapat sokongan dukungan anggaran untuk pembinaan pengembangan ekonomi pedesaan dan bantuan dana pengembangan pasar desa.
Sesuai amanat Pemendagri Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16, Pemerintah Provinsi Kaltim wajib melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis. Mengingat, keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia pedesaan yang mempunyai kemampuan dalam mengelola sumber daya lokal.
"Jujur saja, keterbatasan anggaran membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena dukungan anggaran sangat dibutuhkan melakukan pembinaan pengembangan ekonomi desa," kata Jauhar Efendi.
Selanjutnya, Siti Qomariah menambahkan, mengenai permasalahan soal desa, komisi membutuhkan data terhadap keseluruhan persoalan desa yang ada di Kaltim. Data tersebut sebagai bahan bagi komisi untuk mengambil langkah selanjutnya dalam pengembangan ekonomi desa, terutama daerah tertinggal. (Humas DPRD Kaltim/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016
Namun, dana desa masih terfokus untuk pembangunan bidang infrastruktur pedesaan. Karena itu, pemerintah provinsi mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi pemberian bantuan permodalan untuk desa.
Hal tersebut mengemuka saat Komisi I DPRD Kaltim rapat dengar pendapat bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim belum lama ini.
"Dengan kondisi defisit keterbatasan anggaran, seharusnya kita dapat lebih berpikir lebih untuk melakukan berbagai inovasi kreatif sebagai upaya pengembangan desa. Komisi I meminta BPMPD Kaltim memberikan data mengenai permasalahan terkait desa," kata Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Siti Qomariah.
Kepala BPMPD Kaltim Jauhar Efendi menjelaskan masih terdapat sebagian pasar desa yang masih kumuh, tidak teratur dan kurang perawatan dalam pengelolaannya. Dengan kondisi ini tentunya BPMPD perlu mendapat sokongan dukungan anggaran untuk pembinaan pengembangan ekonomi pedesaan dan bantuan dana pengembangan pasar desa.
Sesuai amanat Pemendagri Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 16, Pemerintah Provinsi Kaltim wajib melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis. Mengingat, keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia pedesaan yang mempunyai kemampuan dalam mengelola sumber daya lokal.
"Jujur saja, keterbatasan anggaran membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, karena dukungan anggaran sangat dibutuhkan melakukan pembinaan pengembangan ekonomi desa," kata Jauhar Efendi.
Selanjutnya, Siti Qomariah menambahkan, mengenai permasalahan soal desa, komisi membutuhkan data terhadap keseluruhan persoalan desa yang ada di Kaltim. Data tersebut sebagai bahan bagi komisi untuk mengambil langkah selanjutnya dalam pengembangan ekonomi desa, terutama daerah tertinggal. (Humas DPRD Kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Timur 2016